Ahli dari pihak terkait Prof. Edward Omar Syarief Hiariej (kiri) memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Foto: MI/Pius
Ahli dari pihak terkait Prof. Edward Omar Syarief Hiariej (kiri) memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Foto: MI/Pius

Kubu Prabowo Disindir Jadikan MK Mahkamah Kliping

Pemilu gugatan ke mk Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 22 Juni 2019 07:09
Jakarta:Saksi ahli hukum pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM), Edward 'Eddy' Omar Sharif Hiariej menyinggung istilah mahkamah kalkulator yang kerap disebut tim hukum capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mahkamah kalkulator merupakan sindiran yang diarahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Eddy sepakat bila kubu Prabowo meminta agar MK tidak menjadi mahkamah kalkulator dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019. Namun ia menggarisbawahi bahwa MK jangan pula dijadikan sebagai mahkamah kliping. Merujuk pada alat bukti kubu 02 memasukkan potongan kliping berita dan kekeh dijadikan alat bukti.
 
"Hendaknya juga MK jangan dijadikan mahkamah kliping atau mahkamah koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita," kata Eddy saat persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Eddy menjelaskan, untuk memadukan bukti dan kebenaran materiil serta formil, hendaknya mengacu beberapa hal. Bukti kliping pemberitaan dinilai belum cukup untuk membuktikan dalil kecurangan terstruktur sistematis dan masif (TSM) yang kerap dilontarkan.
 
Pertama, kecurangan secara TSM harus digali kebenarannya oleh majelis. Kedua, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai perselisihan hasil suara. Ketiga, seberapa signifikan kecurangan secara TSM terhadap selisih jumlah suara.
 
"Sayangnya, hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam fundamentum petendi (dasar gugatan) kuasa hukum pemohon," ujar Eddy.
 
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi menutup serangkaian sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Selanjutnya sidang digelar tertutup dengan agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum putusan akhir 28 Juni 2019.
 
"Kami habis selesai sidang akan langsung RPH. Kami akan berdebat dari apa yang bapak-bapak suguhkan. Memang sangat berat," ujar Anwar di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2019.
 

(WHS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif