Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) melambaikan tangan seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) melambaikan tangan seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Kubu Prabowo-Sandi Gugat Hasil Pemilu ke MK

Pemilu pilpres 2019 Prabowo-Sandi Demo Massa Penolak Pemilu
Whisnu Mardiansyah • 23 Mei 2019 10:28
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) resmi menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hari ini merupakan batas akhir pelaporan gugatan hasil sengketa pilpres.
 
"Jadi sore ini (BPN Prabowo-Sandi) menggugat ke MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi wartawan, Kamis, 23 Mei 2019.
 
Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan berkas gugatan sudah disiapkan. Semua proses gugatan sepenuhnya diserahkan ke kuasa hukum yang telah ditunjuk.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam batas akhir kita akan kirim ke MK," jelas Dahnil.
 
Baca juga:Prabowo Imbau Pendukungnya Balik Kanan
 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akhirnya melunak memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menyikapi hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. Padahal sebelumnya, BPN tak percaya dengan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
 
"Di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait dengan kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya maka kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," kata juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 21 Mei 2019.
 
Namun, ada masukan dan desakan dari sejumlah daerah agar Prabowo menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Daerah-daerah kemudian melaporkan temuan-temuan hasil kecurangan ke BPN.
 
"Daerah-daerah itu menyampaikan kepada kami agaknya perlu langkah-langkah konstitusional. Ini kan ada bukti-bukti yang kuat. Perlu dibawa ke lembaga yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," jelas Dahnil.
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif