KPU Siap Evaluasi Perekrutan KPPS
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan integritas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersaksi untuk partai politik di sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Legislatif 2019. KPU siap mengevaluasi perekrutan KPPS.
"(Evaluasi) termasuk penyelenggara-penyelenggara di bawah, apakah PPS (Petugas Pemungutan Suara), dan PPK (Petugas Penyelenggara Kecamatan). Ini jadi bahan evaluasi ya," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.
KPU merekrut petugas KPPS, PPS, dan PPK yang bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai tingkatan pada Pemilu 2019. Mereka merupakan penyelenggara yang bersifat ad hoc (sementara).
Namun, dalam perkembanganya, sejumlah mantan penyelenggara ad hoc malah bersaksi di sidang PHPU untuk partai politik. Dengan kata lain, kesaksian mereka justru memberatkan KPU selaku termohon dalam perkara PHPU.
(Baca juga: Hakim Cecar Mantan KPPS Jadi Saksi PKB)
Meski berstatus sebagai mantan penyelenggara, Hasyim menyebut, keterangan mereka di persidangan tetap harus dibuktikan kebenarannya. Keterangan mereka masih harus dibuktikan dengan alat bukti lain.
"Tetapi intinya semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan PHPU Pileg 2019, termasuk putusannya bagaimana akan jadi bahan evaluasi ke depan, apa pun ya, dari rekrutmen, tata kerja, koordinasi," ujar Hasyim.
Sebelumnya, MK meminta KPU lebih selektif merekrut petugas KPPS. MK meminta KPU merekrut petugas yang berintegritas.
"KPU kalau mau rekrut KPPS, PPK, hati-hati ya. Ini untuk pelajaran. Penting sekali, jangan setiap orang bisa jadi petugas TPS," kata Hakim MK, Arief Hidayat.
Arief menyampaikan hal itu menanggapi adanya sejumlah mantan petugas penyelenggara pemilu ad hoc, seperti petugas KPPS dan PPK yang bersaksi untuk partai politik dalam sidang PHPU. Arief mempertanyakan kode etik penyelenggara yang terkesan membongkar kesalahan sendiri di muka persidangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"(Evaluasi) termasuk penyelenggara-penyelenggara di bawah, apakah PPS (Petugas Pemungutan Suara), dan PPK (Petugas Penyelenggara Kecamatan). Ini jadi bahan evaluasi ya," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.
KPU merekrut petugas KPPS, PPS, dan PPK yang bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai tingkatan pada Pemilu 2019. Mereka merupakan penyelenggara yang bersifat ad hoc (sementara).
Namun, dalam perkembanganya, sejumlah mantan penyelenggara ad hoc malah bersaksi di sidang PHPU untuk partai politik. Dengan kata lain, kesaksian mereka justru memberatkan KPU selaku termohon dalam perkara PHPU.
(Baca juga: Hakim Cecar Mantan KPPS Jadi Saksi PKB)
Meski berstatus sebagai mantan penyelenggara, Hasyim menyebut, keterangan mereka di persidangan tetap harus dibuktikan kebenarannya. Keterangan mereka masih harus dibuktikan dengan alat bukti lain.
"Tetapi intinya semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan PHPU Pileg 2019, termasuk putusannya bagaimana akan jadi bahan evaluasi ke depan, apa pun ya, dari rekrutmen, tata kerja, koordinasi," ujar Hasyim.
Sebelumnya, MK meminta KPU lebih selektif merekrut petugas KPPS. MK meminta KPU merekrut petugas yang berintegritas.
"KPU kalau mau rekrut KPPS, PPK, hati-hati ya. Ini untuk pelajaran. Penting sekali, jangan setiap orang bisa jadi petugas TPS," kata Hakim MK, Arief Hidayat.
Arief menyampaikan hal itu menanggapi adanya sejumlah mantan petugas penyelenggara pemilu ad hoc, seperti petugas KPPS dan PPK yang bersaksi untuk partai politik dalam sidang PHPU. Arief mempertanyakan kode etik penyelenggara yang terkesan membongkar kesalahan sendiri di muka persidangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
