Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan jawaban dan alat bukti untuk sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif. KPU akan menyerahkan jawaban dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Jumat, 5 Juli 2019. 

"Jawaban gugatan pileg di MK kita serahkan tanggal Jumat, 5 Juli 2019," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.

Evi menyebut hari ini seluruh jawaban dan bukti sudah rampung. Jawaban akan diserahkan ke MK melalui KPU pusat. "Nanti KPU RI yang serahkan, jawaban beserta bukti-buktinya," imbuhnya.

KPU akan menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 260 gugatan PHPU pileg telah terdaftar dan siap disidangkan pekan depan. 

(Baca juga: KPU Diminta Mampu Tepis Tudingan Pelanggaran Pileg)

260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 10 perkara sisanya merupakan PHPU calon anggota DPD. 

Untuk PHPU DPR dan DPRD, Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan sengketa dengan jumlah 35 perkara. Sementara untuk PHPU DPD merupakan gugatan untuk hasil di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

KPU menggandeng lima firma hukum untuk menghadapi sengketa pileg. Masing-masing firma hukum bertugas menangani perkara PHPU yang diajukan partai-partai tertentu. 

MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU pileg pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))