Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan dokumen keterangan tertulis untuk sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK) - Foto: Humas Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan dokumen keterangan tertulis untuk sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK) - Foto: Humas Bawaslu.

Bawaslu Serahkan Jawaban PHPU Pileg ke MK

Pemilu Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019
Faisal Abdalla • 04 Juli 2019 16:39
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan dokumen keterangan tertulis untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut menyangkut seputar kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu.
 
"Semua yang didalilkan pemohon yang kami uraikan sesuai dengan kapasitas Bawaslu sebagai pemberi keterangan berdasarkan hasil fakta-fakta pengawasan dan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran dan lain sebagainya," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.
 
Abhan menyambangi gedung MK didampingi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Turut mendampingi pimpinan Bawaslu dari lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyerahan keterangan Bawaslu dari lima provinsi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Abhan kepada Kepaniteraan MK. Abhan mengatakan provinsi-provinsi lainya akan turut menyerahkan keterangan pada batas akhir, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Abhan mengungkapkan keterangan Bawaslu fokus pada hasil pengawasan selama tahapan pileg, "Keterangan yang diberikan tentu dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, sepanjang itu mengenai Bawaslu akan diserahkan keterangannya sesuai dengan fakta hasil pengawasan," tuturnya.
 
(Baca juga:KPU Serahkan Jawaban Gugatan PHPU Pileg Besok)
 
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendaftarkan 260 gugatan PHPU pileg. MK siap menggelar sidang pendahuluan mulai pekan depan.
 
260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 10 perkara sisanya merupakan PHPU calon anggota DPD.
 
Untuk PHPU DPR dan DPRD, Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan sengketa dengan jumlah 35 perkara. Sementara untuk PHPU DPD merupakan gugatan untuk hasil di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.
 
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU pileg pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif