Jakarta: Partai NasDem menggugat hasil rekapitulasi suara untuk Panitia Penyelenggara Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai NasDem menyebut ada 62 ribu suara rakyat yang tak dihitung dalam proses rekap. 

"Yang kita mohonkan ini bukan hanya suara NasDem, karena dari 62 ribuan suara yang dinyatakan tak sah itu ada juga suara dari partai-partai lain," kata Kuasa Hukum NasDem Taufik Basari di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. 

Taufik mengatakan 62 ribu suara yang tak dihitung merupakan surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) metode pos. Suara-suara itu tak dihitung karena dinyatakan tidak sah atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Dalam proses rekapitulasi nasional di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, Bawaslu mengatakan pada proses PSU metode pos, PPLN KL menetapkan jadwal batas akhir pengembalian surat suara pada 15 Mei 2019 dan proses penghitungan suara di hari berikutnya. Namun surat suara PSU metode pos diterima PPLN secara bergelombang, yaitu sebanyak 22.740 surat suara pada 15 Mei 2019 dan 62.287 surat suara pada 16 Mei 2019. 

Baca juga: NasDem Sengketakan Pileg di Empat Provinsi

Berdasarkan keterangan dari PPLN saat itu, sebanyak 62.287 surat suara sebetulnya telah dikembalikan pemilih dan tiba di kantor pos Malaysia pada 15 Mei 2019, hanya saja pihak pos Malaysia baru bisa mengirimkan surat suara itu ke PPLN hari berikutnya. 

Kemudian muncul perbedaan pendapat antara PPLN dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas) KL terkait hal ini. PPLN berpandangan surat suara yang tiba belakangan tetap bisa dihitung lantaran sudah diterima di kantor pos dan distempel tanggal 15 Mei, namun Panwas berpendapat 62 ribu surat suara itu tidak bisa dihitung karena tiba di PPLN melebihi batas waktu yang ditetapkan. 

Dalam rapat pleno rekap nasional, pandangan Panwas diperkuat oleh Bawaslu RI yang mengeluarkan rekomendasi bahwa surat suara PSU metode pos yang bisa dihitung hanya sebanyak 22,740 yang tiba di PPLN pada 15 Mei 2019. 

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Disemprot Hakim Sebut ada Hantu di MK

KPU kemudian memutuskan menjalankan rekomendasi Bawaslu lantaran terikat pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara. KPU kemudian mencatat hasil rekap dalam formulir DA1 yang baru dengan tak memasukan 62 ribu suara yang direkomendasikan Bawaslu tak dihitung tersebut. 

"Formulir DA 1 awal, yaitu ditetapkan oleh PPLN dan DA 1 formulir perbaikan yg dikeluarkan di pleno tingkat nasional KPU RI pascarekomendasi Bawaslu dengan adanya Dua DA1 ini kami meminta agar Mahkamah bisa menilai apakah DA1 yang awal itu dianggap sah, jika dianggap sah suara yang tadinya sudah diberikan oleh pemilih harusnya kembali ditetapkan menjadi suara yang masuk dalam perhitungan," ujarnya. 

Lebih jauh, Taufik berpandangan persoalan tersebut merupakan masalah teknis yang seharusnya tidak menghilangkan hak konstitusional warga yang telah menyalurkan suaranya.

"Jangan sampai kemudian masalah teknis, menghilangkan hal yang paling substantif, yaitu hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya," ujar Taufik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))