Soal Politisisasi Bansos Demi Menangkan Prabowo-Gibran, Faisal Basri: Ugal-ugalan
Ahli dari kubu pasangan Anies-Muhaimin (AMIN), Faisal Basri. (tangkapan layar)
Jakarta: Ahli dari kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri, menyebut bantuan sosial (bansos) ugal-ugalan disalurkan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024.
Faisal menyoroti adanya pembatasan bansos yang sempat disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK meminta tak boleh ada lagi penyaluran bansos di masa Pilkada 2024.
"Menteri dalam negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada itu dua sampai tiga bulan tidak boleh ada bansos. Sadar di sini, tapi pertanyaannya pilkada dibatasi, pemilu tidak. Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif," ujar Faisal.
Dia mengibaratkan situasi di Indonesia sama halnya politik gentong babi atau pork barrel. Politik menggelontorkan uang atau dalam wujud bansos itu dinilai kerap terjadi di negara berkembang dan jadi alat politikus.
"Karena pendapatan ya masih rendah, angka kemiskinan ya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk, jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi. Karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos," ujar Faisal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024.
Faisal menyoroti adanya pembatasan bansos yang sempat disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK meminta tak boleh ada lagi penyaluran bansos di masa Pilkada 2024.
"Menteri dalam negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada itu dua sampai tiga bulan tidak boleh ada bansos. Sadar di sini, tapi pertanyaannya pilkada dibatasi, pemilu tidak. Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif," ujar Faisal.
| Baca juga: Faisal Basri Singgung Politik Gentong Babi di Sidang MK, Apa Maksudnya? |
Dia mengibaratkan situasi di Indonesia sama halnya politik gentong babi atau pork barrel. Politik menggelontorkan uang atau dalam wujud bansos itu dinilai kerap terjadi di negara berkembang dan jadi alat politikus.
"Karena pendapatan ya masih rendah, angka kemiskinan ya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk, jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi. Karena memang mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos," ujar Faisal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
