Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyangkal pihaknya telah melakukan penggelembungan suara pada Pemilu 2019 yang berlangsung di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dia meminta bukti bila PDI Perjuangan terlibat pengelembungan suara.

"Ya dibuktikan saja. Kan semua dokumen C1 bisa kita lihat," kata Hasto di gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.

Hasto paham konsekuensi bila memalsukan formulir C1. Hukumannya bahkan tak main-main, bisa terjerat pidana pemilu.

Hasto yakin perolehan suara di Surabaya hanya kesalahan memasukkan angka, bukan disengaja. Menurut dia, hal tersebut mungkin saja terjadi apalagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja hampir 24 jam.

"Itu ada kesalahan aritmetik di dalam penghitungan karena itu sampe jam 3 pagi, jadi kecapean," ucap dia.

Baca: PKB 'Cium' Ada Penggelembungan Suara di Surabaya

Sebelumnya, lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI melaporkan adanya kecurangan berupa penggelembungan suara pada ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat penghitungan suara Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu Surabaya, Jawa Timur.

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Menurut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya Musyafak Rouf, berdasarkan laporan saksi atas bukti Form C1, ditemukan dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai tertentu. Kemudian terjadi pengurangan perolehan suara sah oleh partai tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah Daftar Pemiih Tetap (DPT), dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan Form C1.

"Kecurangan tersebut, terjadi di hampir semua TPS pada daerah pemilihan di Kota Surabaya. Dan hanya dapat terjadi dengan bantuan dari penyelenggara pemilu di TPS," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, beberapa partai politik peserta pemilu dan Caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim serta DPR RI yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya menjadi korban atas dugaan kecurangan tersebut.

Musyafak menyebut daftar Form C1 yang salah hitung untuk tingkat DPRD Surabaya ada di 90 TPS yang tersebar di Dapil 1, 2 dan 3. Kemudian di tingkat DPRD Jatim untuk Dapil Jatim 1 ada sekitar 117 TPS yang tersebar di Surabaya.

"Saya contohkan untuk TPS 017 Jambangan, perolehan suara PKB untuk DPRD Surabaya mestinya dapat 18, tapi ditulis 4 suara. Ini kan merugikan kami. Itu baru satu TPS belum TPS lainnya. Rekapitulasi berapa persen tapi sudah banyak seperti ini," ujarnya.

Dia menilai hal itu bukan sebagai kelalaian semata, melainkan diduga dilakukan struktur, sistematik dan masif di hampir seluruh TPS di Surabaya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta kepada Bawaslu Kota Surabaya segera mengambil langkah tegas. Yakni memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membuka kembali Form C1 Plano dari kotak suara di seluruh kecamatan.

Selain itu, lanjut dia, memerintahkan kepada seluruh PPK untuk menghentikan rekapitulasi suara. Serta memerintahkan kepada PPK untuk melakukan hitung ulang secara keseluruhan surat suara pada kotak suara dari TPS di seluruh Kota Surabaya.

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Komisioner Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya mempersilakan lima partai politik dan caleg DPR RI melaporkan temuan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Surabaya

"Kami persilakan. Kalau bisa dengan bukti-bukti. Setiap laporan akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))