Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencium adanya kecurangan pada Pileg 2019 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. PKB menduga ada kesalahan pada penghitungan suara di formulir C1 sebesar 35 persen, dari total 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Surabaya.

"Data kami menunjukkan jika 35 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar," kata Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf, Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Musyafak membeberkan ketidakcocokan data itu salah satunya terjadi di TPS 97 Kelurahan Patemo Surabaya. Seharusnya, kata dia, perolehan suara PDIP di TPS tersebut hanya 26 suara, namun ditulis 88 suara.

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," kata Musyafak. 

Tak hanya itu, Musyafak mengatakan suara partainya bahkan telah dikurangi secara signifikan di beberapa TPS. Hal itu tak hanya dialami oleh PKB tapi juga partai lain. 

"Salah satu buktinya adalah di TPS 08 Kelurahan Karah. Di situ jumlah suara sah kami (PKB) harusnya 36, tetapi hanya ditulis enam," kata dia. 

Musyafak bersama pimpinan partai lain telah menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, agar menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, dan melakukan penghitungan suara ulang.

Dia juga mendesak Bawaslu dan KPU untuk mengusut tuntas dalang kecurangan tersebut. Sebab, kata dia, ini masuk dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Kami berharap bukan cuma dihitung ulang tapi dicari siapa dalangnya. Dugaan kami ini bukan kesalahan, tapi kesengajaan yang diatur sejumlah pihak, korbannya ya partai yang suaranya tergerus," katanya.

Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengaku kaget dengan tudingan PKB tersebut. Ia meminta PKB berjuang untuk menunjukkan data yang menurutnya benar. 

"PDIP merasa kaget dengan tudingan seperti itu," kata Adi.

Adi menyindir saat ada penggelembungan suara yang dialami PKB di TPS, partai itu diam. "Tapi saya anggap ini hal normal, karena faktor kelelahan PKB. Karena penghitungan suara DPRD Kota saja bahkan baru dilakukan jam 12 malam," kata Adi.

Adi membantah partainya melakukan kecurangan, termasuk penggelembungan suara pada pemilu 2019 di TPS Surabaya. Adi berkilah kesalahan hitung suara pada TPS yang ada di Surabaya juga terjadi pada partainya.

"Sebetulnya agak susah (curang), kecuali kalau di situ hanya ada petugas KPPS dan saksinya PDIP saja," kata Adi.

Sementara itu, Bawaslu Surabaya telah mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang ke KPU Kota Surabaya.

Bawaslu meminta KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), beserta jajarannya melakukan penghitungan suara ulang Pemilu 2019, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh PPK Kota Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo mengatakan rekomendasi ini menyusul permintaan agar KPU Kota Surabaya melakukan penghitungan ulang suara terhadap 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Hadi menegaskan rekomendasi perhitungan suara ulang se-Kota Surabaya itu murni dari pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hadi memastikan hal itu tak terkait laporan dari lima partai politik soal penggelembungan suara ke Bawaslu.

Lima parpol tersebut ialah DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))