Ketua Bawaslu RI Abhan--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ketua Bawaslu RI Abhan--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Bawaslu RI Menantikan Proses Gugatan Pilpres di MK

Pemilu gugatan ke mk pilpres 2019
Candra Yuri Nuralam • 29 Mei 2019 02:56
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali membawa tautan berita media online sebagai bukti dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyerahkan keputusan kepada hasil sidang.
 
"Sekilas membaca memang ada yang sama, tapi selebihnya nanti kan kita lihat dari proses persidangan, tapi memang ada sebagian yang sama, kita lihat nanti prosesnya di MK," kata Ketua Bawaslu Abhan di hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2019.
 
Kendati demikian Bawaslu tetap menghargai keputusan kubu Prabowo-Sandi yang melancarkan gugatan menggunakan bukti yang sama dengan saat dikirimkan oleh Bawaslu. Untuk selanjutnya, kata Abhan, tinggalah penilaian dari Bawaslu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu kami harus menghargai upaya yang dilakukan oleh BPN 02 terkait mengajukan gugatan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi negara ini. Kami kira ini upaya yang baik artinya apa bahwa jalan konstitusional itu yang ditempuh dari pada jalan ada aksi-aksi di jalan," ujar Adhan.
 
Lebih lanjut, Abhan menyarankan kepada BPN Prabowo-Sandi untuk memberikan bukti C1 melalui Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang bisa diakses semua orang. Dengan bukti itu, mungkin, bukti BPN akan sedikit lebih kuat.
 
"Itu tidak hanya sekedar C1 yang diterima oleh pengawas TPS. kalau C1 kan memang ketentuan undang-undang KPU dalam hal ini KPPS harus memberikan salinan itu kepada pengawas TPS, tetapi ada satu data yang saya kira penting juga harus diinventarisir oleh pengawas yaitu C1 Plano," tutur Abhan.
 
Sebelumnya, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) memutuskan menolak laporan dari Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa atas tuduhan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan calon pasangan presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bawaslu menilai bukti yang diberikan Dian tidak konkret.
 
"Bukti link berita tidak bisa berdiri sendiri, alat bukti lain surat video, bukti pelanggaran dilakukan, terhubung langsung ke terlapor," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam sidang putusan Bawaslu di gedung Bawaslu Pusat, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin 20 Mei 2019.
 
Bawaslu menilai link berita yang diberikan Dian bukanlah bukti autentik yang bisa menjadi acuan dari tudingan kecurangan. Bukti yang diberikan oleh Dian juga dinilai tidak memenuhi syarat minimal pencantuman bukti tuduhan untuk kategori calon presiden. Bukti yang diberikan pelapor dinyatakan tidak mewakili setengah keseluruhan provinsi di Indonesia.
 
"Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan matang bukti yang menunjukkan terlapor, syarat kumulatif, yg terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Fritz.

 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif