TKN Terima 10 Ribu Laporan Pelanggaran Pemilu Luar Negeri
Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) melakukan penghitungan suara Pemilu 2019, di Dewan Tun Razak 1 dan 2, Kuala Lumpur, Malaysia. (Foto: ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman)
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengaku telah menerima 10.236 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 5.016 laporan di antaranya dilaporkan terjadi di Australia.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengungkapkan, dugaan pelanggaran pemilu di Australia paling banyak terjadi di Sydney. Jenis pengaduan terbanyak adalah dugaan adanya upaya yang sengaja menghalangi warga negara Indonesia (WNI) menggunakan hak pikihnya
"Sebanyak 86 persen aduan terkait kehilangan hak pilih. Selain itu ada juga pelanggaran surat suara yang sudah tercoblos," kata Ade Irfan di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.
Irfan mengatakan, jenis pengaduan serupa juga terjadi di Hong Kong yakni sebanyak 3.948 laporan, Korea Selatan 257 laporan, Jerman 228 laporan, Taiwan 324 laporan, Bangladesh 208 laporan, Arab Saudi 182 laporan, dan Selandia Baru 108 laporan.
Baca juga: Sistem Pemilu Serentak Perlu Dibelah Dua
Dia melanjutkan, sederet kasus itu diduga melanggar Pasal 510, Pasal 546, dan Pasal 550 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Ade Irfan, ada juga pengaduan dari sebagian negara Eropa. Salah satunya, Belanda. Namun, tim advokasi petahana masih membutuhkan waktu guna menelaah laporan yang masuk.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, total ada 25 ribu pengaduan yang masuk ke TKN Jokowi-Ma'ruf. Data ini didapat dari call center milik tim pemenangan yang dibuka sejak 9 April 2019.
"Untuk laporan dugaan pelanggaran dalam negeri nanti akan kami ungkap juga. Saat ini masih kami rekap," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengungkapkan, dugaan pelanggaran pemilu di Australia paling banyak terjadi di Sydney. Jenis pengaduan terbanyak adalah dugaan adanya upaya yang sengaja menghalangi warga negara Indonesia (WNI) menggunakan hak pikihnya
"Sebanyak 86 persen aduan terkait kehilangan hak pilih. Selain itu ada juga pelanggaran surat suara yang sudah tercoblos," kata Ade Irfan di Jakarta, Jumat, 26 April 2019.
Irfan mengatakan, jenis pengaduan serupa juga terjadi di Hong Kong yakni sebanyak 3.948 laporan, Korea Selatan 257 laporan, Jerman 228 laporan, Taiwan 324 laporan, Bangladesh 208 laporan, Arab Saudi 182 laporan, dan Selandia Baru 108 laporan.
Baca juga: Sistem Pemilu Serentak Perlu Dibelah Dua
Dia melanjutkan, sederet kasus itu diduga melanggar Pasal 510, Pasal 546, dan Pasal 550 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Ade Irfan, ada juga pengaduan dari sebagian negara Eropa. Salah satunya, Belanda. Namun, tim advokasi petahana masih membutuhkan waktu guna menelaah laporan yang masuk.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, total ada 25 ribu pengaduan yang masuk ke TKN Jokowi-Ma'ruf. Data ini didapat dari call center milik tim pemenangan yang dibuka sejak 9 April 2019.
"Untuk laporan dugaan pelanggaran dalam negeri nanti akan kami ungkap juga. Saat ini masih kami rekap," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
