Prabowo: Ibu Pertiwi Sedang Diperkosa
Capres Prabowo Subianto saat berorasi di kampenya akbar, GBK, Senayan, Jakarta. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Jakarta: Pasangan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Indonesia saat ini sedang sakit. Masalah itu dia lontarkan saat berorasi dalam kampanye terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
"Saya berdiri di sini, karena saya berpandangan, bahwa negara kita sedang sakit saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa saudara sekalian," kata Prabowo di SUGBK, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu menyebut kekayaan negara banyak yang diambil. Selain itu, banyak hak rakyat Indonesia yang diinjak.
"Kepala desa dipanggil, diancam, kiai ulama dikejar-kejar, emak-emak ditangkap. Hanya berbicara, UUD (Undang-Undang Dasar) menjamin kebebasan bicara, tapi saudara Ahmad Dhani meringkuk dipenjara sekarang," kata Prabowo.
Dia juga mengingatkan pada penegak keadilan agar tidak lagi mengancam rakyat sendiri. Saat ini, aku dia, Indonesia seolah berhadapan dengan bangsa sendiri.
"Dulu bangsa Indonesia mengusir penjajah, sekarang Indoesia akan mengusir penjajah dari bangsa sendiri. Yakinlah, yakinlah saudara-saudara yang benar pasti menang," ungkap Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif tak mau menyalahkan pemerintah terkait carut marut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Laode menyebut pengelolaan SDA bermasalah sejak zaman dulu.
"Enggak bisa juga kita salahkan yang sekarang karena itu warisan dari zaman dulu," ujar Laode, Kamis, 28 Maret 2019.
Ia menyayangkan kondisi ini karena faktanya SDA adalah sumber pemasukan bagi negara. Indonesia, kata dia, belum seperti Jerman dan negara maju lain yang bisa mengoptimalkan bidang jasa.
Baca: Perampokan Sumber Daya Alam Warisan Masa Lalu
KPK sendiri baru mengawal pendapatan negara dari SDA sejak 2009. Pada 2015, Laode menyebut pihaknya menemukan fakta mengerikan tentang pengelolaan sawit yang ugal-ugalan. Misalnya, lahan kebun sawit seluas 3 hektare hingga 5 hektare di dalam hutan lindung.
Laode menambahkan campur tangan KPK terbukti meningkatkan pendapatan negara bukan Pajak (PNBP) dari sektor hutan dan perkebunan. "Aneh kan PNBP naik ketika hutan semakin sempit, berarti dulu apa? Dicuri," tandas Laode.
Tak cuma itu, di sektor pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) selama ini tak jelas. Dari 10 ribu IUP, lebih dari 50 persen tak memenuhi seluruh persyaratan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Saya berdiri di sini, karena saya berpandangan, bahwa negara kita sedang sakit saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa saudara sekalian," kata Prabowo di SUGBK, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu menyebut kekayaan negara banyak yang diambil. Selain itu, banyak hak rakyat Indonesia yang diinjak.
"Kepala desa dipanggil, diancam, kiai ulama dikejar-kejar, emak-emak ditangkap. Hanya berbicara, UUD (Undang-Undang Dasar) menjamin kebebasan bicara, tapi saudara Ahmad Dhani meringkuk dipenjara sekarang," kata Prabowo.
Dia juga mengingatkan pada penegak keadilan agar tidak lagi mengancam rakyat sendiri. Saat ini, aku dia, Indonesia seolah berhadapan dengan bangsa sendiri.
"Dulu bangsa Indonesia mengusir penjajah, sekarang Indoesia akan mengusir penjajah dari bangsa sendiri. Yakinlah, yakinlah saudara-saudara yang benar pasti menang," ungkap Prabowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif tak mau menyalahkan pemerintah terkait carut marut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air. Laode menyebut pengelolaan SDA bermasalah sejak zaman dulu.
"Enggak bisa juga kita salahkan yang sekarang karena itu warisan dari zaman dulu," ujar Laode, Kamis, 28 Maret 2019.
Ia menyayangkan kondisi ini karena faktanya SDA adalah sumber pemasukan bagi negara. Indonesia, kata dia, belum seperti Jerman dan negara maju lain yang bisa mengoptimalkan bidang jasa.
Baca: Perampokan Sumber Daya Alam Warisan Masa Lalu
KPK sendiri baru mengawal pendapatan negara dari SDA sejak 2009. Pada 2015, Laode menyebut pihaknya menemukan fakta mengerikan tentang pengelolaan sawit yang ugal-ugalan. Misalnya, lahan kebun sawit seluas 3 hektare hingga 5 hektare di dalam hutan lindung.
Laode menambahkan campur tangan KPK terbukti meningkatkan pendapatan negara bukan Pajak (PNBP) dari sektor hutan dan perkebunan. "Aneh kan PNBP naik ketika hutan semakin sempit, berarti dulu apa? Dicuri," tandas Laode.
Tak cuma itu, di sektor pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) selama ini tak jelas. Dari 10 ribu IUP, lebih dari 50 persen tak memenuhi seluruh persyaratan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
