Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif tak mau menyalahkan pemerintah terkait carut marut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di tanah air. Laode menyebut pengelolaan SDA bermasalah sejak zaman dulu.
"Enggak bisa juga kita salahkan yang sekarang karena itu warisan dari zaman dulu," ujar Laode di seminar nasional bertajuk Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.
Ia menyayangkan kondisi ini, sebab faktanya SDA merupakan sumber pemasukan bagi negara. Indonesia, kata dia, belum seperti Jerman dan negara maju lain yang bisa mengoptimalkan bidang jasa. KPK sendiri baru mengawal pendapatan negara dari SDA sejak 2009.
Pada 2015, Laode menyebut pihaknya menemukan fakta mengerikan tentang pengelolaan sawit yang ugal-ugalan. Misalnya, lahan kebun sawit seluas 3 hektare hingga 5 hektare di dalam hutan lindung.
(Baca juga: KPK Bongkar Korupsi SDA di Kalimantan)
Laode menambahkan campur tangan KPK terbukti meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hutan dan perkebunan.
"Hutan kita makin hari makin sedikit, tapi pendapatan pajak semakin meningkat ketika KPK campur tangan. Aneh kan PNBP naik ketika hutan semakin sempit, berarti dulu apa? Dicuri," tandas Laode.
Tak cuma itu, di sektor pertambangan, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama ini tak jelas. Dari 10 ribu IUP, lebih dari 50 persen tak memenuhi seluruh persyaratan.
"Yang beroperasi ilegal banyak banget, ESDM enggak ribut, yang ribut malah KPK," tutur Laode.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif tak mau menyalahkan pemerintah terkait carut marut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di tanah air. Laode menyebut pengelolaan SDA bermasalah sejak zaman dulu.
"Enggak bisa juga kita salahkan yang sekarang karena itu warisan dari zaman dulu," ujar Laode di seminar nasional bertajuk Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.
Ia menyayangkan kondisi ini, sebab faktanya SDA merupakan sumber pemasukan bagi negara. Indonesia, kata dia, belum seperti Jerman dan negara maju lain yang bisa mengoptimalkan bidang jasa. KPK sendiri baru mengawal pendapatan negara dari SDA sejak 2009.
Pada 2015, Laode menyebut pihaknya menemukan fakta mengerikan tentang pengelolaan sawit yang ugal-ugalan. Misalnya, lahan kebun sawit seluas 3 hektare hingga 5 hektare di dalam hutan lindung.
(Baca juga:
KPK Bongkar Korupsi SDA di Kalimantan)
Laode menambahkan campur tangan KPK terbukti meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hutan dan perkebunan.
"Hutan kita makin hari makin sedikit, tapi pendapatan pajak semakin meningkat ketika KPK campur tangan. Aneh kan PNBP naik ketika hutan semakin sempit, berarti dulu apa? Dicuri," tandas Laode.
Tak cuma itu, di sektor pertambangan, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama ini tak jelas. Dari 10 ribu IUP, lebih dari 50 persen tak memenuhi seluruh persyaratan.
"Yang beroperasi ilegal banyak banget, ESDM enggak ribut, yang ribut malah KPK," tutur Laode.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
