OSO Bantah Melawan Putusan MK
Kuasa Hukum OSO, Gugum Ridho Putra dan Ketua KPU Arief Budiman - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Kuasa Hukum Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menyambangi gedung Komisi Pemilihan Umun (KPU). Mereka datang untuk memberikan pandangan kepada KPU terkait polemik pencalonan anggota DPD.
"Kita sebetulnya ingin ketemu KPU sejak lama, karena setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU sepertinya masih menerima masukan-masukan," kata Kuasa Hukum OSO, Gugum Ridho Putra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.
Gugum mengatakan pihaknya tak sepakat dengan pernyataan dan masukan dari sejumlah ahli hukum tata negara maupun LSM yang menyebut OSO melawan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
"Kami juga ingin meluruskan pendapat yang menyebut Pak OSO membangkang putusan MK. Yang dilakukan Pak OSO hanya mengambil saluran hukum yang disediakan undang-undang. Jadi tidak bisa dikatakan Pak OSO membangkang putusan karena itu memang jalur yang disediakan undang-undang," tutur dia.
Gugum menambahkan pernyataan sejunlah ahli soal putusan MK, MA, dan PTUN terkait pencalonan anggota DPD saling bertentangan. Menurutnya tiga putusan tersebut memiliki substansi yang sama.
(Baca juga: KPU Tak Akan Minta OSO Mundur)
"Kita sepakat calon dari paprol disepakati bukan untuk caleg DPD, tetapi masalahnya bagaimana penerapannya? Apa 2019 atau 2024. Kami berpandangan itu tak bisa di Pemilu 2019, karena masuknya norma itu berada di tengah-tengah proses yang sedang berjalan. Jadi dalam pandangan kami, ketika putusan MK keluar, porsesnya sudah keluar daftar calon sementara (DCS), dalam hal ini Pak OSO sudah masuk DCS," tutur dia.
Gugum berpendapat apabila seseorang sudah masuk DCS maka pencalonan yang bersangkutan tidak bisa dianulir hanya karena ada aturan baru yang dikeluarkan setelah proses telah berjalan.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menerima masukan dari semua pihak, termasuk kubu OSO, terkait tindak lanjut putusan MK, MA, dan PTUN. Menurutnya semua masukan akan jadi pertimbangan KPU dalam menentukan langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut tiga putusan pengadilan tersebut.
"KPU senang ketika banyak pihak memberi masukan dan catatan, tetapi KPU juga minta semua harus mempercayai KPU, bahwa KPU akan mengambil putusanya dengan prinsip-prinsip independensi, profesionalisme, dan imparsialitasnya. Masukan-masukan itu akan jadi pertimbangan kita, akan tetapi kami mengambil keputusan dengan kemandirian kita," tegas Arief.
(Baca juga: MK Enggan Campuri Putusan MA dan PTUN)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4ba22EZk" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Kita sebetulnya ingin ketemu KPU sejak lama, karena setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU sepertinya masih menerima masukan-masukan," kata Kuasa Hukum OSO, Gugum Ridho Putra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.
Gugum mengatakan pihaknya tak sepakat dengan pernyataan dan masukan dari sejumlah ahli hukum tata negara maupun LSM yang menyebut OSO melawan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
"Kami juga ingin meluruskan pendapat yang menyebut Pak OSO membangkang putusan MK. Yang dilakukan Pak OSO hanya mengambil saluran hukum yang disediakan undang-undang. Jadi tidak bisa dikatakan Pak OSO membangkang putusan karena itu memang jalur yang disediakan undang-undang," tutur dia.
Gugum menambahkan pernyataan sejunlah ahli soal putusan MK, MA, dan PTUN terkait pencalonan anggota DPD saling bertentangan. Menurutnya tiga putusan tersebut memiliki substansi yang sama.
(Baca juga: KPU Tak Akan Minta OSO Mundur)
"Kita sepakat calon dari paprol disepakati bukan untuk caleg DPD, tetapi masalahnya bagaimana penerapannya? Apa 2019 atau 2024. Kami berpandangan itu tak bisa di Pemilu 2019, karena masuknya norma itu berada di tengah-tengah proses yang sedang berjalan. Jadi dalam pandangan kami, ketika putusan MK keluar, porsesnya sudah keluar daftar calon sementara (DCS), dalam hal ini Pak OSO sudah masuk DCS," tutur dia.
Gugum berpendapat apabila seseorang sudah masuk DCS maka pencalonan yang bersangkutan tidak bisa dianulir hanya karena ada aturan baru yang dikeluarkan setelah proses telah berjalan.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menerima masukan dari semua pihak, termasuk kubu OSO, terkait tindak lanjut putusan MK, MA, dan PTUN. Menurutnya semua masukan akan jadi pertimbangan KPU dalam menentukan langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut tiga putusan pengadilan tersebut.
"KPU senang ketika banyak pihak memberi masukan dan catatan, tetapi KPU juga minta semua harus mempercayai KPU, bahwa KPU akan mengambil putusanya dengan prinsip-prinsip independensi, profesionalisme, dan imparsialitasnya. Masukan-masukan itu akan jadi pertimbangan kita, akan tetapi kami mengambil keputusan dengan kemandirian kita," tegas Arief.
(Baca juga: MK Enggan Campuri Putusan MA dan PTUN)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4ba22EZk" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
