KPU Tak Akan Minta OSO Mundur
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman--Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan menyurati Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk memintanya mundur dari pengurusan partai. Menurut KPU sikap OSO sudah tecermin dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"KPU belum ada opsi untuk mengarah ke sana (menyurati OSO). Beliau kan sudah jelas posisinya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 November 2018.
Arief menilai posisi OSO sudah jelas tecermin dari putusan MA dan PTUN. MA mengabulkan uji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPD. PKPU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
Putusan PTUN juga mengabulkan gugatan OSO. PTUN bahkan meminta KPU mencabut Surat Keputusan (SK), terkait penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dan meminta nama OSO dimasukan kembali ke dalam DCT.
"Keinginannya sudah tecermin dari putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sama juga KPU sudah menjawab di proses pengadilan itu. Itu posisi masing-masing, tetapi putusan hukum kan semua harus dihormati," tuturnya.
Namun begitu, hingga kini KPU belum juga menentukan sikap terkait nasib OSO di pencalonan anggota DPD pascaputusan MA dan PTUN. Arief menegaskan lembaganya masih perlu mendalami opsi-opsi yang ada.
"Kita tinggal membahas opsi mana yang risikonya paling kecil dan paling mudah diimplementasikan. Lalu semua pihak bisa menerima itu. Kita tidak ingin opsi yang kita ambil nantinya akan menimbulkan persoalan baru karena saat ini masih ada banyak pekerjaan yang perlu KPU selesaikan," tukas Arief.
Baca: OSO Menang di PTUN
Arief tak menjawab pasti ketika ditanya kapan KPU akan menentukan sikap terkait pencalonan OSO. Namun, dia berjanji keputusan akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan minggu ini selesai. Semua komisioner sudah menerima informasi soal opsi-opsi itu. Jadi opsinya itu mulai dari menerima (OSO ke dalam DCT) sampai tidak diterima. Sudah ada semua opsinya, kita tinggal memilih yang nantinya dapat diterima semua pihak dan risikonya paling kecil. Dan secara regulasi juga tidak bertentangan," tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Koalisi Masyarakat Sipil mengimbau KPU agar meminta OSO mundur dari pengurus parpol jika namanya ingin dimasukan sebagai caleg anggota DPD.
"KPU bisa menyurati Pak OSO untuk segera mematuhi putusan MK dengan memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"KPU belum ada opsi untuk mengarah ke sana (menyurati OSO). Beliau kan sudah jelas posisinya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 November 2018.
Arief menilai posisi OSO sudah jelas tecermin dari putusan MA dan PTUN. MA mengabulkan uji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPD. PKPU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
Putusan PTUN juga mengabulkan gugatan OSO. PTUN bahkan meminta KPU mencabut Surat Keputusan (SK), terkait penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dan meminta nama OSO dimasukan kembali ke dalam DCT.
"Keinginannya sudah tecermin dari putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sama juga KPU sudah menjawab di proses pengadilan itu. Itu posisi masing-masing, tetapi putusan hukum kan semua harus dihormati," tuturnya.
Namun begitu, hingga kini KPU belum juga menentukan sikap terkait nasib OSO di pencalonan anggota DPD pascaputusan MA dan PTUN. Arief menegaskan lembaganya masih perlu mendalami opsi-opsi yang ada.
"Kita tinggal membahas opsi mana yang risikonya paling kecil dan paling mudah diimplementasikan. Lalu semua pihak bisa menerima itu. Kita tidak ingin opsi yang kita ambil nantinya akan menimbulkan persoalan baru karena saat ini masih ada banyak pekerjaan yang perlu KPU selesaikan," tukas Arief.
Baca: OSO Menang di PTUN
Arief tak menjawab pasti ketika ditanya kapan KPU akan menentukan sikap terkait pencalonan OSO. Namun, dia berjanji keputusan akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan minggu ini selesai. Semua komisioner sudah menerima informasi soal opsi-opsi itu. Jadi opsinya itu mulai dari menerima (OSO ke dalam DCT) sampai tidak diterima. Sudah ada semua opsinya, kita tinggal memilih yang nantinya dapat diterima semua pihak dan risikonya paling kecil. Dan secara regulasi juga tidak bertentangan," tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Koalisi Masyarakat Sipil mengimbau KPU agar meminta OSO mundur dari pengurus parpol jika namanya ingin dimasukan sebagai caleg anggota DPD.
"KPU bisa menyurati Pak OSO untuk segera mematuhi putusan MK dengan memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 November 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
