Isu SARA Diharamkan dalam Debat Pilpres
Debat. Ilutrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengantisipasi penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam debat publik Pilpres 2019. Bawaslu ingin debat membawa suasana kegembiraan.
"Pertama menjadi sangat penting untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang (UU). Yang paling jelas di Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ya bagaimana mengkapitalisasi dan memakai isu SARA untuk keterpilihan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.
Mengkapitalisasi isu SARA yang dimaksud Afif adalah membuat fitnah dan ujaran kebencian yang berbasis pada SARA. Selain itu, Bawaslu juga bakal mengawasi penggunaan isu-isu yang menyoalkan bentuk negara.
Selain substansi isi debat, Bawaslu juga akan mengawasi aspek teknis jalannya debat. Bawaslu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku fasilitator debat, agar memperlakukan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden setara, salah satunya dalam hal durasi waktu bertanya dan menjawab.
Baca: Bocoran Pertanyaan Diyakini Tak Menurunkan Kualitas Debat
"Jangan sampai kemudian durasi menjadi urusan teknis yang mengganggu lalu dianggap ketidakimbangan bagi paslon (pasangan calon)," ujar dia.
Afif mengatakan hal yang paling penting dalam debat pilpres adalah bagaimana menunjukan nuansa kegembiraan di tengah kontestasi. KPU selaku penyelenggara dituntut untuk mengedapankan integritas dan independensi penyelenggara pemilu.
Debat perdana pilpres akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019. Isu yang akan diangkat pada debat perdana adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GbmLP09N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Pertama menjadi sangat penting untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang (UU). Yang paling jelas di Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ya bagaimana mengkapitalisasi dan memakai isu SARA untuk keterpilihan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.
Mengkapitalisasi isu SARA yang dimaksud Afif adalah membuat fitnah dan ujaran kebencian yang berbasis pada SARA. Selain itu, Bawaslu juga bakal mengawasi penggunaan isu-isu yang menyoalkan bentuk negara.
Selain substansi isi debat, Bawaslu juga akan mengawasi aspek teknis jalannya debat. Bawaslu mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku fasilitator debat, agar memperlakukan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden setara, salah satunya dalam hal durasi waktu bertanya dan menjawab.
Baca: Bocoran Pertanyaan Diyakini Tak Menurunkan Kualitas Debat
"Jangan sampai kemudian durasi menjadi urusan teknis yang mengganggu lalu dianggap ketidakimbangan bagi paslon (pasangan calon)," ujar dia.
Afif mengatakan hal yang paling penting dalam debat pilpres adalah bagaimana menunjukan nuansa kegembiraan di tengah kontestasi. KPU selaku penyelenggara dituntut untuk mengedapankan integritas dan independensi penyelenggara pemilu.
Debat perdana pilpres akan digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019. Isu yang akan diangkat pada debat perdana adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GbmLP09N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
