Cek Fakta: Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan. Foto: Antara/Wahyu Putro.
Jakarta: Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika tax ratio (rasio pajak) Indonesia masih berada di angka 10% alias masih rendah. Padahal, menurut dia, pada tahun 1997, rasio pajak Indonesia sempat mencapai 16%.
Dalam debat capres dan cawapres yang terakhir, Prabowo menyatakan, Indonesia kehilangan USD60 miliar per tahun. Selain itu, rasio pajak Indonesia juga masih lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand yang menurutnya, rasio pajaknya mencapai 19 persen.
"Tahun 97 waktu Orde Baru, Indonesia tax rasio 16% sekarang 10%. Kehilangan 60 miliar dolar per tahun. Tax ratio Malaysia, Thailand 19% dan melaksanakan program menggunakan komputerisasi sehingga transparan dan cepat bisa naik. Saya yakin dengan penggunaan itu bisa kita kembali ke 16%, "kata Prabowo debat kelima capres-cawapres di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 April 2019.
Dari penelusuran cek fakta, apa yang dikatakan Prabowo tidak salah. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat, rasio pajak Indonesia pada 2018 baru mencapai angka 10,3 % dalam arti sempit atau hanya menghitung rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tahun 2018 kita di 10,3% (tax ratio). Namun sejak 2014-2015 APBN kita sudah definisikan tax ratio mencakup penerimaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan umum," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal dalam Seminar Nasional Perpajakan di Kantor Pusat Pajak, Kamis, 14 Maret 2019.
Namun begitu, Yon menyebut, angka 10,3% itu belum memasukkan semua komponen yang merupakan potensi pajak. Angka tersebut baru merupakan hasil dari total penerimaan perpajakan dalam hal ini pajak dan bea cukai dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, pemerintah dalam perhitungannya juga sudah memasukkan komponen PNBP, SDA, Migas, dan Pertambangan masuk dalam perhitungan. Dengan demikian, rasio pajak menjadi sekitar 11%.
Baca: Prabowo Sebut Negara Kehilangan USD60 Miliar/Tahun
"Kalau kita lihat OECD guideline-nya. penerimaan itu seluruh yang nature sifatnya pajak dihitung di dalam komponen penerimaan. Di kita sejauh ini yang baru kita hitung adalah penerimaan pajak bea cukai dan sekarang PNBP dan pertambangan," jelas Yon.
Yon mengaku, rasio pajak Indonesia masih rendah meski seluruh komponen potensi penerimaan pajak tersebut telah dimasukkan. Namun, angka tersebut tidak berbeda terlalu jauh dengan negara tetangga.
"Memang masih lebih rendah juga cuma kalau kita bandingkan 10% dengan 15 % kelihatan gap-nya jauh. Kalau yang setara 13% dengan 15% kita sebenarnya tidak jauh juga," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
Dalam debat capres dan cawapres yang terakhir, Prabowo menyatakan, Indonesia kehilangan USD60 miliar per tahun. Selain itu, rasio pajak Indonesia juga masih lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand yang menurutnya, rasio pajaknya mencapai 19 persen.
"Tahun 97 waktu Orde Baru, Indonesia tax rasio 16% sekarang 10%. Kehilangan 60 miliar dolar per tahun. Tax ratio Malaysia, Thailand 19% dan melaksanakan program menggunakan komputerisasi sehingga transparan dan cepat bisa naik. Saya yakin dengan penggunaan itu bisa kita kembali ke 16%, "kata Prabowo debat kelima capres-cawapres di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 April 2019.
Dari penelusuran cek fakta, apa yang dikatakan Prabowo tidak salah. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat, rasio pajak Indonesia pada 2018 baru mencapai angka 10,3 % dalam arti sempit atau hanya menghitung rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tahun 2018 kita di 10,3% (tax ratio). Namun sejak 2014-2015 APBN kita sudah definisikan tax ratio mencakup penerimaan Sumber Daya Alam Migas dan Pertambangan umum," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal dalam Seminar Nasional Perpajakan di Kantor Pusat Pajak, Kamis, 14 Maret 2019.
Namun begitu, Yon menyebut, angka 10,3% itu belum memasukkan semua komponen yang merupakan potensi pajak. Angka tersebut baru merupakan hasil dari total penerimaan perpajakan dalam hal ini pajak dan bea cukai dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, pemerintah dalam perhitungannya juga sudah memasukkan komponen PNBP, SDA, Migas, dan Pertambangan masuk dalam perhitungan. Dengan demikian, rasio pajak menjadi sekitar 11%.
Baca: Prabowo Sebut Negara Kehilangan USD60 Miliar/Tahun
"Kalau kita lihat OECD guideline-nya. penerimaan itu seluruh yang nature sifatnya pajak dihitung di dalam komponen penerimaan. Di kita sejauh ini yang baru kita hitung adalah penerimaan pajak bea cukai dan sekarang PNBP dan pertambangan," jelas Yon.
Yon mengaku, rasio pajak Indonesia masih rendah meski seluruh komponen potensi penerimaan pajak tersebut telah dimasukkan. Namun, angka tersebut tidak berbeda terlalu jauh dengan negara tetangga.
"Memang masih lebih rendah juga cuma kalau kita bandingkan 10% dengan 15 % kelihatan gap-nya jauh. Kalau yang setara 13% dengan 15% kita sebenarnya tidak jauh juga," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
