Jakarta: Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding ada kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) karena mark-up proyek infrastruktur. Presiden Joko Widodo meminta Prabowo melaporkan temuan itu ke KPK.
 
"Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin saja ke KPK," kata Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2019.
 
Presiden menyebut kebocoran 25 persen dari APBN itu merupakan jumlah yang besar. Jika dihitung, kebocoran mencapai Rp500 triliun dari total sekitar Rp2 ribu triliun jumlah APBN.
 
Jokowi tak heran dengan komentar kebocoran ini. Pada 2014, Prabowo juga menggunakan narasi yang sama. Dalam debat capres dan cawapres 2014, Prabowo tak menyebut jumlah kebocoran yang dimaksud.
 
Jokowi pun meminta Prabowo melaporkan dugaan kebocoran Rp500 triliun anggaran itu. Laporan, kata Jokowi, harus disertai bukti lengkap.
 
"Laporin ke KPK, bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta, jangan asal," kata Jokowi sambil menunjuk mulutnya.

Baca: KPK Mempertanyakan Komitmen Capres Memberantas Korupsi

Pernyataan kebocoran anggaran negara disampaikan Prabowo saat menghadiri acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia di Sports Mall, Jakarta, Rabu, 6 Februari. Ia menyebut kebocoran anggaran akibat penggelembungan harga yang dilakukan beberapa pihak, salah satunya proyek infrastruktur.
 
Prabowo menyebut biaya pembangunan jembatan yang seharusnya Rp100 miliar, digelembungkan menjadi Rp150 miliar. Prabowo menyebut jumlah kebocoran yang mencapai Rp500 miliar itu dapat membangun 200 pabrik.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLvBxgk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((FZN))