Kehadiran Anak-anak dalam Kampanye Terbuka Sulit Dikontrol
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan - Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merespons temuan dugaan pelanggaran dalam kampanye terbuka. Salah satunya, soal adanya anak-anak dalam arena kampanye.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan, adanya anak-anak dalam kampanye terbuka kubu petahana di luar kendali tim pemenangan.
"Hal ini merupakan suatu akibat dari respons dan antusiasme masyarakat yang sangat besar untuk hadir di kampanye terbuka," kata Ade Irfan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurut dia, tim kampanye sulit mengontrol peserta kampanye terbuka untuk membawa anak di bawah umur. Saat ini, kubu Jokowi hanya mengimbau semua pihak untuk tidak mengeksploitasi dan memobilisasi anak serta tidak melibatkan mereka dalam kampanye aktif.
Ade Irfan mengatakan, tim sukses sesungguhnya berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Ade Irfan merekomendasikan para pegiat perlindungan anak, dan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan secara aktif.
(Baca juga: Kampanye Terbuka Marak Pelanggaran)
"Kita juga mengimbau siapa pun untuk bertindak sportif menjunjung tinggi peraturan yang ada serta menaati semuanya," ujarnya.
Kubu Jokowi berencana mendiskusikan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut mengawasi keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka. Dia menyarankan KPAI membuat tempat khusus kepada anak yang kebetulan diajak oleh orang tuanya ke lokasi kampanye terbuka.
"Kami coba usulkan atau konsultasikan dengan KPAI bisa diwadahi anak-anak, bukan artinya kita melegalkan kehadiran anak itu yang dilarang Undang-undang," ujarnya.
Sebelumnya, kampanye terbuka Pilpres 2019 yang dimulai sejak Minggu, 24 Maret 2019 banyak diwarnai pelanggaran. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar tak memerinci pelanggaran yang dilakukan.
Yang jelas, sejumlah pelanggaran yang dilakukan berupa pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye seperti anak-anak hingga aparatur sipil negara (ASN).
Bawaslu juga menemukan pelanggaran dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK). Fritz mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu ditemukan baik di kegiatan kampanye paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Banten, maupun kampanye paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Manado, Sulawesi Utara.
(Baca juga: Hentikan Pelibatan Anak untuk Aktivitas Kampanye)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan, adanya anak-anak dalam kampanye terbuka kubu petahana di luar kendali tim pemenangan.
"Hal ini merupakan suatu akibat dari respons dan antusiasme masyarakat yang sangat besar untuk hadir di kampanye terbuka," kata Ade Irfan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurut dia, tim kampanye sulit mengontrol peserta kampanye terbuka untuk membawa anak di bawah umur. Saat ini, kubu Jokowi hanya mengimbau semua pihak untuk tidak mengeksploitasi dan memobilisasi anak serta tidak melibatkan mereka dalam kampanye aktif.
Ade Irfan mengatakan, tim sukses sesungguhnya berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Ade Irfan merekomendasikan para pegiat perlindungan anak, dan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan secara aktif.
(Baca juga: Kampanye Terbuka Marak Pelanggaran)
"Kita juga mengimbau siapa pun untuk bertindak sportif menjunjung tinggi peraturan yang ada serta menaati semuanya," ujarnya.
Kubu Jokowi berencana mendiskusikan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ikut mengawasi keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka. Dia menyarankan KPAI membuat tempat khusus kepada anak yang kebetulan diajak oleh orang tuanya ke lokasi kampanye terbuka.
"Kami coba usulkan atau konsultasikan dengan KPAI bisa diwadahi anak-anak, bukan artinya kita melegalkan kehadiran anak itu yang dilarang Undang-undang," ujarnya.
Sebelumnya, kampanye terbuka Pilpres 2019 yang dimulai sejak Minggu, 24 Maret 2019 banyak diwarnai pelanggaran. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar tak memerinci pelanggaran yang dilakukan.
Yang jelas, sejumlah pelanggaran yang dilakukan berupa pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye seperti anak-anak hingga aparatur sipil negara (ASN).
Bawaslu juga menemukan pelanggaran dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK). Fritz mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu ditemukan baik di kegiatan kampanye paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Banten, maupun kampanye paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Manado, Sulawesi Utara.
(Baca juga: Hentikan Pelibatan Anak untuk Aktivitas Kampanye)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
