Pemilu Serentak Dinilai Memaksakan
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby. Foto: Siti Yona Hukmana/Medcom.id
Jakarta: Pengamat politik dari LSI Denny JA Adji Alfaraby, menilai Pemilu Serentak 2019 terlalu memaksakan. Akibatnya, Pemilihan Legistatif (Pileg) 'tenggelam' dari Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Komplesitasnya (Pemilu 2019) kita bisa simpulkan pemilu serentak ini ibarat kawin paksa, dua pemilu yang dipaksa digabung. Kami melihat tidak adanya equality antara pilpres dan pileg," kata Adji di D'Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2019.
Bukti dari 'tenggelamnya' Pileg terdapat dari percakapan publik yang diamati olehnya baik di media sosial maupun media yang kredibel. Berdasarkan pengamatan, kata Adji, 70 persen masyarakat hanya membahas jagoannya sebagai presiden dan wakil presiden.
"Hampir 70 persen percakapan publik ini majority tentang pilrpes. Di tingkat partisipasinya berbeda, kalau pilpres 81 persen, kalau pileg sekitar 70 persen," ujar Adji.
Baca: DPR Diminta Pisahkan Pileg dan Pilpres di 2024
Pemilihan Legislatif juga tidak boleh dinomor-duakan. Masyarakat perlu tahu memilih eksekutif dengan memilih legislatif sama pentingnya. Namun karena antusiasme masyarakat lebih kepada pilpres, informasi terkait pileg menjadi minim diterima masyarakat.
"Kita tahu memilih eksekutif sama pentingnya dengan memilih parlemen. Partai politik saya yakin merasakan hal yang sama, minim sekali partai politik melaksanakan sosialisasi ke publik kalau merekalah partai politik atau caleg yang layak dipilih," jelas Aji.
Para Caleg yang terdaftar dalam surat suara pun menjadi tidak diketahui publik banyak. Sehingga, kata Adhi, saat pencoblosan masyarakat tidak tahu siapa nama-nama yang terpampang dalam surat suaranya.
"Kualitas pilihan publik akhirnya jadi minim sekali karena rendahnya info yang diterima publik terkait caleg atau partai politik," sambung dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Komplesitasnya (Pemilu 2019) kita bisa simpulkan pemilu serentak ini ibarat kawin paksa, dua pemilu yang dipaksa digabung. Kami melihat tidak adanya equality antara pilpres dan pileg," kata Adji di D'Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2019.
Bukti dari 'tenggelamnya' Pileg terdapat dari percakapan publik yang diamati olehnya baik di media sosial maupun media yang kredibel. Berdasarkan pengamatan, kata Adji, 70 persen masyarakat hanya membahas jagoannya sebagai presiden dan wakil presiden.
"Hampir 70 persen percakapan publik ini majority tentang pilrpes. Di tingkat partisipasinya berbeda, kalau pilpres 81 persen, kalau pileg sekitar 70 persen," ujar Adji.
Baca: DPR Diminta Pisahkan Pileg dan Pilpres di 2024
Pemilihan Legislatif juga tidak boleh dinomor-duakan. Masyarakat perlu tahu memilih eksekutif dengan memilih legislatif sama pentingnya. Namun karena antusiasme masyarakat lebih kepada pilpres, informasi terkait pileg menjadi minim diterima masyarakat.
"Kita tahu memilih eksekutif sama pentingnya dengan memilih parlemen. Partai politik saya yakin merasakan hal yang sama, minim sekali partai politik melaksanakan sosialisasi ke publik kalau merekalah partai politik atau caleg yang layak dipilih," jelas Aji.
Para Caleg yang terdaftar dalam surat suara pun menjadi tidak diketahui publik banyak. Sehingga, kata Adhi, saat pencoblosan masyarakat tidak tahu siapa nama-nama yang terpampang dalam surat suaranya.
"Kualitas pilihan publik akhirnya jadi minim sekali karena rendahnya info yang diterima publik terkait caleg atau partai politik," sambung dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
