Jakarta: Ketua tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai bukti berupa tautan pemberitaan di media daring tak bisa disodorkan secara mentah. Namun, bukti bisa diajukan dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Bisa saja kami mengajukan link (laman) berita sebagai bukti. Tapi, harus dikuatkan oleh saksi, harus dikuatkan oleh dokumen lain," tegas Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.

Saat disinggung mengenai seberapa kuat bukti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membawa tautan pemberitaan media daring, Yusril enggan menjawab. Ia menegaskan bila ada diposisi itu, TKN tidak hanya mengajukan laman berita saja, tetapi juga bukti lain.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara itu menjelaskan ada beberapa bukti yang menguatkan dalam persidangan. Bukti itu seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pemohon, dan bukti surat-surat. Yusril bilang bukti-bukti itu pun harus autentik.

Baca: Alasan BPN Tetap Bawa Tautan Berita ke MK

"Kalau misalnya ada rekaman ya bisa dijadikan bukti tapi harus dikuatkan dengan keterangan saksi, sebab kalau cuma video saja enggak bisa. Paling-paling yang seperti itu bisa dijadikan sebagai bukti lain-lain, bisa dijadikan petunjuk oleh majelis hakim jadi kalau link berita bisa saja dijadikan bukti," jelas Yusril.

Tim kuasa hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan sejumlah bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu ke MK pada Jumat, 24 Mei 2019. Sebanyak 34 tautan berita dari media daring turut disodorkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))