TKN-KIK Membantah Dana Operasional Lurah Terkait Pilpres
Arsul Sani (Foto:Dok.DPR)
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf membantah tudingan pihak oposisi yang menyebut kebijakan dana operasional kelurahan pada 2019 sebagai bentuk pencitraan jelang Pilpres. Kebijakan dana operasional telah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN).
"Yang namanya dana operasional itu sesuatu yang sudah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN)," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Oktober 2018.
Arsul justru balik mengkritik partai oposisi yang menyebut dana operasional kelurahan merupakan pencitraan Jokowi untuk Pilpres 2019. Pasalnya pada saat pembahasan RAPBN di parlemen, tak ada parpol yang menyatakan tidak setuju.
"Di pembahasan RAPBN, partai di luar Koalisi Indonesia Kerja setuju-setuju saja, tapi kok di luar mengatakan ini pencirtraan atau segala macem?" ujarnya.
Menurut Asrul, partai yang tidak setuju dengan rencana anggaran operasional kelurahan seharusnya menyampaikannya pada saat pembahasan RAPBN. Bukan mengeluarkan kebijkan setelah kebijakan itu diketok.
(Baca: Jokowi-Ma'ruf Diuntungkan dengan Gejolak Dukungan Oposisi)
"Buat saya wajar saja oposisi mengatakan demikian, tapi poinnya sepanjang kebijakan itu sudah dibahas di RAPBN dan sudah diketok, tidak ada yang salah," tegas anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan program dana kelurahan pada 2019. Mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut diterbitkan menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.
"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," tutur Presiden Jokowi di acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat, 19 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Yang namanya dana operasional itu sesuatu yang sudah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN)," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Oktober 2018.
Arsul justru balik mengkritik partai oposisi yang menyebut dana operasional kelurahan merupakan pencitraan Jokowi untuk Pilpres 2019. Pasalnya pada saat pembahasan RAPBN di parlemen, tak ada parpol yang menyatakan tidak setuju.
"Di pembahasan RAPBN, partai di luar Koalisi Indonesia Kerja setuju-setuju saja, tapi kok di luar mengatakan ini pencirtraan atau segala macem?" ujarnya.
Menurut Asrul, partai yang tidak setuju dengan rencana anggaran operasional kelurahan seharusnya menyampaikannya pada saat pembahasan RAPBN. Bukan mengeluarkan kebijkan setelah kebijakan itu diketok.
(Baca: Jokowi-Ma'ruf Diuntungkan dengan Gejolak Dukungan Oposisi)
"Buat saya wajar saja oposisi mengatakan demikian, tapi poinnya sepanjang kebijakan itu sudah dibahas di RAPBN dan sudah diketok, tidak ada yang salah," tegas anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan program dana kelurahan pada 2019. Mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut diterbitkan menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.
"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," tutur Presiden Jokowi di acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Jumat, 19 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
