Tiga Penyebab Turunnya Gugatan Pileg 2019
Diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019 - Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan.
Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) mengaku salah memprediksi calon anggota legislatif (caleg) yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka kira meningkat, ternyata sebaliknya.
Terdapat 608 perkara PHPU Legislatif pada 2019. Sementara, pada Pemilu 2014 terdapat 902 perkara.
"Terus terang saya salah prediksi, ada kemungkinan perselisihan hasil di MK akan naik karena jumlah partai bertambah," ujar Direktur Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Titi mengira penambahan jumlah partai dari 12 ke 16 partai nasional dan tambahan empat partai daerah tahun ini berpengaruh signifikan pada gugatan. Selain itu, kursi DPR ditambah dari 560 ke 575. Pada DPRD Provinsi, ada penambahan 20 kursi dari 100 menjadi 120 di tiga provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Nyatanya, gugatan menurun. Titi menyebut ada tiga faktor terjadi penurunan sengketa. Pertama, tak semua partai memiliki kebijakan memperbolehkan caleg untuk mengajukan perkara ke MK.
"Bukan berarti nggak ada perselisihan internal, tapi tak difasilitasi parpol. Tak dikasih lampu hijau untuk pergi ke MK," papar Titi.
(Baca juga: Sistem Noken Diduga Memperbanyak Gugatan Pileg)
Kedua, terkait rasionalisme para caleg. Ada mekanisne dalam tahapan pemilu di mana caleg bisa menyelesaikan sengketa di bawah lembaga yang disediakan sebelum naik ke MK. Dengan demikian, caleg merasa tak perlu mengulang proses sengketa yang sudah diselesaikan oleh badan tersebut dan tak perlu hingga tingkat MK.
Terakhir, anggaran yang menjadi momok bagi caleg. Meskipun sidang bisa dilakukan jarak jauh, caleg yang mengajukan perkara harus pergi ke MK untuk mengajukan perkara.
"Ada biaya yang dikeluarkan saat persidangan. Ini juga kenapa jumlah permohonan ke MK menurun," kata Titi.
Perludem membagi sengketa legislatif dalam tiga bentuk. Pertama, sengketa suara antar partai sejumlah 243 perkara, disusul dengan sengketa mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU sebanyak 260 perkara. Terakhir, sengketa suara internal partai politik sejumlah 94 perkara.
Gerindra adalah partai yang paling banyak mengajukan sengketa internal dengan 32 perkara. Posisi kedua ada Golkar dengan 22 perkara dan ketiga ada Demokrat dengan 13 perkara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Terdapat 608 perkara PHPU Legislatif pada 2019. Sementara, pada Pemilu 2014 terdapat 902 perkara.
"Terus terang saya salah prediksi, ada kemungkinan perselisihan hasil di MK akan naik karena jumlah partai bertambah," ujar Direktur Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Titi mengira penambahan jumlah partai dari 12 ke 16 partai nasional dan tambahan empat partai daerah tahun ini berpengaruh signifikan pada gugatan. Selain itu, kursi DPR ditambah dari 560 ke 575. Pada DPRD Provinsi, ada penambahan 20 kursi dari 100 menjadi 120 di tiga provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Nyatanya, gugatan menurun. Titi menyebut ada tiga faktor terjadi penurunan sengketa. Pertama, tak semua partai memiliki kebijakan memperbolehkan caleg untuk mengajukan perkara ke MK.
"Bukan berarti nggak ada perselisihan internal, tapi tak difasilitasi parpol. Tak dikasih lampu hijau untuk pergi ke MK," papar Titi.
(Baca juga: Sistem Noken Diduga Memperbanyak Gugatan Pileg)
Kedua, terkait rasionalisme para caleg. Ada mekanisne dalam tahapan pemilu di mana caleg bisa menyelesaikan sengketa di bawah lembaga yang disediakan sebelum naik ke MK. Dengan demikian, caleg merasa tak perlu mengulang proses sengketa yang sudah diselesaikan oleh badan tersebut dan tak perlu hingga tingkat MK.
Terakhir, anggaran yang menjadi momok bagi caleg. Meskipun sidang bisa dilakukan jarak jauh, caleg yang mengajukan perkara harus pergi ke MK untuk mengajukan perkara.
"Ada biaya yang dikeluarkan saat persidangan. Ini juga kenapa jumlah permohonan ke MK menurun," kata Titi.
Perludem membagi sengketa legislatif dalam tiga bentuk. Pertama, sengketa suara antar partai sejumlah 243 perkara, disusul dengan sengketa mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU sebanyak 260 perkara. Terakhir, sengketa suara internal partai politik sejumlah 94 perkara.
Gerindra adalah partai yang paling banyak mengajukan sengketa internal dengan 32 perkara. Posisi kedua ada Golkar dengan 22 perkara dan ketiga ada Demokrat dengan 13 perkara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
