KPU Usulkan Dua Model Pemilu Serentak
Pemilu. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerukan agar pembentuk undang-undang merombak sistem pemilu serentak. Pemilu yang menggabungkan lima jenis pemilihan dianggap memberikan beban yang terlalu berat kepada penyelenggara.
"KPU memandang bahwa undang-undang pemilu itu perlu diperbarui. Terutama menyangkut keserentakan pemilu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.
KPU mengusulkan keserentakan pemilu berikutnya lebih baik dibagi ke dalam pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR.
Sementara itu, pemilu lokal terdiri dari pemilihan kepala dan legislator daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hingga pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan bersama.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja sependapat dengan KPU pemilu serentak sebaiknya dibagi ke dalam beberapa jenis pemilihan. Pasalnya, pada 2024, penyelenggara pemilu akan menghadapi pilkada serentak dan pemilu serentak.
"Kami masih dalam proses pembicaraan, tapi menuju ke sana (usul pemilu serentak dipisah). Tapi kan tetap usulannya kepada pembuat regulasi, yaitu DPR. kami harapkan nanti dengan DPR, ada pembicaraan khusus mengenai itu," ujar dia.
Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengusulkan model lain untuk membagi pemilu serentak. Dia mengusulkan pemilu sebaiknya dibagi menjadi pemilihan anggota legislatif dan eksekutif.
Baca: KPU Ingin Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Dipisah
"Jadi memilih presiden dan kepala daerah itu bersamaan, lalu legislatifnya sendiri. jadi ada dua kali pemilu dalam waktu yang sama," ujar dia, Minggu, 30 Juni 2019.
Arif menilai sinergi antara pemerintah dan pemerintah pusat akan semakin kuat jika kepala daerah dan presiden dipilih bersamaan. Hal ini juga dipercaya dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
"Kita harapkan nanti meskipun kepala daerah berasal dari partai-partai yang berbeda, tapi dia secara normatif dan riil akan terikat oleh rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui presiden terpilih, begitu juga praktiknya. Dengan demikian, tak ada lagi ganti pemerintah, model pembangunanya ganti lagi," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"KPU memandang bahwa undang-undang pemilu itu perlu diperbarui. Terutama menyangkut keserentakan pemilu," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.
KPU mengusulkan keserentakan pemilu berikutnya lebih baik dibagi ke dalam pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR.
Sementara itu, pemilu lokal terdiri dari pemilihan kepala dan legislator daerah. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hingga pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diselenggarakan bersama.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja sependapat dengan KPU pemilu serentak sebaiknya dibagi ke dalam beberapa jenis pemilihan. Pasalnya, pada 2024, penyelenggara pemilu akan menghadapi pilkada serentak dan pemilu serentak.
"Kami masih dalam proses pembicaraan, tapi menuju ke sana (usul pemilu serentak dipisah). Tapi kan tetap usulannya kepada pembuat regulasi, yaitu DPR. kami harapkan nanti dengan DPR, ada pembicaraan khusus mengenai itu," ujar dia.
Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengusulkan model lain untuk membagi pemilu serentak. Dia mengusulkan pemilu sebaiknya dibagi menjadi pemilihan anggota legislatif dan eksekutif.
Baca: KPU Ingin Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Dipisah
"Jadi memilih presiden dan kepala daerah itu bersamaan, lalu legislatifnya sendiri. jadi ada dua kali pemilu dalam waktu yang sama," ujar dia, Minggu, 30 Juni 2019.
Arif menilai sinergi antara pemerintah dan pemerintah pusat akan semakin kuat jika kepala daerah dan presiden dipilih bersamaan. Hal ini juga dipercaya dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
"Kita harapkan nanti meskipun kepala daerah berasal dari partai-partai yang berbeda, tapi dia secara normatif dan riil akan terikat oleh rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui presiden terpilih, begitu juga praktiknya. Dengan demikian, tak ada lagi ganti pemerintah, model pembangunanya ganti lagi," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
