Jakarta: Partai Demokrat tak sependapat dengan saran Rizieq Shihab yang meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses
real count sistem informasi penghitungan (situng). Demokrat meminta Prabowo tak mengindahkan saran Rizieq.
"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini titah yang harus dilaksanakan. Apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi," tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Racikan Nashidik melaui akun
Twitter pribadinya, Kamis, 2 Mei 2019.
Baca: Kalla Berharap Ijtima Ulama Jilid III Tak Politis
Rachland tak ingin Prabowo gegabah mengambil keputusan. Partai Demokrat ingin mengingatkan calon presiden nomor urut 02 itu.
Demokrat sepakat berbagai kecurangan selama proses penyelengaraan pemilu perlu diluruskan dan diproses. Namun, bukan dengan mendelegitimasi lembaga penyelengara pemilu apalagi sampai menggulingkan rezim.
"Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," tegas Rachlan.
Baca: Ijtimak Ulama III Dianggap Menyesatkan Umat
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pesan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Dari Mekkah, Rizieq meminta KPU menghentikan publikasi proses
real count.
Real count hanya membingungkan masyarakat.
"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di acara Ijtimak Ulama III di Bogor, Rabu 1 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DRI))