Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, mengingatkan aparat dan penyelenggara pemilu harus bertindak tegas terhadap dugaan penyimpangan penjabat negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, netralitas pejabat negara tetap terjaga.

"Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil, dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh. Itulah yang saya sampaikan kalau keliatan agak belok ditegur," tegas dalam Rakornas Sentra Gakkumdu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023.

Dia menyinggung kasus pakta integritas dukungan penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada capres Ganjar Pranowo. Menurut dia, kehadiran pakta integritas membuat netralitas pejabat negara dipertanyakan.

"Kita kan enggak tahu ada berapa banyak lagi yang seterusnya ada, tidak muncul ke permukaan. Nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas," ujar Anies.
 

Baca Juga: Anies Ingin Pemerintahan Selanjutnya Hasil dari Pemilu Jujur

Beredar pakta integritas yang ditulis Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Dalam pakta integritas itu menyatakan sejumlah poin yang salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk Ganjar pada Pilpres 2024.

Pakta itu ditandatangani Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TSP Silaban pada Agustus 2023.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))