Ratusan TPS Dapat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu, Ada di Seluruh Provinsi
Ilustrasi pemungutan suara di Pemilu 2024. MI/Adi Kristiadi
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di ratusan tempat pemungutan suara (TPS). Tercatat Bawaslu mengeluarkan 780 rekomendasi terkait PSU.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan ada empat permasalahan terbanyak yang ditemukan pengawas saat hari pemungutan suara sebagai alasan mengeluarkan rekomendasi PSU. Salah satunya, terdapat pengakomodasian pemilih yang tidak memiliki KTP-E atau Suket untuk memberikan suara di TPS, padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan DPT tambahan (DPTb).
"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-E yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih," sambung Lolly lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 Februari 2024.
Ketiga, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan haknya yang tertera dalam form pindah memilih. Adapun alasan terakhir karena pengawas di TPS menemukan pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
Papua Tengah menjadi provinsi paling banyak yang diberikan rekomendasi PSU oleh Bawaslu, yakni 94 rekomendasi. Berikutnya Sulawesi Selatan (62), Nusa Tenggara Barat (53), Maluku (50), Nusa Tenggara Timur (50), Jawa Timur (37), Aceh (35), Sulawesi Tengah (32), Jawa Tengah (28), Sumatra Utara (24).
Berikutnya, Papua (24), Papua Barat (23), Sumatra Selatan (22), Sulawesi Tenggara (20), Kalimantan Timur (18), Maluku Utara (18), Sumatra Barat (17), Riau (17), Jawa Barat (16), Kalimantan Tengah (15), Yogyakarta (15), Gorontalo (11), Kepulauan Riau (10), Kalimantan Barat (10).
Lalu, Jambi (9), Kalimantan Utara (9), Papua Barat Daya (9) Sulawesi Barat (8), Papua Tengah (7), Lampung (6), Bengkulu (5), Banten (5), Bali (5), Papua Selatan (5), Sulawesi Utara (4), Bangka Belitung (2), Kalimantan Selatan (1), DKI Jakarta (1).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan ada empat permasalahan terbanyak yang ditemukan pengawas saat hari pemungutan suara sebagai alasan mengeluarkan rekomendasi PSU. Salah satunya, terdapat pengakomodasian pemilih yang tidak memiliki KTP-E atau Suket untuk memberikan suara di TPS, padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan DPT tambahan (DPTb).
"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-E yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih," sambung Lolly lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 Februari 2024.
Ketiga, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan haknya yang tertera dalam form pindah memilih. Adapun alasan terakhir karena pengawas di TPS menemukan pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
| Baca juga: Mendagri Bantah Dugaan Kecurangan Pemilu, Timnas AMIN Keberatan |
Sebaran wilayah TPS
Adapun 780 rekomendasi Bawaslu terkait PSU itu berada di 229 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Menurutnya, KPU sudah menetapkan 542 jadwal PSU, sedangkan 238 lain belum ditetapkan. Adapun batas waktu pelaksanaan PSU ialah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.Papua Tengah menjadi provinsi paling banyak yang diberikan rekomendasi PSU oleh Bawaslu, yakni 94 rekomendasi. Berikutnya Sulawesi Selatan (62), Nusa Tenggara Barat (53), Maluku (50), Nusa Tenggara Timur (50), Jawa Timur (37), Aceh (35), Sulawesi Tengah (32), Jawa Tengah (28), Sumatra Utara (24).
Berikutnya, Papua (24), Papua Barat (23), Sumatra Selatan (22), Sulawesi Tenggara (20), Kalimantan Timur (18), Maluku Utara (18), Sumatra Barat (17), Riau (17), Jawa Barat (16), Kalimantan Tengah (15), Yogyakarta (15), Gorontalo (11), Kepulauan Riau (10), Kalimantan Barat (10).
Lalu, Jambi (9), Kalimantan Utara (9), Papua Barat Daya (9) Sulawesi Barat (8), Papua Tengah (7), Lampung (6), Bengkulu (5), Banten (5), Bali (5), Papua Selatan (5), Sulawesi Utara (4), Bangka Belitung (2), Kalimantan Selatan (1), DKI Jakarta (1).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
