Ketua DPLN PDI P Bantah Tuduhan Rizieq Shihab
ilustrasi Medcom.id
Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat, membantah pernyataan imam besar FPI, Rizieq Shihab, yang menyebut pimpinan partai politik partai pengusung Joko Widodo menelpon beberapa Ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota–kota kecil di Saudi Arabia.
Bahkan, tidak ada yang menawarkan akan memberikan uang dan fasilitas dengan syarat surat suara yang diperuntukan Warga Negara Indonesia (WNI) di kota-kota kecil Saudi Arabia dicoblos hanya untuk Jokowi.
"Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan berujung kepada fitnah," kata Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat dalam keterangannya, di Jakarta, 1 April 2019.
Hingga saat ini Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KJRI Jeddah belum merilis atau mempublikasikan nomor kontak Panitia Kotak Suara Keliling (KSK) di kota–kota kecil di Saudi Arabia.
"Bagaimana bisa menghubungi mereka, diperkenalkan saja belum. Apalagi mengetahui nomor kontaknya mereka," ujarnya.
Sebagai perwakilan Partai Politik seperti PDI Perjuangan, PKB, dan PSI di Saudi Arabia yang juga merupakan pengusung Jokowi, Sharief menegaskan tidak pernah diajarkan atau diarahkan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP) untuk berlaku curang. Apalagi sampai harus menyuap panitia Pemilu.
Menurutnya dibandingkan negara Malaysia dan Hong Kong, jumlah DPTLN di Saudi Arabia tidak ada apa–apanya. "Mendingan di Malaysia dan Hong Kong yang jumlah DPTLN-nya ratusan ribu. Jadi kalau mau bermain curang, untuk apa jauh–jauh ke Saudi Arabia,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa bagaimana mungkin melakukan suap. Sedangkan untuk penyediaan logistik saja perwakilan parpol dan relawan di Saudi Arabia bahu membahu patungan dari koceknya masing–masing.
Sharief menilai, hal tersebut hanya kekhawatiran Rizieq yang melihat banyaknya dukungan pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia kepada pasangan Jokowi–Ma’ruf. Hal itu wajar, dikarenakan pekerja di Saudi Arabia merasakan hasil kerja Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Selain itu, militansinya para kader partai dan relawan bergotong royong dalam bersosialisasi dari pintu ke pintu,” jelasnya.
Sharief mengatakan, sepengetahuannya, kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ke Saudi Arabia dalam rangka peresmian gedung baru KJRI Jeddah. Sekaligus berkunjung ke Sekolah Indonesia di Jeddah.
“Kalau tuduhan HRS tersebut benar, tentu saat ini sudah ada gerakan dari internal KBRI dan KJRI untuk mensosialisasikan pasangan nomor urut 01,” kata dia.
Tapi faktanya tidak demikian, melainkan mereka menjaga netralisasinya dengan menjaga jarak terhadap perwakilan parpol maupun tim kampanye. Ia mengungkapkan justru isu yang berkembang, banyak simpatisan 02 di KBRI dan KJRI.
“Tetapi kita tidak percaya isu tersebut dan tetap yakin serta percaya netralitas KBRI dan KJRI di Saudi Arabia,” tuturnya.
Kalaupun ada bukti, ujar Sharief, terdapat banyak simpatisan 02 yang tidak perlu diungkapkan. Karena itu hak mereka sebagai WNI dan mereka pun tidak pernah mengajak, tidak pernah mensosialisasikan, dan tidak menggunakan fasilitas negara serta jabatannya.
"Untuk itu di Tanah Suci ini, akan lebih baik kita mengedepankan tabayun daripada menelan mentah–mentah setiap informasi yang belum tentu benar dan bisa mengakibatkan fitnah,” ajaknya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
Bahkan, tidak ada yang menawarkan akan memberikan uang dan fasilitas dengan syarat surat suara yang diperuntukan Warga Negara Indonesia (WNI) di kota-kota kecil Saudi Arabia dicoblos hanya untuk Jokowi.
"Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan berujung kepada fitnah," kata Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat dalam keterangannya, di Jakarta, 1 April 2019.
Hingga saat ini Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KJRI Jeddah belum merilis atau mempublikasikan nomor kontak Panitia Kotak Suara Keliling (KSK) di kota–kota kecil di Saudi Arabia.
"Bagaimana bisa menghubungi mereka, diperkenalkan saja belum. Apalagi mengetahui nomor kontaknya mereka," ujarnya.
Sebagai perwakilan Partai Politik seperti PDI Perjuangan, PKB, dan PSI di Saudi Arabia yang juga merupakan pengusung Jokowi, Sharief menegaskan tidak pernah diajarkan atau diarahkan oleh Dewan Perwakilan Pusat (DPP) untuk berlaku curang. Apalagi sampai harus menyuap panitia Pemilu.
Menurutnya dibandingkan negara Malaysia dan Hong Kong, jumlah DPTLN di Saudi Arabia tidak ada apa–apanya. "Mendingan di Malaysia dan Hong Kong yang jumlah DPTLN-nya ratusan ribu. Jadi kalau mau bermain curang, untuk apa jauh–jauh ke Saudi Arabia,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa bagaimana mungkin melakukan suap. Sedangkan untuk penyediaan logistik saja perwakilan parpol dan relawan di Saudi Arabia bahu membahu patungan dari koceknya masing–masing.
Sharief menilai, hal tersebut hanya kekhawatiran Rizieq yang melihat banyaknya dukungan pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia kepada pasangan Jokowi–Ma’ruf. Hal itu wajar, dikarenakan pekerja di Saudi Arabia merasakan hasil kerja Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Selain itu, militansinya para kader partai dan relawan bergotong royong dalam bersosialisasi dari pintu ke pintu,” jelasnya.
Sharief mengatakan, sepengetahuannya, kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ke Saudi Arabia dalam rangka peresmian gedung baru KJRI Jeddah. Sekaligus berkunjung ke Sekolah Indonesia di Jeddah.
“Kalau tuduhan HRS tersebut benar, tentu saat ini sudah ada gerakan dari internal KBRI dan KJRI untuk mensosialisasikan pasangan nomor urut 01,” kata dia.
Tapi faktanya tidak demikian, melainkan mereka menjaga netralisasinya dengan menjaga jarak terhadap perwakilan parpol maupun tim kampanye. Ia mengungkapkan justru isu yang berkembang, banyak simpatisan 02 di KBRI dan KJRI.
“Tetapi kita tidak percaya isu tersebut dan tetap yakin serta percaya netralitas KBRI dan KJRI di Saudi Arabia,” tuturnya.
Kalaupun ada bukti, ujar Sharief, terdapat banyak simpatisan 02 yang tidak perlu diungkapkan. Karena itu hak mereka sebagai WNI dan mereka pun tidak pernah mengajak, tidak pernah mensosialisasikan, dan tidak menggunakan fasilitas negara serta jabatannya.
"Untuk itu di Tanah Suci ini, akan lebih baik kita mengedepankan tabayun daripada menelan mentah–mentah setiap informasi yang belum tentu benar dan bisa mengakibatkan fitnah,” ajaknya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
BERITA TERKAIT
