Komisioner KPU Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.

MK Sidangkan 44 Gugatan Pileg Hari Ini

Pemilu Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019
Faisal Abdalla • 18 Juli 2019 10:15
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Legislatif 2019. Agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan menghadapi 44 gugatan PHPU legislatif. Gugatan terdiri dari sejumlah tingkatan pemilihan.
 
"Hari ini KPU menghadapi sidang PHPU Pileg. Terdiri dari 42 gugatan partai, satu gugatan DPD dan satu gugatan perorangan partai, sehingga total menghadapi 44 perkara dalam sidang pemeriksaan pembacaan jawaban hari keempat," kata Hasyim di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gugatan itu tersebar di delapan Provinsi. Yakni Jambi, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatra Selatan, dan Bengkulu.
 
Sidang hari ini masih terbagi dalam tiga panel. Masing-masing panel diisi oleh tiga Hakim Konstitusi.
 
Sidang Panel I dipimpin Ketua MK, Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Panel satu akan menyidangkan 12 perkara, terdiri dari lima gugatan Provinsi Jambi, tiga gugatan Provinsi Bangka Belitung, dan empat gugatan Provinsi Riau.
 
(Baca juga:Pemohon Diminta Bedakan Perkara PHPU dan Pidana)
 
Panel II ditangani hakim MK Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Panel II akan menggarap 15 perkara dengan rincian 12 perkara Provinsi Sumatra Selatan dan tiga perkara Provinsi Bengkulu.
 
Panel III ditangani oleh hakim MK Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams. Mereka dijadwalkan menangani 17 perkara terdiri dari empat perkara Provinsi Kalimantan Timur, enam perkara Provinsi Kalimantan Barat, dan tujuh perkara Provinsi NTB.
 
"Agenda Sidang masih pembacaan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu," beber Hasyim.
 
Dalam perkara PHPU legislatif pihak termohon adalah KPU Daerah dan KPU RI. Sementara pihak terkait yaitu partai politik dan caleg yang suara atau kursinya berpengaruh dari gugatan pemohon.
 
Sementara Bawaslu akan memberikan keterangan terkait temuan selama masa kampanye hingga pemilu berlangsung yang masuk sebagai laporan ke Bawaslu. Di persidangan ini, hakim juga akan mengesahkan alat bukti yang dibawa oleh tiga pihak tersebut.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif