Hakim Pertanyakan Keterlambatan Permohonan Gugatan Keponakan Prabowo
Ilustrasi sidang gugatan Pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan pengajuan permohonan perkara sengketa Pileg 2019 caleg Partai Gerindra dapil DKI Jakarta 03, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Pengajuan permohonan gugatan keponakan Prabowo Subianto itu melebihi tenggat waktu yang ditetapkan Mahkamah.
"Ini (permohonan) yang jadi masalah adalah tenggang waktunya, karena permohonan perorangan ini diajukan pada Jumat, tanggal 31 Mei pukul 18.56 WIB," ujar Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Permohonan gugatan sengketa pileg semestinya diajukan maksimal 3x24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU atau 23 Mei 2019. Kuasa hukum pemohon, Dwi Putri Cahyawati, menjelaskan permohonan diserahkan bersamaan dengan perbaikan permohonan perkara lainnya.
"Kami menganggap ketika ini dimasukkan sebagai penambahan dalam perbaikan, tapi kami serahkan kepada kebijakan Mahkamah," ujar Dwi.
(Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Disemprot Hakim Sebut ada Hantu di MK)
Atas penjelasan itu, Hakim Arief masih belum puas. Dia kembali mempertanyakan penyerahan permohonan yang dilakukan pukul 18.56 WIB. "Sementara berkas perbaikan Partai Gerindra diserahkan pukul 15.23 WIB," kata Arief.
Pemohon juga ingin mengajukan renvoi berupa penambahan dalil permohonan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan. Sebab, renvoi hanya bisa dilakukan untuk perubahan redaksional, bukan penambahan dalil permohonan.
Dalam permohonannya, Saraswati mempersoalkan dugaan hilangnya suara yang seharusnya dia dapatkan, sejumlah 29.556 suara. "Ini berdasarkan adanya perbedaan perolehan suara versi pemohon dengan KPU," kata Dwi.
Pemohon memprediksi memperoleh 373.687 suara. Namun, KPU menetapkan jumlah perolehan suara pemohon adalah 344.131.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Ini (permohonan) yang jadi masalah adalah tenggang waktunya, karena permohonan perorangan ini diajukan pada Jumat, tanggal 31 Mei pukul 18.56 WIB," ujar Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Permohonan gugatan sengketa pileg semestinya diajukan maksimal 3x24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU atau 23 Mei 2019. Kuasa hukum pemohon, Dwi Putri Cahyawati, menjelaskan permohonan diserahkan bersamaan dengan perbaikan permohonan perkara lainnya.
"Kami menganggap ketika ini dimasukkan sebagai penambahan dalam perbaikan, tapi kami serahkan kepada kebijakan Mahkamah," ujar Dwi.
(Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Disemprot Hakim Sebut ada Hantu di MK)
Atas penjelasan itu, Hakim Arief masih belum puas. Dia kembali mempertanyakan penyerahan permohonan yang dilakukan pukul 18.56 WIB. "Sementara berkas perbaikan Partai Gerindra diserahkan pukul 15.23 WIB," kata Arief.
Pemohon juga ingin mengajukan renvoi berupa penambahan dalil permohonan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan. Sebab, renvoi hanya bisa dilakukan untuk perubahan redaksional, bukan penambahan dalil permohonan.
Dalam permohonannya, Saraswati mempersoalkan dugaan hilangnya suara yang seharusnya dia dapatkan, sejumlah 29.556 suara. "Ini berdasarkan adanya perbedaan perolehan suara versi pemohon dengan KPU," kata Dwi.
Pemohon memprediksi memperoleh 373.687 suara. Namun, KPU menetapkan jumlah perolehan suara pemohon adalah 344.131.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
