MK Diyakini Independen Memutus Gugatan Pilpres
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi - ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 pekan ini. Semua pihak diminta meyakini indpendensi MK.
"Serahkan keputusan Pilpres kepada independensi hakim konstitusi," ujar Ketua Hukum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tony Akbar Hasibuan di Jakarta, Minggu, 9 Juni 2019.
Tony meminta tim kampanye kedua paslon, baik paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak lagi melempar argumen negatif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap independensi MK. Para pendukung kedua paslon juga diminta tak memperkeruh suasana dengan menyampaikan komentar yang tidak patut.
Dia menyayangkan ramainya tudingan tidak netral yang ditujukan kepada kesembilan hakim MK. Padahal, hakim-hakim MK merupakan orang-orang yang dipilih melalui proses panjang. Integritas mereka seharusnya tidak diragukan.
Sebaliknya, Tony yakin tudingan-tudingan negatif yang menyasar hakim MK tak akan memengaruhi independensi mereka, "Karena hakim-hakim itu dituntut oleh undang undang untuk memutus berdasarkan norma-norma dan alat bukti yang sesuai," tegas dia.
(Baca juga: SBY Minta Prabowo Menghormati Putusan MK)
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2019. Hasilnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul.
"Memutuskan, menetapkan keputusan KPU tentang hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD secara nasional dalam Pemilu 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Hasil rekap dalam berita acara yang dibacakan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara.
Hasil rekap ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK berlaku sejak ditetapkan pukul 01:46 WIB.
Namun, kubu Prabowo-Sandi tak terima dengan hasil penetapan KPU. Mereka mengajukan gugatan PHPU Pilpres ke MK lantaran yakin Pilpres 2019 penuh kecurangan.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni 20198. Sementara sidang putusan akan digelar pada Jumat, 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Serahkan keputusan Pilpres kepada independensi hakim konstitusi," ujar Ketua Hukum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tony Akbar Hasibuan di Jakarta, Minggu, 9 Juni 2019.
Tony meminta tim kampanye kedua paslon, baik paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak lagi melempar argumen negatif yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap independensi MK. Para pendukung kedua paslon juga diminta tak memperkeruh suasana dengan menyampaikan komentar yang tidak patut.
Dia menyayangkan ramainya tudingan tidak netral yang ditujukan kepada kesembilan hakim MK. Padahal, hakim-hakim MK merupakan orang-orang yang dipilih melalui proses panjang. Integritas mereka seharusnya tidak diragukan.
Sebaliknya, Tony yakin tudingan-tudingan negatif yang menyasar hakim MK tak akan memengaruhi independensi mereka, "Karena hakim-hakim itu dituntut oleh undang undang untuk memutus berdasarkan norma-norma dan alat bukti yang sesuai," tegas dia.
(Baca juga: SBY Minta Prabowo Menghormati Putusan MK)
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2019. Hasilnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul.
"Memutuskan, menetapkan keputusan KPU tentang hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD secara nasional dalam Pemilu 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Hasil rekap dalam berita acara yang dibacakan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara.
Hasil rekap ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK berlaku sejak ditetapkan pukul 01:46 WIB.
Namun, kubu Prabowo-Sandi tak terima dengan hasil penetapan KPU. Mereka mengajukan gugatan PHPU Pilpres ke MK lantaran yakin Pilpres 2019 penuh kecurangan.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni 20198. Sementara sidang putusan akan digelar pada Jumat, 28 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
