Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi sementara Pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, partai politik dalam Koalisi Adil dan Makmur itu memercayai rekapitulasi suara pemilihan legilatif yang dilakukan KPU.

Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon menilai perbedaan pendapat tentang kepercayaan itu hal biasa. Saat ini, Partai Gerindra berada di peringkat ketiga dalam rekapitulasi sementara KPU.

"Pilpres yang ngurus BPN. Mereka yang ngurus dari berbagai komite dari berbagai parpol. Kalau pileg urusan partai. Beda banget. Kalau ada perbedaan pendapat ya biasa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

Baca: Wiranto: Tak Harus Jadi Presiden untuk Mengabdi

Fadli menyebut terdapat kecurangan juga di dalam pileg. Kecurangan itu bahkan terjadi antarpartai politik koalisi pendukung pasangan calon.

"Ada yang menggelembungkan suara, ada yang memindahkan suara, macam-macam. Tapi beda dengan pilpres. Jadi, ibarat kompetisi horizontal dan vertikal," jelas Fadli.

Menurutnya, kecurangan di pileg dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi. Fadli tak ingin menggunakan mekanisme itu untuk mengusut dugaan kecurangan yang ditemukan di pilpres.

"Saya rasa tuntutan kepada pilpres menolak ini bukan tuntutan final. Kan belum. Menolak kecurangan, artinya kita masih ingin lawan kecurangan itu," pungkasnya. 

Sebelumnya, Prabowo menyatakan menolak hasil Pemilu 2019. Hal tersebut diungkapkan karena ia menilai banyak kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

Baca: Rekap 27 Provinsi: Jokowi dan PDIP Masih Mendominasi

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," tegas Prabowo saat bicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))