Mojokerto: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim merespons perihal adanya pemasangan baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden di atas salah satu pos polisi di Kabupaten, Mojokerto, Jawa Timur.
 
Ketua Bawaslu Jatim A Warits membantah Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pemasangan APK dimaksud seperti yang sempat diunggah dalam akun media sosial resmi kepolisian.
 
"Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten atau kota senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas di dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya," ucapnya dalam keterangannya, Kamis, 21 Desember 2023.
 
Ia meminta Polda Jawa Timur untuk mengambil langkah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas unggahan yang merugikan Bawaslu tersebut.
 
"Menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas unggahan yang telah merugikan Bawaslu secara kelembagaan melalui kanal resmi @HumasPoldaJatim dan media sosial resmi Polda Jatim lainnya. Selain itu, mengunggah klarifikasi bahwa pemasangan APK dimaksud bukan dilakukan oleh Bawaslu," tuturnya.
 

Baca: Polda Jatim Akui Salah Beri Informasi soal Baliho Capres di Pos Polantas Mojokerto

 
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan pihaknya mendapat informasi awal ada alat peraga kampanye (APK) berupa baliho milik salah satu pasangan calon nomor urut 2 atas nama Prabowo-Gibran yang terpasang di papan reklame tepat di atas pos pantau polisi lalu lintas yang terletak di Pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
 
"Tidak hanya alat peraga milik pasangan calon nomor urut 2 saja, tetapi juga alat peraga kampanye berupa baliho milik pasangan calon nomor urut 1 atas nama Anis-Muhaimin juga berada di papan reklame tepat di samping pos pantau polisi yang terletak di perempatan Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto," ucapnya.

Ia mengatakan, pada tanggal yang sama yakni 19 Desember 2023, kedua alat peraga tersebut langsung diturunkan setelah munculnya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan Nomor Surat 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023.
 
Selanjutnya muncul unggahan dari akun twitter resmi @HumasPoldaJatim pada 19 Desember 2023 pukul 19.41 WIB, yang pada intinya merespons pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.
 
“Halo sobat humas, terimakasih atas informasi-nya, untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho pasangan calon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terimakasih sobat humas”.
 
"Terhadap unggahan ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik lembaga, karena twit ini sudah tersebar luas dan mendapat atensi publik. Twit ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik atas profesionalitas dan independensi Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandat undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," ujarnya.
 
Untuk selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap bahwa sinergi antara Bawaslu dan Polri dapat terus terjaga agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar.
 
Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan terus melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024 secara profesional, netral dan berintegritas sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 
Saat ini baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpasang di atas pos polisi tersebut sudah dicopot dari tempat pemasangan awalnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((WHS))