Gelombang Dukungan Hak Angket Kecurangan Pemilu Terus Bergulir
Aksi mendukung hak angket kecurangan pemilu segera bergulir. Foto: MI/Lilik Darmawan.
Jakarta: Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini dukungan datang dari kelompok masyarakat sipil 'Masyarakat Penegak Konstitusi' yang mendorong DPR untuk merealisasikan hak angket.
"Hak angket kita dukung ya, walaupun sebagai masyarakat sipil kita tidak mempunyai peran spesifik dalam hak angket," ujar Koordinator Masyarakat Penegak Konstitusi Danang Girindra Wardana, Rabu, 6 Maret 2024.
Ia menilai hak angket bisa membikin benderang kejanggalan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Dugaan kecurangan pemilu saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Ia menduga kecurangan terjadi sejak proses awal dan diduga kuat melibatkan kekuatan besar seperti presiden, menteri, hingga aparatur negara. Belum lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dan berbagai kepentingan politik sangat besar. Contohnya, pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk bansos tanpa persetujuan DPR.
"Kan itu harus diungkapkan karena pelibatan aparatur pejabat pemerintah, pelibatan anggaran negara yang sangat besar," ungkapnya.
Danang yakin para anggota legislatif secara individu mendukung wacana hak angket. Kendati, saat ini baru 3 partai yang menyuarakan hak angket,
Dia mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu memang harus diselidiki melalui hak angket. Sebab, tidak ada lembaga negara lainnya yang bisa dipercaya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, cenderung abai. Mahkamah Konstitusi (MK) juga kurang mendapatkan kepercayaan publik.
"Bawaslu kita lihat apa gunanya dalam situasi seperti ini. Ada ribuan laporan tapi tidak ada respons yang terbuka kepada masyarakat. Jadi apa gunanya?" ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Masyarakat Penegak Konstitusi Sisca Rumondor menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu lantaran adanya dugaan keterlibatan presiden dalam proses pemilu yang dinilai curang.
"Itulah sebabnya mosi tidak percaya ini kami suarakan di tempat yang sungguh penuh makna di Tugu Proklamasi. Karena kami juga bingung sekarang mau percaya siapa, kemana. Semuanya membuat kegalauan, keresahan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Sisca.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Hak angket kita dukung ya, walaupun sebagai masyarakat sipil kita tidak mempunyai peran spesifik dalam hak angket," ujar Koordinator Masyarakat Penegak Konstitusi Danang Girindra Wardana, Rabu, 6 Maret 2024.
Ia menilai hak angket bisa membikin benderang kejanggalan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Dugaan kecurangan pemilu saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Ia menduga kecurangan terjadi sejak proses awal dan diduga kuat melibatkan kekuatan besar seperti presiden, menteri, hingga aparatur negara. Belum lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dan berbagai kepentingan politik sangat besar. Contohnya, pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk bansos tanpa persetujuan DPR.
"Kan itu harus diungkapkan karena pelibatan aparatur pejabat pemerintah, pelibatan anggaran negara yang sangat besar," ungkapnya.
Danang yakin para anggota legislatif secara individu mendukung wacana hak angket. Kendati, saat ini baru 3 partai yang menyuarakan hak angket,
| Baca juga: 2 Pekan Lagi, Kepastian Soal Hak Angket Bakal Terlihat |
Dia mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu memang harus diselidiki melalui hak angket. Sebab, tidak ada lembaga negara lainnya yang bisa dipercaya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, cenderung abai. Mahkamah Konstitusi (MK) juga kurang mendapatkan kepercayaan publik.
"Bawaslu kita lihat apa gunanya dalam situasi seperti ini. Ada ribuan laporan tapi tidak ada respons yang terbuka kepada masyarakat. Jadi apa gunanya?" ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Masyarakat Penegak Konstitusi Sisca Rumondor menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu lantaran adanya dugaan keterlibatan presiden dalam proses pemilu yang dinilai curang.
"Itulah sebabnya mosi tidak percaya ini kami suarakan di tempat yang sungguh penuh makna di Tugu Proklamasi. Karena kami juga bingung sekarang mau percaya siapa, kemana. Semuanya membuat kegalauan, keresahan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Sisca.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
