MK Tolak Gugatan <i>Presidential Threshold</i>
Sidang Mahkamah Konstitusi - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu tentang ambang batas calon presiden atau presidential threshold. Ambang batas tetap 25 persen.  

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Oktober 2018.


Dalam pertimbangannya hakim menilai isi gugatan yang disampaikan tidak beralasan secara hukum. MK sepakat syarat untuk mencalonkan presiden/wakil presiden ialah satu partai atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"MK berpandangan bahwa dukungan suara hanyalah merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," sambung Anwar.

Gugatan Pasal 222 UU Pemilu diajukan oleh 12 tokoh ke MK dengan nomor perkara 49/PUU-XVI/2018. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya M. Busyro Muqoddas, M. Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar N Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Feri Amsari, Angga Dwimas Sasongko, Dahnil Anzar Simanjuntak, Titi Anggraini, dan Hasan Yahya.

(Baca juga: MK Minta Alasan Baru Gugatan Ambang Batas Presiden)
 



(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id