Evi Sebut Foto di Surat Suara Sesuai Aturan
Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya mengaku heran foto di surat suara dan kampanye digugat. Evi dituding merekayasa identitas diri oleh sesama caleg DPD NTB, Farouk Muhammad.
"Saya sebagai calon tentunya taat pada peraturan, dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU," kata Evi ketika dihubungi Medcom.id, Jumat, 19 Juli 2019.
Evi mengaku sudah menyerahkan semua persyaratan yang diminta KPU dengan benar. Jika tidak, KPU pasti tak akan menetapkan dirinya sebagai caleg.
Dia menegaskan foto di surat suara telah mengikuti aturan. KPU juga sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebelum surat suara dicetak.
"Semua sudah diberikan kesempatan, siapa yang mau protes ya silakan dalam tahap administrasi tersebut. Tak ada protes yang masuk ke Bawaslu setahu kami. Protes itu baru muncul saat rapat pleno rekapitulasi terakhir di tingkat provinsi," ujar Evi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pasfoto caleg tak harus mendapat persetujuan caleg lain. Hal ini ditegaskan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) DPD.
"Antarcalon tidak ada syarat untuk persetujuan foto dari calon lain yang mulia, karena ini adalah kewenangan dari masing-masing tim calon," kata Komisioner KPU Ilham Saputra dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
(Baca juga: Caleg DPD NTB Heran Digugat Karena Foto Editan)
Ilham mengatakan persyaratan pasfoto hanya perlu mendapat persetujuan dari penyelenggara pemilu. KPU akan menilai apakah persyaratan pasfoto yang diserahkan telah sesuai dengan identitas diri caleg.
KPU juga sudah mengonfirmasi kepada para caleg terkait foto sebelum proses pencetakan surat suara. Hal ini untuk mencegah adanya protes setelah surat suara telah dicetak.
Gugatan Farouk teregistrasi di nomor perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019. Dalam permohonanya, Farouk mendalilkan Evi telah melakukan manipulasi atau pengeditan terhadap pasfoto di luar batas kewajaran.
Foto itu, menurut Farouk, telah mengubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli.
Farouk menilai penggunaan foto baik dalam alat peraga kampanye maupun surat suara telah memengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, sehingga menyebabkan Evi keluar sebagai caleg dengan raihan suara terbanyak.
"Bahwa walaupun yang bersangkutan diduga tidak maksimal melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terentu, ditambah dengan menggunakan foto editan yang berlebihan, mengakibatkan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut memperoleh suara terbanyak sebanyak 283 .932 suara," bunyi dalil dalam dokumen permohonan Farouk.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Saya sebagai calon tentunya taat pada peraturan, dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU," kata Evi ketika dihubungi Medcom.id, Jumat, 19 Juli 2019.
Evi mengaku sudah menyerahkan semua persyaratan yang diminta KPU dengan benar. Jika tidak, KPU pasti tak akan menetapkan dirinya sebagai caleg.
Dia menegaskan foto di surat suara telah mengikuti aturan. KPU juga sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebelum surat suara dicetak.
"Semua sudah diberikan kesempatan, siapa yang mau protes ya silakan dalam tahap administrasi tersebut. Tak ada protes yang masuk ke Bawaslu setahu kami. Protes itu baru muncul saat rapat pleno rekapitulasi terakhir di tingkat provinsi," ujar Evi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pasfoto caleg tak harus mendapat persetujuan caleg lain. Hal ini ditegaskan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) DPD.
"Antarcalon tidak ada syarat untuk persetujuan foto dari calon lain yang mulia, karena ini adalah kewenangan dari masing-masing tim calon," kata Komisioner KPU Ilham Saputra dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
(Baca juga: Caleg DPD NTB Heran Digugat Karena Foto Editan)
Ilham mengatakan persyaratan pasfoto hanya perlu mendapat persetujuan dari penyelenggara pemilu. KPU akan menilai apakah persyaratan pasfoto yang diserahkan telah sesuai dengan identitas diri caleg.
KPU juga sudah mengonfirmasi kepada para caleg terkait foto sebelum proses pencetakan surat suara. Hal ini untuk mencegah adanya protes setelah surat suara telah dicetak.
Gugatan Farouk teregistrasi di nomor perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019. Dalam permohonanya, Farouk mendalilkan Evi telah melakukan manipulasi atau pengeditan terhadap pasfoto di luar batas kewajaran.
Foto itu, menurut Farouk, telah mengubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli.
Farouk menilai penggunaan foto baik dalam alat peraga kampanye maupun surat suara telah memengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, sehingga menyebabkan Evi keluar sebagai caleg dengan raihan suara terbanyak.
"Bahwa walaupun yang bersangkutan diduga tidak maksimal melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terentu, ditambah dengan menggunakan foto editan yang berlebihan, mengakibatkan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut memperoleh suara terbanyak sebanyak 283 .932 suara," bunyi dalil dalam dokumen permohonan Farouk.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
