Anies Janji Kaji Ulang UU Cipta Kerja, PKS: Aturan yang Buat Pekerja Makin Menderita
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong dalam sebuah diskusi. Istimewa
Jakarta: Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) jika menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjamin partainya akan mendukung rencana tersebut karena baleid itu melemahkan hak pekerja.
Pernyataan ini dilontarkan Syaikhu dalam diskusi publik Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024. Syaikhu menyebut buruh dan pekerja paling merasakan dampak negatif kelahiran UU Ciptaker.
"UU Cipta Kerja telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita,” kata Syaikhu dilansir dari keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024
Contohnya, UU Ciptaker bagi pekerja membentangkan karpet merah bagi tenaga kerja asing (TKA). Pekerja juga rentan dibayar upah rendah dan tidak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, serta pesangon dipangkas.
Belum lagi soal outsourcing tanpa batas hingga pelemahan eksistensi serikat pekerja dan buruh.
“Pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerjapekerja," ucap Syaikhu.
Syaikhu menegaskan PKS terus bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Apalagi, AMIN memiliki visi dan misi yang sejalan dengan PKS dan kepentingan pekerja.
"Kami akan merevisi UU Ciptaker yang merugikan pekerja dan menggantinya dengan UU yang pro-rakyat," ujar Syaikhu.
Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus segera direvisi karena tidak berhasil menangkap niat tersebut. "Bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR sangat berbeda dengan niat awal produk undang-undang itu dibuat," ujar Lembong.
Lembong menyatakan Anies Baswedan telah bersikap tegas bakal mengevaluasi UU Cipta Kerja jika menjadi presiden. Ia memastikan Anies Baswedan memiliki visi yang jelas dan pro rakyat.
"Saya kira ini adalah sikap yang sangat positif dan menunjukkan bahwa Pak Anies memiliki visi yang jelas dan pro rakyat," tutur Lembong.
Diskusi publik tersebut dihadiri ratusan pekerja dan aktivis buruh serta pengemudi ojek online. Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra MH dan tokoh perempuan Dinar Dewi Kania juga hadir dalam diskusi tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Pernyataan ini dilontarkan Syaikhu dalam diskusi publik Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024. Syaikhu menyebut buruh dan pekerja paling merasakan dampak negatif kelahiran UU Ciptaker.
"UU Cipta Kerja telah melemahkan hak-hak pekerja, membuat pekerja semakin sulit dan menderita,” kata Syaikhu dilansir dari keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024
Contohnya, UU Ciptaker bagi pekerja membentangkan karpet merah bagi tenaga kerja asing (TKA). Pekerja juga rentan dibayar upah rendah dan tidak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, serta pesangon dipangkas.
Belum lagi soal outsourcing tanpa batas hingga pelemahan eksistensi serikat pekerja dan buruh.
“Pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerjapekerja," ucap Syaikhu.
| Baca juga: Banyak Dinilai Tidak Adil, Anies Janji Kaji Ulang Undang-Undang Cipta Kerja |
Syaikhu menegaskan PKS terus bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Apalagi, AMIN memiliki visi dan misi yang sejalan dengan PKS dan kepentingan pekerja.
"Kami akan merevisi UU Ciptaker yang merugikan pekerja dan menggantinya dengan UU yang pro-rakyat," ujar Syaikhu.
UU Ciptaker tak sesuai tujuan awal
Senada dengan Syaikhu, Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong mengatakan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan awal. Benih UU Ciptaker awalnya untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus segera direvisi karena tidak berhasil menangkap niat tersebut. "Bisa saya sampaikan bahwa produk akhir yang keluar dari legislasi DPR sangat berbeda dengan niat awal produk undang-undang itu dibuat," ujar Lembong.
Lembong menyatakan Anies Baswedan telah bersikap tegas bakal mengevaluasi UU Cipta Kerja jika menjadi presiden. Ia memastikan Anies Baswedan memiliki visi yang jelas dan pro rakyat.
"Saya kira ini adalah sikap yang sangat positif dan menunjukkan bahwa Pak Anies memiliki visi yang jelas dan pro rakyat," tutur Lembong.
Diskusi publik tersebut dihadiri ratusan pekerja dan aktivis buruh serta pengemudi ojek online. Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra MH dan tokoh perempuan Dinar Dewi Kania juga hadir dalam diskusi tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
