Jakarta: Debt collector banyak beraksi menyambangi para nasabah kredit kendaraan yang macet atau tidak bayar. Sebelum memerintahkan debt collector menarik hutang, pihak perusahaan pembiayaan memiliki proses penagihan yang cukup panjang untuk nasabah mereka yang bermasalah.
Collection Remedial and Recovery Management Division Head FIFGROUP, Riadi Masdaya, menyebutkan perusahaan memiliki pengelolaan kontrak nasabah dalam proses penagihan. Hal ini bahkan sudah diatur melalui standard operating procedure (SOP) yang ditetapkan oleh perusahaan.
"Membaiknya kinerja PT FIF salah satunya didukung oleh proses pengelolaan kontrak dan penagihan yang sesuai dengan Regulasi yang berlaku baik dari peraturan pemerintah maupun Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di perusahaan. Di sisi lain, PT FIF juga mengedepankan proses penyelesaian secara profesional dan juga terus melakukan perbaikan proses dengan memperkuat inovasi dan digitalisasi pada sistem yang ada,” kata Riadi Masdaya pada Rabu (23/03/2022) dalam kegiatan Diskusi Otomotif Kekinian (DISKOTIK) bersama Forwot.
Di tengah jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya, kata Riadi, proses dan sistem pengelolaan kontrak dan penagihan menjadi salah satu faktor kesuksesan lancarnya pelunasan kredit perusahaan pembiayaan.
“Dalam operasionalnya, sebagai langkah mitigasi munculnya kredit macet atau bermasalah, treatment yang dilakukan oleh PT FIF terbagi menjadi 2 proses, yaitu penagihan dan remedial. Perbedaan dari kedua proses tersebut adalah berdasarkan lamanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh customer,” beber Riadi.
Proses penagihan kontrak yang mengalami keterlambatan pada jangka waktu 30 hari paling lama akan dilakukan proses reminder melalui telepon. Jika proses reminder masih tidak mendapatkan respon dari nasabah, lanjut Riadi, PT FIF akan menugaskan karyawannya untuk melakukan kunjungan penagihan.
Pada proses penagihan ini, ada 3 poin yang harus diperhatikan oleh nasabah, yaitu kepemilikan surat tugas, kepemilikan ID card, dan adanya surat somasi resmi dari perusahaan. “Pada proses penagihan, setiap kunjungan yang dilakukan oleh karyawan akan disertakan surat somasi resmi untuk nasabah agar melakukan pembayaran,” kata Riadi.
Apabila selama dilakukan proses penagihan ini nasabah masih tidak melakukan pembayaran hingga melebihi batas waktu di atas 30 hari, kontrak akan masuk ke proses remedial di mana perusahaan pada proses ini melaksanakan kerja sama dengan agent call resmi berbadan hukum khusus penanganan kontrak dengan keterlambatan di atas 30 hari, mitra advokat, dan mitra badan hukum jasa penagihan.
Kontrak ini pada umumnya akan menjadi cikal bakal dilakukannya proses eksekusi jaminan fidusia. Hal yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya nasabah yang memiliki permasalahan dalam pembayaran angsuran, terdapat 3 kunci utama yang harus diperiksa oleh nasabah terhadap juru tagih alias debt collector.
“Saat customer menghadapi proses eksekusi jaminan fidusia oleh juru tagih, maka juru tagih wajib menunjukkan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Selain itu, juru tagih juga harus mampu menunjukkan surat penugasan resmi dan kepemilikan ID card, serta bukti bahwa unit terdaftar di aplikasi internal. Hal ini yang jarang diperhatikan oleh nasabah, sehingga sering menjadi polemik di masyarakat,” kata Riadi.
“Biasanya nasabah sudah kaget atau shock duluan saat menghadapi situasi seperti ini. Bisa jadi orang yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut bukan karyawan atau mitra resmi perusahaan pembiayaan, tetapi oknum yang tidak memiliki legalitas dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Di sinilah fungsi kami sebagai perusahaan untuk melakukan literasi dan inklusi kepada masyarakat.”
Pada dasarnya kami selalu terbuka bagi seluruh nasabah kami untuk bisa berdiskusi terlebih dahulu ketika terjadi permasalahan kredit. Selama nasabah dengan itikad baik datang ke kantor dan kita akan carikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
“Harapannya, masyarakat tidak perlu takut lagi menghadapi oknum juru tagih yang tidak dapat membuktikan validitas statusnya sebagai karyawan atau mitra perusahaan pembiayaan. Namun, bagi nasabah yang sudah komitmen dalam melakukan pembiayaan, sebaiknya memperhatikan waktu pembayaran angsuran jangan sampai telat, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di lapangan,” tutup Riadi.
Proses penagihan kontrak yang mengalami keterlambatan pada jangka waktu 30 hari paling lama akan dilakukan proses reminder melalui telepon. Jika proses reminder masih tidak mendapatkan respon dari nasabah, lanjut Riadi, PT FIF akan menugaskan karyawannya untuk melakukan kunjungan penagihan.
Pada proses penagihan ini, ada 3 poin yang harus diperhatikan oleh nasabah, yaitu kepemilikan surat tugas, kepemilikan ID card, dan adanya surat somasi resmi dari perusahaan. “Pada proses penagihan, setiap kunjungan yang dilakukan oleh karyawan akan disertakan surat somasi resmi untuk nasabah agar melakukan pembayaran,” kata Riadi.
Apabila selama dilakukan proses penagihan ini nasabah masih tidak melakukan pembayaran hingga melebihi batas waktu di atas 30 hari, kontrak akan masuk ke proses remedial di mana perusahaan pada proses ini melaksanakan kerja sama dengan agent call resmi berbadan hukum khusus penanganan kontrak dengan keterlambatan di atas 30 hari, mitra advokat, dan mitra badan hukum jasa penagihan.
Kontrak ini pada umumnya akan menjadi cikal bakal dilakukannya proses eksekusi jaminan fidusia. Hal yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya nasabah yang memiliki permasalahan dalam pembayaran angsuran, terdapat 3 kunci utama yang harus diperiksa oleh nasabah terhadap juru tagih alias debt collector.
“Saat customer menghadapi proses eksekusi jaminan fidusia oleh juru tagih, maka juru tagih wajib menunjukkan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Selain itu, juru tagih juga harus mampu menunjukkan surat penugasan resmi dan kepemilikan ID card, serta bukti bahwa unit terdaftar di aplikasi internal. Hal ini yang jarang diperhatikan oleh nasabah, sehingga sering menjadi polemik di masyarakat,” kata Riadi.
