Tindak Pidana terhadap Agama
ILUSTRASI: Mohammad Rizal/Medcom.ID
RANCANGAN Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kabarnya akan segera disahkan DPR masih menyisakan banyak masalah. Salah satunya mengenai tindak pidana agama dan keagamaan. Meski dalam beberapa draf yang penulis miliki ada tanda-tanda perbaikan dari satu naskah ke naskah berikutnya, namun masih ada persoalan yang mesti didiskusikan dengan tenang.

Dalam draf terakhir, hasil Panja Februari 2017, telah dilakukan penyederhanaan delik yang terkait dengan agama meskipun struktur besarannya kurang lebih sama. Tindak pidana keagamaan dipecah dalam dua bagian, yang masing-masing terdiri atas tiga pasal, yaitu: 1) tindak pidana terhadap agama (Pasal 328-330); dan 2) tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (Pasal 331-333). 


Pasal 328-330 mengatur tentang larangan melakukan penghinaan terhadap agama; menyebarluaskan penghinaan terhadap agama melalui tulisan gambar, rekaman dan melalui terknologi informasi; dan larangan menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut sah di Indonesia. Sedangkan Pasal 331-333 mengatur larangan mengganggu atau merintangi dengan kekerasan kegiatan ibadah atau pertemuan agama, dan membuat gaduh di dekat kegiatan keagamaan; larangan menghina orang yang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya; larangan menodai atau secara melawan hukum merusak bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Terkait dengan tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan tempat ibadah rumusannya sudah cukup baik sejauh dimaksudkan sebagai sebagai ancaman terhadap hate crime atau kejahatan kebencian, meskipun beberapa istilah masih perlu mendapatkan penjelasan yang tegas. Kata “kegiatan ibadah dan pertemuan agama” bisa dipahami sebagai berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Demikian juga dengan kata “petugas agama”, siapakah mereka?, “benda yang dipakai untuk ibadah”, apa maksudnya? Istilah-istilah seperti ini jangan dibiarkan dipahami secara bebas karena akan berimplikasi pada over criminalization, sesuatu yang seharusnya diantisipasi dan tidak boleh terjadi. 

Tulisan ini akan lebih difokuskan pada pembahasan tindak pidana terhadap agama yang biasanya disebut sebagai delik penodaan agama.

Delik penodaan agama

Secara teoritik, delik agama bisa dibagi dalam beberapa kategori: Pertama, religionsschutz-theorie (teori perlindungan agama). Menurut teori ini, agama itu sendiri dilihat sebagai kepentingan hukum atau obyek yang akan dilindungi negara melalui peraturan-peraturan yang dibuat. Kedua, gefuhlsshutz-theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan orang-orang yang beragama. Ketiga, friedensschutz-theorie (teori perlindungan perdamaian/ketenteraman umat beragama). Obyek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketenteraman beragama interkonfensional (di antara pemeluk agama/kepercayaan). 

Berdasar teori tersebut, Barda Nawawi Arief (2007) merumuskan, bahwa istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan:

1) tindak pidana/delik “menurut agama”. Delik ini mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang. Hal ini mencakup juga perbuatan yang menurut hukum yang berlaku tidak dianggap sebagai tindak pidana, tapi dari sudut pandang agama dipandang sebagai perbuatan pidana;

2) Tindak pidana “terhadap agama”. Delik ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap menghina atau menistakan terhadap agama atau hal-hal yang disakralkan oleh agama. Dengan demikian, delik ini dimaksudkan untuk melindungi agama dari perbuatan-perbuatan yang menghinakan Tuhan dan agama.

3) Tindak pidana  “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”. Delik ini terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan agama, tapi menyangkut kehidupan keagamaan masyarakat, seperti merintangi pertemuan atau upacara keagamaan, penguburan jenazah, menghina benda-benda yang digunakan untuk ibadah, mengganggu orang yang sedang beribadah dan sebagainya.


Dari penjelasan tersebut, rumusan tindak pidana keagamaan yang dirumuskan dalam RKUHP ini hanya terkait dengan tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama. Terkait dengan itu, ada beberapa istilah yang terkait dengan penodaan agama, yaitu blashphemy, defamation of religion dan hate speech. Blasphemy (blasphemein, Yunani kuno),  diartikan sebagai defamation of the name of God, penistaan Tuhan. Bentuk blasphemy umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan agama-agama yang mapan. 

Dalam tradisi agama-agama Abraham (Yahudi, Kristen dan Islam) dikenal berbagai bentuk larangan blasphemy. Dalam Yahudi, blasphemy adalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kristen, Kitab Perjanjian Baru, dikatakan menista roh kudus adalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadap Trinitas juga digolongkan sebagai blasphemy.  Dalam Kitab perjanjian lama, pelaku blasphemy diancam hukuman mati, dengan cara dilempari batu. Dalam Islam, blasphemy adalah menghina Tuhan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang diakui dalam al-Qur’an serta menghina al-Qur’an itu sendiri. 

Blasphemy menjadi hukum negara sejak munculnya teokrasi, di mana terjadi penyatuan antara kekuasaan agama dan politik. Negara-negara Eropa pada abad Ke-17 menetapkan pelaku penistaan agama sebagai tindak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman berat. Tujuan memidanakan penistaan agama adalah untuk melindungi kebesaran Tuhan. 

Pada abad ke-20, penistaan agama pelan-pelan dihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa. Di Inggris, akar hukum penistaan agama muncul 1938, hanya berlaku untuk penistaan Gereja Anglikan, tidak berlaku untuk penghinaan agama Yahudi, Islam, bahkan Kristen non-Anglikan. Tujuan pemidanaan ini adalah untuk mempertahankan supremasi gereja Anglikan. Mulai abad-20, praktek pemidanaan penistaan agama di Inggris sudah hilang, kendatipun pasal pidananya tak pernah dihapus. Sejak itu, banyak Negara yang mulai menyadari, blashphemy sebagai konsepsi penodaan agama untuk melindungi Tuhan tidak relevan lagi, karena Negara tidak mungkin bisa melindungi Tuhan.

Sejak tahun 1999 di Majelis Umum PBB berkembang konsep defamation of religion (penghinaan terhadap agama). Namun, dalam Konferensi Durban review II di Geneva, resolusi mengenai defamation of religion dinilai bertentangan dengan HAM. Konsep tersebut terlalu ditekankan pada melindungi agama (yang esensinya adalah idiologi) bukannya melindungi hak individu; terlalu mempertentangkan agama, mengancam hak atas kebebasan berekspresi; ditulis dengan bahasa yang terlalu umum dan tidak jelas, termasuk dalam penggunaan istilah “penistaan” (defamation). Berdasarkan evalusi yang disampaikan oleh beberapa pelapor khusus PBB, penerapan konsep “defamation of religion” di beberapa negara, seperti Pakistan, Iran dan Mesir, justru menimbulkan masalah HAM, seperti pembungkaman kebebasan berekspresi, xenophobia dan ketegangan antarumat beragama. Sehingga, konsep “defamation of religion” kembali dipertanyakan.

Syiar kebencian 

Sebagi solusi, muncullah upaya-upaya untuk membuat instrumen HAM untuk menyeimbangkan antara hak atas kebebasan berekspresi namun tetap menjamin perdamaian, terutama antarumat beragama. Komisi mengembangkan sebuah inisiatif dengan mengeluarkan sebuah resolusi untuk mengatasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perdamaian antara umat beragama dan ras. 

Hal paling dasar yang perlu diletakkan adalah bahwa konsepsi penodaan agama bukan untuk melindungi Tuhan tapi untuk melindungi individu yang beragama.

Karena itu, penodaan agama harus dimaknai sebagai syiar kebencian (hate speech). Syiar kebencian adalah yang sah (legitimate) untuk membatasi kebebasan berekspresi. Karena syiar kebencian merupakan ancaman terhadap martabat manusia dan menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan adanya kesetaraan antara manusia. Untuk itu, pelarangan syiar kebencian merupakan keniscayaan untuk menghindari permusuhan, diskriminasi dan kekerasan. 

Atas dasar itu, tindak pidana terhadap agama seharusnya diarahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap umat beragama dari syiar kebencian, tanpa melihat apakah agama itu dianggap sah atau tidak. Dengan demikian, aturan ini tidak perlu terlalu ambisius untuk melindungi agama, tapi diarahkan pada perlindungan umat beragama.[]






(SBH)