Khudori Khudori Pemerhati Pangan dan Pertanian

Momentum Membuat Kebijakan Perberasan yang Kredibel

Khudori 23 Oktober 2018 16:57 WIB
berasstok beras
Momentum Membuat Kebijakan Perberasan yang Kredibel
Petugas memeriksa stok beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10/2018)/ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
BAGI sebagian orang, termasuk saya, data yang diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah rapat lintas kementerian/lembaga soal penyempurnaan metodologi perhitungan produksi beras, Senin (22/10/2018) kemarin, bahwa produksi beras kita tidak sebesar yang disampaikan selama ini tidaklah mengagetkan.

Disebutkan, produksi padi tahun ini 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara versi Kementerian Pertanian 83,03 juta ton gabah kering panen (GKP). Lalu, luas baku sawah hanya 7,1 juta hektare versus 7,75 juta hektare, luas panen 10,9 juta hektare versus 15 juta hektare, dan surplus beras 2,85 juta ton versus 16,31 juta ton. Deviasinya antara 29%-30%. 


Sudah lama sejumlah pihak, termasuk saya, mencurigai data produksi beras itu ada masalah. Indikasinya banyak.

Pertama, seperti diyakini Kementerian Pertanian, produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling, setara 46,3 juta ton beras. Dengan konsumsi 114,8 kg/kapita/tahun, konsumsi beras 263 juta penduduk setara 30,19 juta ton beras. Ada surplus 16,11 juta ton beras. Jika data ini benar, Indonesia "banjir" beras. Jika surplus beras itu benar, stok beras yang dikuasai Perum Bulog, yang beredar di tengah masyarakat atau rumah tangga, yang disimpan penggilingan padi (kecil dan besar), yang dikuasai pelaku bisnis horeka (hotel, restoran, dan katering) dan yang jadi stok tahun berjalan (carry-over stock) seharusnya amat besar. Yang terjadi justru sebaliknya.

Kedua, surplus 16,11 juta ton beras pada 2017 itu setara setengah kebutuhan konsumsi beras nasional selama setahun. "Banjir" beras bakal membuat harga tertekan ke bawah. Yang terjadi justru sebaliknya: harga beras terus naik sejak September 2017 sampai saat ini. Jika kenaikan harga terjadi dalam 2-3 hari, amat mungkin ada ulah spekulan mengambil untung di air keruh. Tapi jika kenaikan terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini pertanda pasokan beras ada masalah.

Karena yakin ada masalah, BPS sejak 2016 tidak merilis data pangan, termasuk produksi padi. Sebagai gantinya, sejak 2015 BPS bersama-sama dengan BPPT mengembangkan metode baru bernama Kerangka Sampel Area (KSA). Metode baru ini sudah diperdebatkan dan mendapatkan masukan dari lintas K/L dan sejumlah instansi. Setelah diujicoba sejak 2015, tahun ini diperluas ke seluruh Indonesia. Belakangan, sejumlah K/L, seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional terlibat. Pengumpulan data memanfaatkan citra satelit yang kemudian diolah dan diverifikasi secara berjenjang, termasuk cek di lapangan dengan bantuan teknologi berbasis Android.

Dalam metode pengumpulan data yang lama belum memanfaatkan bantuan teknologi secara penuh. Data dikumpulkan bersama oleh BPS dan Kementan. Angka produksi adalah perkalian data produktivitas (ton/hektare) dengan luas panen (hektare). Data produktivitas adalah aproksimasi sampel lahan petani 2,5 meter x 2,5 meter (ubinan) yang dilakukan petugas lapangan BPS bekerja sama dengan kantor cabang dinas pertanian tanaman pangan atau dengan penyuluh pertanian lapang.

Data luas panen tidak diukur langsung, tapi dengan metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan sistem blok pengairan, penggunaan bibit, dan pupuk. Data ini sepenuhnya dikumpulkan oleh Kementan. Bias data metode ubinan bisa terjadi karena sampling error dan non-sampling error. Bias data metode eye estimate terjadi selain karena human error, juga kepentingan politik dan birokrasi. Bila birokrasi pengumpul data tengah melakukan program tertentu untuk meningkatkan produksi padi, konflik kepentingan sulit dielakkan. Apalagi, data yang baik juga terkait anggaran.

Sebetulnya, sebelum rilis data baru ini sudah ada ada sejumlah kajian yang berusaha menjawab pertanyaan: benarkah data produksi padi kita? Kajian dibuat untuk menjawab pertanyaan terhadap kualitas data produksi padi, baik langsung maupun tidak langsung. Setidaknya ada empat kajian. Hasilnya mengejutkan, semua kajian kesimpulannya sama: data produksi padi dilaporkan lebih tinggi dari yang sesungguhnya (overestimate). Yang berbeda hanya persentase angka overestimate-nya: 13%, 17%,1, 36%, dan bahkan ada yang overestimasi 36,97%.

Terkait data baru produksi padi, pertama-tama, apresiasi yang tinggi perlu disampaikan kepada BPS, Kementerian ATR/BPN, BIG, BPPT, LAPAN dan pihak2 lain yang bahu membahu dan bekerja keras mewujudkan data lewat metode KSA. Berkat kerja keras dan intens sejak 2015 itulah data ini terwujud.

Kedua, data hasil metode pengumpulan data yang baru ini mesti disyukuri. Dengan data yang baru, data yang diyakini lebih valid, setelah ini mestinya tidak perlu ada lagi pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras. Sudah lama kita mempolemikkan soal data. Sudah terlalu banyak energi, tenaga dan biaya yang terkuras sia-saia karena polemik data.

Ketiga, data adalah pangkal semua kebijakan publik di belahan negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat potensial besar untuk salah. Jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti impor beras, kebijakan itu potensial untuk menyengsarakan banyak orang. Karena itu, data yang baru ini mesti jadi momentum baru untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani.

Keempat, tidak perlu ada yang merasa bersalah dan atau merasa sebagai pemenang setelah rilis data ini. Kesalahan data ini kesalahan kolektif, semacam "dosa turunan". Kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1997. Karena kesalahan itu dilakukan berulang-ulang seolah-olah data yang salah menjadi kebenaran atau diyakini benar.


Kelima, apresiasi mesti diberikan kepada pemerintahan saat ini yang legowo merilis data baru. Meski data itu membuat klaim-klaim surplus beras dalam jumlah besar menjadi tak terbukti atau harus dikoreksi. Jika pemerintahan saat ini hanya memikirkan elektabilitas dan pencitraan, tentu ini tak perlu dirilis karena potensial menggerus elektabilitas. Karena itu, rilis ini mestinya juga diapresiasi oleh pihak oposisi. Bukan justru memanfaatkan data ini untuk menyerang.

Keenam, bahwa setelah ini ada banyak pekerjaan rumah itu pasti. Bahwa data baru ini membawa berbagai konsekuensi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian, termasuk soal anggaran, itu juga pasti. Itu harus dilakukan. Yang pasti harus dilakukan backcasting data ke belakang agar semua data jadi padu.

Ketujuh, kepada jajaran Kementan dari pusat hingga daerah tidak perlu berkecil hati. Momentum ini mesti dijadikan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menyejahterakan rakyat petani. Rilis data baru ini mesti jadi vitamin dan pemicu semangat baru Kementan dan jajarannya. 

Kedelapan, apresiasi juga harus diberikan kepada Kementan dan jajarannya yang telah bekerja demikian keras dan secara kreatif untuk selalu mencari dan menemukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan produksi pangan. Tanpa itu semua boleh jadi kita tidak akan surplus beras 2,85 juta ton tahun ini, sesuai rilis data yang baru.

Terakhir, metode pengumpulan data produksi padi (yang lama) itu juga digunakan untuk mengukur belasan komoditas pangan lainnya. Karena itu, setelah ini sudah sepatutnya BPS dan jajaran serta pihak-pihak terkait memperluas metode KSA ke komoditas-komoditas prioritas. Bahwa metode perlu ada penyesuaian-penyesuaian itu juga lumrah. Kita berharap, data baru menjadi momentum untuk membuat kebijakan yang lebih kredibel, lebih menyejahterakan rakyat secara keseluruhan.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id