"Jika sudah diingatkan tetap melanggar, izinnya akan dicabut. Ini dikawal langsung oleh Dirkrimsus di seluruh Indonesia atas perintah Kapolri," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi pengendalian harga beras di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Amran mengatakan, hasil pengendalian harga menunjukkan tren positif dan signifikan. Hingga kini hanya 59 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras.
"Dari 514 kabupaten-kota Indonesia, tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Intervensi stabilisasi yang kita lakukan terus berjalan," kata Amran.
Operasi pasar akan terus digencarkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Stok beras untuk program SPHP masih tersedia lebih dari satu juta ton. "Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan membangun cetak sawah baru di daerah seperti Papua sebagai solusi permanen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Amran menegaskan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar kebijakan pengendalian harga beras berjalan efektif, mulai dari pengawasan distribusi hingga optimalisasi operasi pasar oleh Perum Bulog di seluruh wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, kondisi inflasi nasional saat ini sangat terkendali. Inflasi year-on-year berada di angka 2,65 persen dan month-to-month hanya naik 0,21 persen dari Agustus ke September.
"Angka ini sangat baik dan sesuai target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen," kata Tito.
Tito menekankan, beras menjadi faktor yang meredam kenaikan inflasi. Beras mengalami deflasi sebesar 0,3 persen, Dari 514 kabupaten/kota, hanya 59 yang mengalami kenaikan harga beras.
"Harga (beras) justru turun dan membantu menekan inflasi. Yang turun sudah mencapai 197 kabupaten/kota. Tren ini menunjukkan bahwa pengendalian yang kita lakukan berhasil menjaga stabilitas harga," katanya.
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025, harga beras di seluruh daerah berada dalam kisaran HET, seiring dengan meningkatnya pasokan dan produksi. Selain operasi pasar, Bapanas bersama kementerian/lembaga juga memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah penimbunan atau praktik curang di lapangan.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, 286 juta orang. Kemudian petaninya 115 juta orang. Ini dua-dua harus kita jaga," kata Amran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
