Komjen Syafruddin: Begitu Pensiun, Mereka tak Punya Anak Buah

Misbahol Munir 15 Januari 2018 00:00 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Komjen Syafruddin: Begitu Pensiun, Mereka tak Punya Anak Buah
Wakapolri Komjen Syafruddin (kanan) saat diwawancarai jurnalis Medcom.id Misbahol Munir di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Jakarta: Berpuluh tahun sudah Syafruddin meniti karier di Kepolisian. Rasanya lengkap sudah. Dia kini punya pangkat mentereng dengan tiga bintang di pundak. Jabatannya pun tak kalah hebat. Syafruddin hanya ada satu anak tangga di bawah Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

Tenar, sudah pasti. Tugas, "Seperti tak habis-habis," kata Syafruddin kepada Misbahol Munir, Juven Martua Sitompul, Arie Bachdar, Dimas Prasetyaning, dan Sjaichul Anwar, yang secara khusus mewawancarainya di Mabes Polri, Kamis, 11 Januari 2018.


Tapi, demi tugas, Syafruddin ikhlas. Wakil Kepala Polri itu sama sekali tak merasa terbebani, meski kantung matanya terlihat menghitam, pasti akibat lelah. Namun, semangatnya tak pernah surut. Intonasi suaranya pun tetap `menggelegar`.

Menurut alumnus AKABRI 1985 ini, pada tahun politik ini kerja Polri dan dirinya akan makin berat. Terlebih, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games, pesta olahraga terbesar se-Asia. Polri bahkan sampai mengerahkan 2/3 kekuatan Polri untuk memastikan semua aman.

Syafruddin menjelaskan banyak hal selama hampir 45 menit wawancara. Termasuk, fenomena jenderal polisi yang banting setir menjadi politikus. Juga mengapa banyak pihak yang memprotes bila ada pensiunan polisi terjun ke gelanggang politik. Usai mempreview hasil wawancara, dia berujar, "Sip. Oke semua!"

Barikut wawancara utuh Medcom.id dengan Syafruddin:

Bagaimana Polri menyiapkan pengamanan event besar pada 2018?

Tahun ini adalah tahun berbagai event. Yang paling utama ada tiga event besar. Paling utama pilkada serentak di 171 titik. Kedua, Asian Games dengan jumlah peserta 50 negara. Ketiga, sidang IMF di Bali dan diikuti 180 negara.

Tahun ini kita betul-betul pada posisi yang sangat perlu. Perlu menjadi perhatian seluruh anak bangsa. Kita harus bersatu padu menghadapi ini semua. Di satu sisi kita akan mengahadapi tahun politik, yang pada 8-10 sudah masuk masa pendaftaran paslon. Kita juga harus mempersiapkan pengamanan Asian Games. Ini kesempatan kedua setelah pada 1962, kita sukses menjadi tuan rumah Asian Games ke-4.

Kemudian, kesiapan pengamanan prinsipnya sudah siap semua, baik Pilkada maupun Asian Games. Sebanyak 2/3 kekuatan Polri atau 300 ribu polisi akan disiapkan mengamankan pilkada. Pasukan cadangan kita siapkan sekitar 22 ribu personel. Untuk Asian Games, kebetulan Asops Kapolri menjabat deputi pengamanan dan transportasi di Inasgoc. Jadi, pelibatan kekuatan di Asian Games itu kita sudah menyiapkan di tiga tempat, yaitu di Jakarta, Palembang, dan sekitar Jawa Barat.

Apa antisipasi Polri meredam gejala konflik sosial di Pilkada?

Pertama, kita memetakan beberapa daerah rawan dulu. Daerah-daerah rawan itu ada parameter-parameternya. Pertama, rawan konflik baik sosial maupun horizontal. Ada beberapa daerah, yang pasti (di pulau) Jawa. Kenapa Jawa, karena demografinya besar. Jumlah penduduk begitu besar. Hampir 45 penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Kita tahu di Jawa, Jabar, Jateng dan Jatim menggelar Pilkada serentak sekarang. Jadi di Jawa itu diperkirakan 40% penduduk Indonesia akan melakukan kontestasi politik. Oleh karenanya Jawa kita anggap daerah rawan, baik itu Jabar, Jateng, dan Jatim.


Wakapolri Komjen Syafruddin berpose bersama tim Medcom.id, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel. Foto: Dok/Medcom.id

Kedua, parameter yang lain adalah sejarah konflik. Seperti yang terjadi di Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Maluku, Nusatenggara Barat, dan sebagainya. Daerah-daerah tadi punya aspek demografi dan sejarah konflik yang cukup panjang, kita petakan sebagai daerah-daerah rawan konflik dalam menghadapi Pilkada. Karena itu antisipasinya kekuatan Polri yang sudah tersebar 2/3 kekuatan tadi kemudian kekuatan cadangan kita konsolidasikan untuk mengantisipasi ini semua.

Bagaimana kepolisian menghalau isu SARA, sehingga tak terjadi seperti Pilkada di Jakarta?

Pola yang kita lakukan ada dua. Pertama, menyiapan kekuatan sumber daya manusia Polri untuk menghadapi peta konflik di daerah rawan tadi. Kita juga dalam situasi global, yang kita kenal sebagai kondisi melinial yang tidak bisa kita hindari adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, isu hoaks kita antasipasi dengan patroli siber. Kita bisa membedakan pemilu sebelumnya dengan sekarang. Zaman dulu dan sekarang tidak sama. Sekarang orang bisa bergerak tanpa pemimpin, dengan melemparkan isu saja orang bisa berkumpul dan bergerak. Banyak di mana-mana terjadi. Ini situasi global, di mana-mana terjadi. Di belahan dunia lain juga begitu. Contohnya, di Tunisia. Ribuan orang bisa berkumpul dalam waktu cepat karena berita hoaks. Karenanya, Polri mengantisipasi hal itu dengan patroli siber. Memangkas dan mengantisipasi lebih awal isu hoaks. Sekaligus mengimbau tidak menyebar isu-isu hoaks. UU sudah ada, yaitu UU ITE, hukumannya di atas 5 tahun dan itu bisa ditahan.

Bagaimana pola kerja Satgas Anti-SARA?

Kita tambah lagi satu Satgas untuk menangani hal itu. Di Intelkam, ada satu Direktur Pamsus yang menangani isu-isu, seperti hoaks. Kemudian di Div Humas Polri ada satu biro, namanya multimedia, untuk menangani isu-isu itu. Lalu di Bareskrim juga ada, yaitu Direktur Cybercrime. Tiga kompenen inilah yang menghadapi itu semua. Dalam menghadapi konstetasi begitu besar dan tugas yang akan kita hadapi begitu berat, maka kita bikin satu Satgas lagi untuk mengakuratkan apa yang telah ada. Yakni membetuk Satgas Anti-Hoaks dan sudah berjalan dan sinergi dengan divisi yang sudah ada.

Lantas, bagaimana Polri merespons banyaknya jenderal yang maju di Pilkada?

Sesuai ketentuan, jenderal yang maju di pilkada setelah ditetapkan KPU dia mengundurkan diri. Langkah yang kita ambil secepatnya begitu mereka mendaftar kita berhentikan dari jabatannya. Setelah ada penetapan dari KPU, pada 21 Januari, mereka harus mengundurkan diri.

Apakah jenderal yang maju karena sudah susah naik jabatan, lalu didorong maju di Pilkada?

Saya rasa dua jenderal yang ikut pilkada sudah pensiun. Dari tiga yang ikut dari Polri, dua sudah pensiun. Yang pensiun di Januari itu, Irjen Syafaruddin yang ikut Pilkada di Kaltim. Pak Anton Charlian pun sudah memasuki masa pensiun. Jadi tidak ada masalah dengan kedua jenderal itu. Yang mengundurkan diri nanti Danko Brimob Irjen Murad Ismail, karena dia masih satu tahun lagi pensiun.

Sebelum maju, Pak Anton sowan kepada bapak, apakah itu bentuk dukungan bapak?

Itu pamit untuk ikut Pilkada. Tatakramanya begitu. Dia izin lisan dan tulisan terhadap pemimpinnya. Ya, kita tidak bisa menghalangi. Yang penting mengikuti aturan dan UU.

Bapak juga menyarankan Pak Anton atau jenderal lain berkonsultasi dengan Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian?

Sebelum ke saya, ke Kapolri dulu.

Lantas seperti apa netralitas Polri dalam mengamankan Pilkada?

Saya sudah ekspos. Saya berpesan kepada mereka bertiga yang mengikuti kontestasi politik jangan pernah menyeret-nyeret anggota Polri berpolitik praktis. Saya sudah panggil ketiga Kapolda itu untuk netral di Pilkada. Pak Kapolri dan saya sudah memanggil ketiga Kapolda tersebut.

Artinya Polri menegaskan pasti netral di Pilkada?

Tidak ada ikut-ikutan. Kita pastikan netral. Kapolri sudah sampaikan berkali-kali agar jajaran netral.

Jenderal-jenderal itu sekarang individu. Begitu mereka terjun ke politik, kita langsung ganti. Mereka tidak punya jabatan dan anak buah lagi. Lalu, siapa yang mau dikomando sama dia. Polri dan TNI jalurnya komando saat mereka menjabat, tapi ketika tidak menjabat, jangankan anak buah, tukang ketik saja mereka tak punya. Jadi tidak usah khawatir.



Satu catatan saya, kita harus seimbang menilai ini semua. Banyak PNS, bupati, ada incumbent gubernur juga ikut kontestasi politik, tapi netralitasnya tidak dipersoalkan. Namun, kalau Polri dan TNI dipertanyakan. Publik dan media harus seimbang menyoroti ini.

Seberapa besar sumbangsih para jenderal terhadap perkembangan demokratisasi di Indoensia?

Jadi begini, semua celah ini karena UU dan aturan. Kalau UU itu memberi ruang, semua akan melakukan itu. Jadi kita jangan selalu membangun dikotomi antara Polri, TNI, dan sipil. Ini tidak baik untuk bangsa. Jadi kalau kita membuat UU itu harus komprehensif, berlaku untuk umum. Jangan selalu membatasi kepada kelompok atau satuaan saja. Perlu komprehensif.

Harus dibatasi, kalau memang TNI-Polri tidak boleh berpolitik harus jelas UU-nya. Kalau PNS tidak boleh berpolitik harus jelas UU-nya. Ini semua dari UU-nya. Jadi kita bisa menghalang-halangi (kalau ada jenderal aktif yang) mau ikut pilkada. Dan, saya ingatkan lagi, jenderal polisi yang ikut itu dua sudah pensiun. Sehingga tidak perlu dimasalahkan lagi kalau sudah pensiun.

Berarti tidak ada dorongan dari institusi agar para jenderal turun ke gelanggang politik?

Tidak ada kepentingan institusi untuk mendorong-dorong.

Menurut Bapak, lebih baik mempertahankan jenderal polisi terbaik untuk mengabdi di Kepolisian atau mendorong terjun ke Politik?

Kalau sudah pensiun tidak usah kita mempertahankan mereka. Mereka juga bakal segera keluar dari kepolisian. Dan yang aktif hanya satu orang, silakan ikut pilihannya. Kalau kita pertahankan, tapi tidak progresif atau produktif lalu pilihan hatinya ingin berpolitik, silakan saja. Saya rasa di tempat mana pun yang diberikan oleh bangsa dan negara, dan negara ini menunjuk baik jadi pemimpin Polri, pemimpin TNI atau pun pemerintahan sipil, itu sama saja. Yang penting pengabdian terhadap negara. Kita tidak bisa mengotak-ngotakkan itu, di manapun kita mengabdi saya rasa sama saja. Kita mau mengabdi di dunai sipil boleh, TNI boleh, Polri boleh. Semua sama, yang penting demi bangsa dan negara.

Pada 2019, Bapak pensiun, apakah bapak akan terjun ke politik atau ada jalur lain?

Saya belum berpikir. Yang jelas persiapan saya akan terjun ke dua kegiatan, yaitu kegiatan sosial dan keagaman. Itu persiapan pensiun saya. Saya mau urus kegiatan keagaman saja nanti pas pensiun.

Hal yang cukup mengagetkan dan memprihatinkan baru-baru ini adalah kejahatan seksual terhadap anak. Seperti apa langkah polisi?

Dari dulu, Polri sangat konsisten memerangi kejahatan seksual dan paedofil. Kita upayakan sedemikian rupa kasus ini betul-betul sampai ke pengadilan. Pelakunya diadili serta dihukum seberat-beratnya. Jadi tidak ada isu yang berkembang bahwa kasus paedofil susah diungkap karena buktinya kurang. Buktinya jarang cukup, tapi harus dicari agar cukup. Ini harus dihukum seberat-beratnya karena ini kejahatan luar biasa dan mempengaruhi kehidupan berbangsa. Bisa mengguncang strata kehidupan berbangsa.

Lalu, bagaimana langkah Polri menangkal terorisme?

Soal teroris kita terus mewaspadai perkembangan yang terjadi secara global. Teroris ini tidak bisa lepas dari kondisi global. Apa yg terjadi di belahan dunia, terutama di Timur Tengah, Suriah, Irak, Afganistan, yang jadi sentral sekarang dan beberapa belahan dunia lain seperti sebagian di Afrika. Ini kita terus mengikuti perkembangannya.



Kita mengantisipasi masyarakat-masyarakat yang kembali dari Suriah, Irak dan sebagainya. Kita kawal dan pantau sedemikian rupa sehingga saat kembali ke Indonesia betul-betul jadi masyarakat yang clear tidak membawa pengaruh-pengaruh yang dibawa dari luar. Itulah antisipasi yang selama ini kita lakukan.

Bisa dibilang terorisme pada 2017 bisa diredam, bagaimana dengan antisipasi 2018?

Masalah teroris pada 2018 kita tidak boleh over-confident walaupun eskalasinya menurun, tapi antisipasinya harus ditingkatkan. Karena kenapa? Kita akan menghadapi paling tidak dua event ditambah satu event di akhir tahun. Event itu bisa memancing. Jadi, walaupun eskalasi menurun tapi antisipasinya harus ditingkatkan. Seperti yang saya katakan tadib tidak boleh over-confident.

Lalu bagaimana sebenarnya keberadaan Bahrun Naim?

Isu kematian Bahrun Naim sampai sekarang belum ada berita yang pasti. Karena kenapa demikian, medan di dalam pertempuan berbeda dengan medan normal seperti yang kita hadapi. Itu sangat sulit untuk mengidentifikasi orang-orang atau korban-korban yang dikabarkan tewas. Karena dalam kondisi perang itu sangat sulit untu memastikan. Apalagi di situasi pemerintahan yang tidak terkendali. Terus jalur-jalur diplomasi tidak bisa menyentuh ke sana. Kemudian kita pun tidak bisa masuk. Karenanya ini perlu pendalaman dan investigasi yang mendalam memastikan kondisi Barun Naim.



(SBH)