Wawancara Eksklusif

Privasi Lebih Penting Ketimbang Dalih Perlindungan

Sobih AW Adnan 04 November 2017 19:58 WIB
kominfointernettelekomunikasimenkominfo
Privasi Lebih Penting Ketimbang Dalih Perlindungan
ILUSTRASI: Pedagang meregistrasi kartu prabayar pada gerai miliknya /ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta: "Kritis atau sok beda?" Saya cukup tersentak dengan unggahan status salah satu akun yang karib melintas di beranda Facebook. Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat itu, rupanya tengah mengomentari pro-kontra keharusan meregistrasi ulang nomor seluler prabayar yang kian berkelindan.

Tak lama, saya kirimi sosok yang kini sedang memperdalam kajian komunikasi di Wayne State University di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS) itu sebuah pesan. "Apa kabar, Mas? Menarik sekali pertanyaan 'kritis atau sok beda' itu. He he," tulisku, menyapa.


Dengan selisih waktu yang amat jauh, yakni sore hari di Indonesia dan dini hari di AS, rupanya tak menghalangi pria kelahiran Ponorogo, 7 Juli 1977 ini untuk membalas.

Katanya, kabar baik. Sementara soal unggahan statusnya, kalimat tersebut bermula ketika ia merasa sedikit terganggu dengan simpang siur tanggapan atas imbauan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.

Dia bilang, menanggapi kebijakan Pemerintah dengan memproduksi kabar hoaks, tentu salah. Tapi, jika kemudian membandingi kabar palsu itu dengan mengenyampingkan nalar kritis; juga keliru.

Kunto, mengaku sedang memberikan penjelasan kepada siapapun yang terhubung dalam pertemanan akun media sosial (medsos), bahwa, memang kewajiban registrasi kartu SIM seluler itu mulanya mendapatkan tantangan dengan banyaknya kabar hoaks yang menghubung-hubungkan imbauan dengan salah satu siasat Pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan jelang pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

Namun, ia juga tak kalah 'gerah', ketika sebuah akun medsos malah membandingkan paksaan setor data ke Pemerintah itu dengan kerelaan warganet melengkapi identitas diri ketika membuat sebuah akun jejaring maya.

"Apa yang saya lakukan di medsos sepenuhnya sukarela. Ada kebutuhan saya yang harus saya tunaikan dengan menggunakan teknologi yang harus menyimpan konten komunikasi. Perhitungan risiko, tentu saja saya lakukan. Saya tidak akan membagi nomor identifikasi personal saya atau nama ibu kandung saya ke Google atau Facebook," tulis Kunto.

Obrolan pun terpancing kian mendalam. Dan melalui wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 4 November 2017 berikut, Kunto berkenan untuk sedikit banyak menceritakan pengalaman dan pengetahuannya tentang kedudukan sebuah perlindungan data pribadi.

Baca: [Fokus] Riuh Rendah Registrasi Kartu Seluler

Mengiringi kebijakan itu, ramai pesan siaran berisi penentangan dengan dalih dan analisa tertentu. Fenomena ini apa namanya? Kemudian seberapa efektif mereka?

Menurut saya, itu adalah bagian dari kewajaran dalam kehidupan bernegara. Yakni, adanya pro dan kontra dalam pemberlakuan sebuah kebijakan, terutama jika menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Tapi, yang harus dilihat secara saksama dalam situasi polarisasi politik yang tinggi adalah argumen ilmiah dari masing-masing sudut pandang. Dan celakanya, polarisasi politik akan menghambat diskusi publik tentang sebuah kebijakan Pemerintah. 


Kunto Adi Wibowo/istimewa

Masing-masing kubu yang terbelah akan memandang semua yang berbeda adalah musuh. Sekaligus, mencurigai semua argumen bermuatan politis. 

Sebaliknya, yang senada dengan pemikiran salah satu pihak akan disebar tanpa ada diskusi lebih kritis tentang argumen yang disematkan. 

Efektivitas? Dalam ruang yang demokratis ideal, seharusnya hal itu jadi bahan diskusi publik yang akan mempertajam kebijakan. Namun di riil politik saat ini, ya cuma jadi noise (kegaduhan).

Menurut bacaan Anda, apakah benar, mereka yang menentang itu berasal dari orang-orang yang selama ini mampu menjaga informasi/data pribadi dengan baik?

Saya tidak punya data pasti soal ini, Mas. Dan saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang saya tidak tahu. Bahkan, data dasar tentang berapa persen penduduk yang memiliki knowledge dan skills privasi digital pun, tidak ada di Indonesia. Apalagi rerata dan perbedaan antarkelompok, baik secara ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.

Lantas, sejauh apa dan bagaimana batasan seseorang menjaga data informasi pribadi?

Sejauh teknologi mengizinkan kita untuk menyetel pengaturan privasi di masing-masing platform. 

Contohnya, saya tidak akan mengaktifkan GPS (sistem pemosisi global) atau fitur lokasi untuk applikasi-aplikasi yang menurut saya akan membuat rentan secara privasi, seperti di Facebook, Instagram, atau Twitter. Namun saya pasti membutuhkan GPS untuk aplikasi navigasi. 

Nah, jika berhadapan dengan Pemerintah ceritanya akan lain. Tim saya melakukan penelitian tentang efek pengawasan daring terhadap tindakan ilegal di internet, partisipasi politik online, dan usaha pengamanan. Hasilnya, pengawasan online oleh NSA (Badan Keamanan Nasional) di AS berdampak negatif pada tindakan ilegal dan partisipasi online, tapi, tidak memiliki efek apapun pada usaha pengamanan online individual. Misalnya, dengan sering mengganti password, menggunakan teknologi browsing private atau anonim, atau menghapus cookies.

Invasi privasi yang dilakukan Pemerintah punya efek besar. Dan yang terpenting, warga negara akan paham bahwa invasi privasi oleh negara tak akan terbendung oleh kemajuan teknologi apapun. Yang teknis, pasti akan dikalahkan oleh yang politis.

Memang. Tapi, bagaimana pola kebijakan telekomunikasi/seluler yang diterapkan di AS dan beberapa negara maju lainnya?

Di AS, untuk membeli kartu prabayar cukup melakukan registrasi dengan menggunakan paspor. Bahkan, setelah saya dapat SIM atau SSN (social security number), saya tidak diminta untuk melaporkan nomor identifikasi saya. 

Untuk warga negara, biasanya SIM cukup dipakai identifikasi ketika membeli kartu prabayar. Namun, tidak akan pernah mereka meminta SSN, atau identifikasi unik untuk mendapatkan "social benefit', pajak, dan urusan finansial lainnya. 

Selain di AS?

Di Jerman, baru Juli 2017 ini ada pertaturan yang mewajibkan pelanggan baru kartu prabayar agar menyediakan surat identitas yang tertera alamat pasti di negara tersebut. 

Ini, tentu akan menyusahkan turis. Bahkan, banyak ketidakpuasan dari konsumen maupun operator tentang kebijakan ini. 

Tapi, karena untuk semua kawasan Eropa sudah bebas roaming, biasanya turis akan membeli kartu prabayar dari negara lain sebelum masuk Jerman. 

Belanda, Perancis, Belgia, dan kebanyakan negara Eropa biasanya cukup mendaftar dengan menggunakan paspor atau identifikasi seperti KTP Sementara, surat izin mengemudi, atau semua ID berfoto. Pencatatannya pun, cukup dari agen atau outlet sang menjual kartu SIM, tanpa harus meregistrasi sendiri via SMS atau video call.

Jelasnya, apa saja untung-rugi dari kebijakan registrasi SIM yang diterbitkan Pemerintah bagi masyarakat pengguna?

Menurut saya, justru akan menambah beberapa risiko. Pertama, risiko keamanan data bagi konsumen dan operator seluler. Kedua, risiko invasi privasi secara masif oleh Pemerintah.

Masalahnya, dengan KTP-el baru, ada identifikasi data biometri yang tersemat di bagian nomor. Belum lagi, ambisi Pemerintah untuk membuat identifikasi tunggal yang justru rentan dari segi keamanan, privasi. 

Sementara, risiko invasi privasi oleh agensi pemerintahan itu lantaran belum adanya regulasi yang memadai. Ini akan menambah problem makin terpuruk dari sudut pandang privasi.

Kekhawatiran terdekat?

Efek invasi privasi itu buruk untuk demokratisasi. Termasuk di dalamnya ada toleransi, partisipasi politik, dan kebebasan sipil.

Lalu, bagaimana langkah ideal yang semestinya ditempuh negara? Toh, melalui kebijakan wajib registrasi ulang ini, Pemerintah juga berdalih ingin menjamin perlindungan bagi masyarakat. Terutama dari kasus-kasus penipuan yang disebabkan tidak teridentifikasinya kartu SIM yang beredar?

Caranya sederhana. Pihak Kepolisian RI, operator seluler, dan Kemenkominfo duduk bersama untuk mencari solusi yang bisa meminimalisir pengumpulan data pribadi yang berisiko itu. 

Karena menurut saya, hak privasi 300 juta lebih pelanggan operator seluler ini, harus ditempatkan di atas peristiwa kejahatan siber dan terorisme yang bersifat kasuistik.





(SBH)