Wawancara Khusus Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

NasDem Percaya Jokowi Sudah Mengantongi Nama Cawapres

Arga sumantri 09 Maret 2018 15:41 WIB
jokowisurya palohpilpres 2019
NasDem Percaya Jokowi Sudah Mengantongi Nama Cawapres
Surya Paloh menyampaikan pidatonya dalam konsolidasi struktur, di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 4 Maret 2018.Foto: MI/Susanto
Jakarta: Banyak yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut hal ini sebagai fenomena yang aneh. Pasalnya, mereka mendeklarasikan diri sebagai cawapres tanpa mengetahui siapa capresnya.
 
“Kalau hanya menyebutkan sebagai calon wakil presiden, tapi belum menyebutkan siapa calon presidennya, itu agak aneh,” kata Surya saat diwawancarai Andini Effendi dari Metro TV, Kamis, 8 Maret 2018.
 
Menurutnya, yang justru harus melafalkan nama cawapres adalah capres. Itu makanya dia yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali maju pada Pilpres 2019 sudah mengantongi nama pendampingnya.
 
“Lucu, aneh, dan kurang tepat ketika calon presiden tidak memiliki calon wakil presidennya,” kata dia.
 
Selain soal cawapres, percakapan Andini dengan Surya Paloh menyitir soal lain. Seperti, alasan Surya enggan mencalonkan diri baik sebagai capres maupun cawapres. Padahal, sebagai ketua umum, dia punya kapasitas untuk itu.
 
Surya juga punya pandangan menarik terkait mitos militer-nonmiliter untuk paket capres-cawapres. Tak cukup di situ, dia punya pesan untuk Jokowi jika kelak kembali dipercaya untuk memimpin kembali Indonesia.
 
Anda diundang Jokowi meninjau proyek mass rapid transit (MRT), apa yang dibicarakan?
 
Sebetulnya hal yang biasa saja. Presiden menelepon kemudian meminta bertemu. Saya pikir itu hal yang biasa ya. Mungkin (karena) sudah beberapa kali tidak bertemu.
 
Sering berkomunikasi intens seperti itu? Kelihatannya akrab sekali?
 
Sejujurnya sering.
 
Termasuk membicarakan soal Pilpres 2019?
 
Kalau kemarin (Rabu, 7 Maret 2018) enggak (berbicara soal pilpres). Hanya membicarakan soal masalah hal-hal yang ringan. Bagaimana progres pembangunan MRT. Proyek yang cukup lama belum mampu kita wujudkan. Dan insyaallah bisa diresmikan Maret tahun depan. Saya ikut gembira untuk itu.
 
Saya candain aja presiden itu, saya bilang ini ada atlet baru, atlet petinju. Saya lihat Presiden sudah latihan tinju. Jadi hanya masalah-masalah ringan.


Presiden Jokowi diapit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat meninjau proyek MRT di Stasiun Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018. Foto: Antara/Puspa Perwitasari
 
Isu cawapres belakangan sering dibicarakan. Anda melihat hal ini penting?
 
Bagaimana pun posisi wakil presiden yang akan mendampingi presiden dalam sebuah sistem demokrasi negeri kita. Dengan model sistem demokrasi dalam penguatan sistem presidensial, presiden memerlukan pendamping yang harus sejalan, seirama, dan bisa mengisi atau saling mengisi.
 
Presiden Jokowi telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Probability-nya untuk terpilih kembali menjadi presiden di periode kedua tinggi sekali. Saya pikir wajar banyak pihak yang berkeinginan untuk menjadi pendamping Jokowi.
 
Sosok cawapres bakal menentukan keterpilihan kembali Jokowi di Pilpres 2019?
 
Saya pikir tidak, tapi kemungkinan ke arah itu ada. Artinya, poin-poin yang bagaimana pun harus tetap dipertimbangkan. Namun, secara absolut saya pikir tidak.
 
Artinya, siapa pun pendampingnya, Jokowi bisa terpilih kembali?
 
Ada ke arah itu, tetapi belum pasti juga. Tergantung bagaimana output kinerja yang dijalankannya. Presiden sendiri akan mengevaluasinya.
 
Apakah Anda melihat Jokowi menyiapkan pendamping bisa meneruskan kepemimpinannya?
 
Dia tentu mengharapkan penggantinya bisa meneruskan kepemimpinannya. Kalau dia terpilih lagi, tentu dia ingin meninggalkan sesuatu yang berarti. Dia tentu ingin meletakkan calon pengganti yang diharapkan bisa meneruskan kepemimpinannya. Itulah sifat dan semangat kenegarawanan. Saya pikir pikiran-pikiran itu ada pada diri seorang Jokowi.
 
Lalu kriteria seperti apa yang dicari Jokowi? Selama ini kan pemerintah fokus di infrastruktur dan pembangunan manusia
 
Saya pikir semangat dan sikap kenegarawanan telah dibuktikan oleh Jokowi. Dia juga ingin setelah periode kedua selasai wakil presidennya meneruskan. Dan tentu harus memenuhi karakter kenegarawanan. Itu yang pertama.
 
Kedua, harmonisasi. Ada penyesuaian. Dia membutuhkan pendamping yang betul-betul bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada.
 
Seperti apa kekurangan yang perlu ditambal oleh sosok cawapres Jokowi?
 
Komunikasi politik yang bisa menjembatani presiden dan wakil presiden. Sekarang (komunikasi) cukup baik antara Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Saya pikir mereka selaras. Kita tidak melihat hal yang aneh-aneh ya. Duet Jokowi dan Kalla harus kita akui lebih banyak memberikan nilai keteladanan. Ada harmonisasi di sana. Tidak gaduh.
 
Insyaallah saya yakin apa yang telah dijalankan Jokowi dan Jusuf Kalla akan memberikan kesan harmoni hingga akhir kepemimpinan mereka.
 
Dari kriteria yang Anda sebutkan, siapa kira-kira yang cocok jadi pendamping Jokowi?
 
Begini, sejujurnya saya pikir, yang jadi presiden nanti siapa? Yang dicalonkan NasDem siapa? Jawabannya sederhana, Jokowi. Jokowi harus bisa memilih dan melihat siapa yang paling tepat mendampinginya. Nah, kalau dia sudah memahami dan mengerti itu, kita yang kemudian tanya ‘Sudah ada wakilnya?’ Kalau sudah ada, jalankan saja. Karena kita memberikan dukungan sepenuhnya.
 
Pak Surya enggak kasih masukan?
 
Kalau ditanya apa salahnya.
 
Pernah ditanya?
 
Sampai sekarang belum ditanya itu soal wakil presiden.
 
Cawapres Jokowi itu sebaiknya dari parpol koalisi atau dari luar?
 
Saya tidak terikat pada pikiran-pikiran seperti itu. Apa yang salah kalau (cawapres) itu berasal dari partai koalisi? Dan apa yang salah juga kalau itu bukan dari partai-partai pendukung koalisi? Dua-duanya enggak ada salahnya, dua-duanya bisa. Sepanjang itu memenuhi harapan presiden atau calon presidennya.
 
Jika cawapres Jokowi itu dari parpol koalisi, NasDem melihat seperti apa?
 
Enggak apa-apa kalau itu memang dianggap tepat. Kenapa kita harus ragu. Kita memberikan dukungan. Kita sekarang sudah menjadi partai pendukung pemerintah. Dan kita melihat kepemimpinan Jokowi hari ini memiliki tingkat kepuasan yang relatif baik.
 
Nah, kita dukung calon presiden kita (menentukan sendiri cawapresnya). Kita berharap presiden kita memiliki wakil yang sejalan, seirama, dan senapas dengan pikiran-pikriannya. Lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, itu yang kita mau capai.
 
Yang paling pertama sebenarnya justru kita tanya sama calon presidennya. ‘Coba jawab dulu sejujurnya bapak calon presiden, sudah punya calon wakil presiden belum?’ Kita yang tanya. Kalau calon presiden bilang ‘sudah ada’, sudah jalan terus saja siapa pun itu.
 
Pernah tanya ke Presiden?
 
Kan belum ditanya. Karena momennya belum tepat kita angkat. Biarlah dinamika ini berjalan sedemikian rupa karena ini bagian dari proses pendidikan politik yang harus kita ambil manfaatnya. Tidak salah ketika anak-anak bangsa ini semuanya menawarkan diri, mematut diri tepat untuk jadi calon wakil presiden.
 
Kalau hanya menyebutkan sebagai calon wakil presiden dan belum menyebutkan siapa calon presidennya, itu agak aneh menurut NasDem. ‘Oh, saya mau jadi wakil presiden Jokowi.’ Bagus. ‘Saya mau calon presiden Bapak Prabowo.’ Juga bagus. Tapi kalau saya mau jadi calon wakil presiden tapi belum tahu siapa calon presidennya, itu agak aneh menurut NasDem.
 
Anda melihat perlukah sosok pendamping yang memiliki karakter kuat, mengingat Prabowo Subianto disebut masih menjadi pesaing berat Jokowi?
 
Saya pikir sudah bukan waktunya lagi kita melihat latar belakang militer dan nonmiliter. Kan sistem demokrasi yang kita adopsi hari ini sudah demokrasi yang super liberal. Dengan segala konsekuensinya harus kita terima. Kalau kita bertanya-tanya lagi, pantas atau tidak dengan latar belakang militer atau nonmiliter? Saya pikir tidak cocok. Dan hal yang menjadi paradoks antara sistem dengan model demokrasi yang super hebat ini.
 
Termasuk latar belakang santri, haruskah itu jadi menjadi perhatian?
 
Why not, kenapa enggak. Seluruh komponen dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang dimilikinya, profesionalisme yang dimilikinya, punya hak. Sepanjang konstitusi kita mengizinkan itu.
 
Harus memprioritaskan santri atau yang punya latar belakang militer?
 
Ah, itu yang saya pikir kurang cocok. Yang paling tahu itu usernya, calon presiden. Sekali lagi calon presiden. Ini adalah bagian dari proses pendidikan politik. Lucu, aneh, dan kurang tepat ketika calon presiden tidak memiliki calon wakil presidennya.
 
Boleh saja dinamika di luar saya mau jadi calon presiden, pantasnya si A, si B, si C. NasDem tahu itu. Ini bagian dari dinamika yang sedang berjalan dan kita anggap itu wajar. Tapi, NasDem juga tahu, sebetulnya (nama cawapres) sudah ada di diri dan pikiran Jokowi.
 
Jadi sebenarnya Jokowi sudah mengantongi nama?
 
Terlalu naif justru kalau kita menganggap calon presiden kita tidak tahu siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir itu terlalu naif. Sayang seribu kali sayang.



Surya Paloh berorasi di depan ribuan pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal dalam kampanye perdana Pilkada Papua di Sentani, Jayapura, Papua, Kamis, 1 Maret 2018.Foto MI/Susanto
 
Ada tiga partai politik (Demokrat, PAN, dan PKB) yang belum menentukan sikap, ada kemungkinan ketiganya membentuk poros tengah. Pandangan Anda?
 
Saya pikir Jokowi enggak bergantung pada dua (calon) atau lebih calon presiden. Head to head atau pun poros ketiga. Poros ketiga boleh, dua pasangan juga boleh.

Partai NaDem lebih nyaman yang mana?

Oh nyaman (keduanya), nyaman sekali. Enggak ada masalah itu. Kita confidence, suara rakyat besar pilihannya. Insyaallah barang kali memberikan pilihan yang terbaik, terbanyak untuk Jokowi. Saya pikir itu dia yang dipikirkan NasDem hari ini.

Misalnya poros ketiga melahirkan figur baru, figur muda. Apakah kehadiran calon ini mengancam?
 
Bagus, bagus. Bagian dari learning exercise apa salahnya. Latihan, latihan (menjadi) calon presiden kan enggak ada masalah. Latihan (jadi) calon wakil presiden, jadi poros. Walaupun dia tahu sebenarnya mungkin probability-nya rendah. Itu kan haknya warga negara. Hak dari institusi partai politik. NasDem tidak bermain-main dengan wacana seperti itu.
 
Apakah benar Anda sudah tak mau menjadi capres maupun cawapres?
 
Sejujurnya iya. Walaupun dipaksakan saya akan bilang tidak. Apa yang salah kalau memang saya tidak berniat mencalonkan diri. Justru barangkali saya bisa petik hikmahnya untuk memberikan pesan moral kepada masyarakat.
 
Tidak semua institusi partai politik dengan pucuk pimpinan tertingginya punya ambisi. Bisa jadi ketua umum partai otomatis berambisi ingin menjadi presiden atau wakil presiden. Kalau ada yang enggak, seharusnya itu bisa menjadi sumbangsih bagi pendidikan politik.
 
Banyak anak-anak bangsa ini punya kapasitas, kapabilitas lebih baik, tidak harus pimpinan partai politik (yang jadi presiden/wakil presiden). Apalagi dengan saya, saya sudah 50 tahun di partai politik, usia saya 66 tahun, sama dengan Mas Prabowo (Subianto). Prabowo masih kepingin menjadi capres, saya sudah tidak kepingin lagi.
 
Kenapa tidak tertarik?
 
Saya pikir tidak ada salahnya kalau saya memberikan pengabdian saya. Saya tidak merasa kurang untuk itu. Saya ingin mewujudkan impian-impian saya untuk tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pendidikan politik. Membangun nasionalisme kebangsaan kita. Justru dengan suasana seperti ini saya lebih bebas.
 
Saya bisa berbicara dengan pikiran-pikiran yang saya sadari. Tidak lagi terbatasi oleh kepentingan-kepentingan untuk positioning atau bargaining position yang saya inginkan. Harapan saya kita harus bisa memberikan proses pendidikan politik yang berarti. Dan itu dimulai oleh diri saya, NasDem ini.
 

Indonesia membutuhkan konsistensi sikap

 
Apakah anggota kecewa dengan sikap pimpinan partainya yang seperti ini?
 
Kecewa pasti ada, tetapi tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Apa yang salah? Kesalahan, kekhilafan, dosa, dan kebodohan itu kodrat kita sebagai manusia. Nah, kembali ke kita bagaimana berupaya untuk memperbaiki itu. Saya pikir ini tidak ada yang salah.
 
Indonesia membutuhkan konsistensi sikap. Saya katakan sekali lagi, pemilu dan pilpres yang sudah dilalui atau yang akan datang, untuk pribadi saya bukan itu lagi yang saya ingin capai. Saya ingin melihat Indonesia memiliki pemimpin yang lebih memberikan arti kehadirannya sebagai negarawan.
 
Anda lebih nyaman di belakang layar?
 
Saya tahu batas saya. Semuanya akan berakhir, termasuk kepemimpinan saya di partai ini juga. Tapi saya ingin memberikan yang terbaik sebelum saya mengakhiri itu. Kalaupun ada, katakanlah subjektivitas, saya ingin dikenang sebagai ketua umum pertama yang fokus menjalankan manajemen partai.
 
Apa keinginan NasDem agar periode kedua Jokowi jauh lebih baik?
 
Jokowi harus lebih berani mengambil tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, walaupun tidak popular.
 

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Surya Paloh berbincang santai di sela santap pagi bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 November 2016. Foto: MI/Panca Syurkani

Selama ini Anda melihat Jokowi kurang berani?
 
Sudah berani. Saya harap lebih berani lagi. Semua persoalan harusnya berhenti di meja presiden. Itu harapan NasDem. Dengan tema gerakan perubahan, merestorasi bangsa ini memang tidak mudah. Tapi kita sudah mengakui realitas kehidupan keseharian kita sekarang ini.
 
Kita mengalami social distrust. Ada kepercayaan yang hilang di antara kita. Di sana negara harus hadir dan men-supervisi ini. Demokrasi ini super liberal, dia tidak akan bisa memberikan asas manfaat yang berarti ketika tidak ada kehadiran pemerintahan yang kuat.
 
Enggak boleh karena tekanan dari para pihak mana pun, kebijakan itu terjadi deviasi. Kompromi-kompromi yang ada cukuplah untuk bisa mempertimbangkan kepentingan strategis jangka panjang yang baik. Enggak apa-apa.
 
Kalau nanti insyaallah Jokowi kembali terpilih, NasDem ingin mengawalnya. Memberinya semangat, memberinya penguatan. NasDem harus lebih kokoh, harus lebih tegas, harus lebih berani mengambil kebijakan-kebijakan untuk membuat Indonesia lebih bangkit. Itu harapan saya.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id