Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019--ANTARA/Sigid Kurniawan
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) bersalaman dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019--ANTARA/Sigid Kurniawan (Sobih AW Adnan)

Debat Bukan Pidato

Oase debat capres cawapres pilpres 2019
Sobih AW Adnan • 18 Januari 2019 22:32
Jakarta: Ada 5.744 kata yang menyemburat dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden RI dalam debat Pilpres 2019, semalam. Akan tetapi, banyak yang bilang, soal substansi, oleh masing-masing calon mesti diperkuat kembali.
 
Debat masih dipenuhi narasi normatif yang kurang membumi. Untung saja, capres nomor urut 01 Joko Widodo -yang lantaran sudah dibekali pengalaman di lapangan- cukup mampu membuat kesan itu tak sepenuhnya benar.
 
Sebagai bagian dari pendidikan politik publik, tentu kualitas debat semalam tak boleh terulang di putaran kedua, dan seterusnya. Harus ada peningkatan. Masyarakat menanti penjabaran dari visi-misi secara lebih terang. Tak perlu melulu mengulang kalimat "kesejahteraan rakyat" berkali-kali, yang penting cara yang hendak ditempuh bisa dipahami.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Persis dibilang Ira Koesno dan Imam Priyono selaku moderator, bahwa debat bukanlah pidato. Jadi, baik pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mestinya tidak semata-mata mementingkan retorika, tetapi harus mampu menyampaikan visi-misi kepada khalayak dengan lebih mengena. Datar, minim terobosan
 
Kekurangan yang amat tampak dari debat semalam adalah soal cara. Pernyataan-pernyataan datar dan tidak menyentuh teknis kerap kali muncul dengan nada dan makna yang nyaris sama.
 
Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, misalnya, visi-misi yang dipaparkan dalam debat masih mengambang. Apa yang diomongkan, belum mampu menyentuh akar masalah.
 
Kedua pasangan calon disebut terjebak dalam retorika yang bersifat normatif. Pangi menegaskan visi dan misi kedua pasangan calon pun sesungguhnya tak berbeda jauh.

"Lebih kepada pendekatan persoalan masalah yang mungkin bisa sedikit membedakannya," kata Pangi di Jakarta, 18 Januari 2018.


Hal itu, kata Pangi, ditemukan di seluruh tema yang didebatkan, yakni hukum, terorisme, hak asasi manusia, dan korupsi.
 
Salah satu pemilih milenial, Aurelia Vizal menilai, untuk kemampuan public speaking memang diakui pasangan Prabowo-Sandi lebih unggul. Namun, apa yang disampaikan mereka masih mengawang.
 
“Jokowi ada kesulitan, tapi cukup bagus dalam komunikasi. Poin-poin yang disampaikan Prabowo kabur. Dari lima tahun lalu, isu yang dibawa soal 'bocor-bocor' juga sama,” kata Aurel.
 
Baca: Jadwal Lengkap Debat Pilpres 2019
 
Ia pun tak sepakat anggapan Prabowo jika korupsi timbul karena gaji pejabat negara yang minim.
 
“Jumlah gaji dan korupsi nggak ada hubungannya. Korupsi itu dari sistem. Orang yang jabatannya lebih tinggi lebih mungkin untuk korup,” kata dia.
 
Data yang sembarang
 
Yang cukup fatal adalah soal akurasi data. Khusus untuk yang satu ini, jelas menjadi sorotan bagi masyarakat luas.
 
Misalnya, Prabowo Subianto dengan enteng menyebut wilayah Jawa Tengah lebih luas ketimbang Malaysia. Boleh jadi, kecerobohan ini menunjukkan ketidaksiapan calon atau tim dalam urusan data.
 
“Bagaimana seorang gubernur gajinya delapan juta. Umpamanya Provinsi Jawa Tengah yang luas wilayahnya lebih besar dari Malaysia,” tutur Prabowo.
 
Faktanya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, luas wilayah Jawa Tengah mencapai 32.554 kilometer persegi. Sementara berdasarkan situs resmi informasi Pemerintah Malaysia, luas wilayah Negeri Jiran itu mencapai 329.758 kilometer persegi.
 
Hal ini, juga bisa jadi sebagai salah satu bukti bahwa kontestan Pilpres 2019 masih memahami mimbar debat sebagai sarana berpidato. Mereka beranggapan, yang menjadi penentu dalam ajang adu gagasan ini adalah ragam lisan.
 
Soenjono Dardjowidjojo, dalam Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia (2003) menyebut, ragam lisan adalah konsekuensi kebahasaan yang berlandaskan pada bunyi, nada, atau suara.
 
"Konsekuensi bahasa sebagai bunyi adalah bersifat fana, pupus terbawa angin segera setelah terucapkan," tulis dia.
 
Seorang pembicara, kerap menganggap enteng soal data lantaran toh sebentar lagi pendengar lupa. Beruntung, kata Soenjono, manusia memiliki ingatan. Hasilnya, apa yang diucapkan orang akan gampang diingat dan bisa diperbandingkan di lain waktu.
 
"Tapi, yang disimpan memori bukanlah kata, tapi makna. Begitu makna suatu ujaran tertangkap, kata-katanya sudah tidak diperlukan lagi," tulis Soenjono.
 
Beda urusan dengan angka, yang perlu pencatatan lebih cermat. Tapi, soal ini, mungkin Prabowo lupa, bahwa di zaman serba terbuka, aneka akses informasi bisa diperiksa dan diakurasikan dengan segera.
 
Alhasil, masyarakat tentu amat berharap, ke depan, pelaksanaan debat wajib jauh lebih berkualitas. Bukan sekadar adu omong, namun harus bisa menyajikan gagasan calon pemimpin dengan lebih terang.
 


 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif