Piawai Membaca Survei

Sobih AW Adnan 07 Mei 2018 15:41 WIB
pilpres 2019
Piawai Membaca Survei
ILUSTRASI: Statistika/Rakhmat Riyandi/Medcom.id
Jakarta: Nyaris genap empat tahun lalu, seorang mantan Direktur Ekskutif Indonesia Network Elections Survey (INES) Irwan Suhanto menuding adanya kejanggalan pada hasil survei rilisan lembaga yang pernah dipimpinnya itu. Ia bilang, selama menjabat tak sekali pun terdengar rencana untuk mempublikasikan riset tepat di hari ke sepuluh selepas ia memutuskan untuk mengundurkan diri. 
 
"Siapa pun di Republik ini, apalagi ahli statistik akan mentertawakan saya kalau saya bilang survei itu benar-benar dilakukan," kata Irwan, kepada Metro TV, Senin, 7 Juli 2014.

Merasa curiga, survei yang memunculkan elektabilitas Prabowo Subianto jauh melampaui Joko Widodo itu dianggap Irwan sebagai sesuatu yang tak wajar. Perkaranya, antara jumlah responden, rentang waktu, dan angka yang dihasilkan dinilai tak masuk akal. Irwan bahkan membeberkan bahwa beberapa dari timnya memang sudah lama berhubungan dengan orang-orang yang diduga memiliki kepentingan.


Hingga di detik-detik akhir, Pilpres 2014 memang menyisakan banyak cerita. Termasuk, ihwal lembaga survei yang turut terbelah, juga adanya tiga lembaga yang diduga melakukan hitung cepat dengan sembrono dan menghasilkan angka yang timpang. Istilah lembaga survei abal-abal pun sempat dimunculkan publik, menandai pertanyaan besar tentang kredibilitas sebuah lembaga survei. 

Bagi lembaga survei, Pilpres 2014 menjelma dua sisi mata uang. Ia panggung strategis untuk menampilkan kecanggihan hitung-hitungan, namun setelahnya, membentuk tantangan untuk tetap bisa menjaga, bahkan mengembalikan kepercayaan.

Jelang Pilpres 2019, kredibilitas lembaga survei kembali diuji. Publik yang sudah banyak belajar dari momentum sebelumnya, tentu akan gampang bertanya jika muncul hitung-hitungan elektabilitas seseorang yang terkesan cukup jomplang dari keumuman. 

Bisakah hasil survei berbeda?

Kemarin, INES merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2019. Dari hasil survei lembaga yang mengaku didirikan aktivis buruh, akademisi, dan masyarakat ini, nama Prabowo kembali lebih unggul dibanding Jokowi.

Dalam rilis disebutkan, Prabowo mengantongi 50,2 persen, sementara Jokowi 27,7 persen suara.

Hasil survei ini, boleh dibilang cukup mengejutkan. Lantaran kebanyakan hasil survei yang dirilis lembaga sejenis sebelumnya mayoritas menempatkan Jokowi di posisi pucuk elektabilitas maupun tingkat keterpilihan.

Ambil contoh, hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (Indikator) pada 25 Maret-31 Maret 2018. Di sana disebutkan bahwa 60,6 persen responden memilih Jokowi. Bahkan, meski tetap berada di posisi puncak mengalahkan nama lainnya, angka itu lebih tinggi dibanding hasil survei yang dirilis pada September 2017 dengan perolehan angka sebesar 58,9 persen.

Kemonceran elektablitas Jokowi juga terekam dalam survei Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Dalam survei itu dicatat bahwa elektabilitas Jokowi mencapai 55,9 persen dan unggul dibanding nama lainnya, termasuk Prabowo. Sementara dalam survei Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018 disebutkan, elektabilitas Jokowi berada pada angka 57,6 persen dan meninggalkan angka yang cukup jauh dari yang didapat oleh nama-nama yang diduga bakal menjadi pesaingnya. 

Boleh juga menengok PolcoMM Institute (18-21 Maret 2018) yang menempatkan Jokowi di angka 49,08 persen, sementara Prabowo mendapat 29,67 persen. Cyrus Network (27 Maret-3 April 2018) juga mencatat elektabilitas Jokowi sebesar 58,5 persen, mengalahkan Prabowo yang mendapat 21,8 persen. 

Begitu juga rilis survei KedaiKOPI (15 April 2018) yang menyebut elektabilitas Jokowi ada di 48,3 persen sedangkan Prabowo ada di angka 21,5 persen. Terakhir, hasil survei Media Survei Nasional/Median (24 Maret-6 April 2018) juga mengantarkan Jokowi di pucuk survei dengan besaran 36,2 persen, sementara Prabowo 20,4 persen.

Dengan hasil yang berkebalikan dari keumuman itu, INES tetap berani bertaruh sebagai lembaga yang kredibel. Direktur INES Oskar Vitriano mengaku, hasil survei tersebut juga bersifat nyata tanpa ada pesanan dari pihak mana pun. 

"Kami bisa menunjukkan kredibilitas INES pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil survei dengan tepat, dengan quick count KPU berapa jumlah persentase suara Anies-Sandi di-compare dengan Ahok-Djarot, dan survei INES, bukan hanya hari ini tapi sudah pengalaman baik di pilpres maupun saat pilkada," ucap Oskar, ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Mei 2018.

Hasil yang berbeda dalam sebuah survei, memang bukan sesuatu yang mustahil dan amat memungkinkan. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari pernah bilang, setiap lembaga survei punya metode berbeda. Metode itu bisa berdampak pada hasil akhir.  

"Perbedaan hasil survei bisa dimungkinkan karena perbedaan metodologi," kata Qodari.
 
Selain itu, perbedaan waktu pengambilan data. Terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya dinamis, seperti Jakarta. Selisih waktu sedikit saja, itu sudah membuat perbedaan opini publik. 

Qodari mengungkapkan, survei adalah potret opini publik dan diyakini dilakukan secara objektif. Akan tetapi, jika publik meragukan hasilnya, Qadari juga menilai itu sebagai hal yang wajar. 

Baca: [Medcom Files] Wajah Bopeng Lembaga Survei

Politik dan opini publik

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dalam Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (2010) menjelaskan, dinamika pemilu memang tidak bisa lepas dari kehadiran lembaga survei yang mengambil peranan cukup strategis. Meski tidak berada di ranah politik praktis, tetapi efek yang ditimbulkan bisa saja memengaruhi publik dalam menentukan pilihan politik.

"Dimulai hampir satu tahun sebelum pemilu, lembaga survei mencoba memotret dinamika politik yang ada dan menghadirkan pendapat publik lewat hasil penelitian ilmiah," tulis Firmanzah.

Masih dalam buku yang sama, Firmanzah menyebut, kian banyak bermunculan lembaga survei atau jajak pendapat sebelum pemilu, makin demokratis pula iklim politik di Indonesia. Walau pun dalam perjalanannya, Firmanzah tidak menampik ada juga lembaga survei yang menawarkan jasa langsung kepada politisi atau partai politik dan mengenyampingkan kepentingan publik.
 

"Ada lembaga survei yang baik, namun jauh lebih banyak lembaga yang buruk, jika dilihat dari metodologi penarikan sampelnya," tulis dia.

Jelasnya, lembaga survei tidak boleh bekerja serampangan. Ada banyak etika, prinsip, dan ketentuan yang mesti dijaga. Tiga poin penting di antaranya adalah soal integritas, transparansi, dan independensi.

Robert M. Worcester (ed), dalam Political Opinion Polling: An International Review (1983) menegaskan, survei pendapat publik tidak bekerja untuk mengadvokasi kebijakan atau subyek tertentu. Survei yang dilakukan, semata-mata demi menghasilkan informasi obyektif sekaligus subyektif yang diperoleh secara sistematis dan obyektif pula. Tak cukup itu, data yang diperoleh harus melalui analisa saksama, kemudian disampaikan kepada publik secara merata.

Data yang dihasilkan dari ketidak-matangan metodologi survei, serta posisi yang cenderung partisan diyakini akan berpengaruh pada kepercayaan publik kepada lembaga tersebut. Sebaliknya, tanpa publik yang piawai dan kritis, manipulasi survei amat mungkin melenggang dan merusak tatanan yang sudah demokratis. 





(SBH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360