JAKARTA International School merupakan sekolah yang sengaja didirikan untuk kepentingan keluarga diplomat asing yang ditugaskan di Indonesia. Sekolah ini diinisiasi oleh lima kedutaan besar yang pada awal kemerdekaan Indonesia menempatkan perwakilan di negeri ini.
Pendirian JIS jelas baik karena memungkinkan para diplomat asing yang bertugas di Indonesia bisa membawa keluarganya ke sini. Anak-anak diplomat tidak harus terputus sekolahnya, karena ada tempat bagi mereka untuk terus menimba ilmu.
Ditempatkan di dalam konteks itu, kita tentu mendukung keberadaan JIS. Itu membantu eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka yang layak ditempati oleh para diplomat yang ditugaskan negaranya untuk menjadi perwakilan di sini.
Kalau sekarang ada gugatan terhadap keberadaan JIS, tentu bukan hanya terkait dengan pelecehan seks yang terjadi pada murid Taman Kanak-Kanak di sana. Sejalan dengan perjalanan waktu, JIS ternyata menjadi sekolah yang tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
JIS bukan lagi sekolah bagi para diplomat yang bertugas di Indonesia. JIS menerima anak-anak Indonesia yang mau bersekolah di tempat itu. JIS menjadi sekolah yang berorientasi bisnis.
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah penyimpangan dalam penyelenggaraan sekolah seperti yang terjadi di JIS bisa ditoleransi atau tidak? Apakah ada pelanggaran terhadap regulasi dari penyelenggaraan belajar mengajar yang berlaku di sana?
Tidak sedikit anak-anak Indonesia yang ternyata diterima di tempat itu. Mereka berasal dari golongan ekonomi atas, karena biaya masuk dan biaya sekolah bulanan yang harus dibayarkan tergolong mahal dan dalam mata uang asing.
Ketika ada anak-anak Indonesia yang belajar di sana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengevaluasi staf pengajar yang ada di tempat itu. Apakah mereka mempunyai kualifikasi untuk mendidik anak-anak Indonesia yang harus menjadi anak yang memiliki kepribadian Indonesia?
Terus terang kita kaget, setelah munculnya kasus pelecehan seks di dalam sekolah, ada informasi yang dilansir Stasiun Televisi Amerika Serikat, CNN bahwa ada pelaku pedofilia yang mengajar di JIS. William James Vahey yang ternyata buronan dari FBI, pernah 10 tahun mengajar di JIS.
Kasus yang terakhir ini sungguh mengagetkan kita. Bagaimana mungkin seorang buronan dari FBI bisa masuk Indonesia tanpa terpantau dan bisa bebas mengajar dalam periode waktu yang begitu lama di JIS.
Vahey sendiri diketahui melakukan 90 kasus pedofilia dalam periode 1972 hingga 2014. Memang kejadian itu tidak semuanya terjadi di Indonesia. Namun kita belum tahu tindakan pencabulan yang ia lakukan selama mengajar di Indonesia.
Sekali lagi pertanyaan kita sampaikan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: sejauh mana mereka memantau kegiatan yang ada di sekolah internasional itu? Sejauh mana mereka mengetahui bahwa JIS telah berpraktik seperti sekolah-sekolah umumnya di Indonesia?
Jangan sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alpa untuk melakukan pengawasan. Hanya karena dianggap sebagai sekolah khusus, kemudian aturan yang ada tidak dipatuhi dan boleh untuk dilanggar.
Kasus Taman Kanan-Kanak yang ada di dalam JIS menjadi contoh bahwa ada kealpaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana mungkin tanpa izin dari kementerian, JIS bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk taman kanak-kanak.
Kalau tidak ada kasus pelecehan seks di sana, kita tidak pernah tahu ada pendidikan tidak berizin di tempat itu. Padahal mereka menerima banyak anak didik, termasuk warga Indonesia dengan biaya yang sangat mahal tadi.
Pelajaran mahal kita bisa petik dari apa yang terjadi di JIS. Negara harus hadir sosoknya untuk menunjukkan bahwa kita negara merdeka dan berdaulat. Pemerintah tidak boleh terlihat lemah, tetapi harus membuat semua pihak menghormati aturan yang berlaku di sini, demi keselamatan seluruh warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
