Mencari Dwitunggal

Sobih AW Adnan 07 Maret 2018 22:24 WIB
pilpres 2019
 Mencari Dwitunggal
ILUSTRASI: Presiden Joko Widodo (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3)/ANTARA/Puspa Perwitasari
Jakarta: Sukarno yang revolusioner dan seorang solidarity maker, bertemu Mohammad Hatta yang reformis dan administrator andal. Keduanya, menyatu dalam istilah dwitunggal. Dua pribadi yang saling melengkapi dalam memimpin negeri.

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, memang tidak harus serupa, tapi tak boleh juga saling bertolak belakang. Ide dan cara yang dimiliki boleh tak sama, namun mesti satu dalam cita-cita.


Barangkali, hal tak sembarang itulah yang kini tengah benar-benar digodok Joko Widodo, satu-satunya bakal calon yang sudah dipastikan kembali maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lantaran sudah mengantongi banyak dukungan.

"Belum rampung, belum selesai, kriterianya baru dirumuskan," tegas Jokowi di Tangerang, Banten, Rabu, 7 Maret 2018.

Jokowi, tentu tak sedang berkhayal mendapatkan yang sekelas Hatta. Tapi paling tidak, ia sadar betul mesti lebih dulu mendengar keinginan publik, dan masukan serombongan partai yang telah memberikan dukungan.

Dua jalan

Terkait kebutuhan publik, banyak yang menyarankan agar Jokowi melihat pada tiga hal. Yakni, tren karakter kepemimpinan nasionalis-religius, pengelolaan ekonomi, dan latar belakang militer.

Selebihnya, tak sedikit survei yang membaca bahwa dalam menentukan kriteria pendampingnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga harus pandai-pandai menyiasati kriteria yang mampu menggaet pemilih muda, atau sosok yang memiliki kekuatan dalam urusan kewilayahan.

Hal semacam itu, salah satunya bisa dibaca dari survei Poltracking yang dilakukan pada 27 Januari-3 Februari lalu. Melalui pertanyaan semi terbuka, muncul nama-nama seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sayangnya, kesemua nama itu meraih angka elektabilitas yang tak besar-besar amat, berkisar antara 0,1 sampai 7,9% saja.

Tak jauh beda, Alvara Research Center juga menemukan nama-nama itu dalam survei yang dirilis dua pekan lalu. Cuma saja, tertera nama Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Tito Karnavian, bahkan menyebut kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Yang sempat mencuri perhatian, rilis yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Melalui survei yang dilakukan akhir tahun lalu disebutkan bahwa sebanyak 67% responden lebih menyarankan agar kali ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkenan mendampingi Jokowi.

Sementara dalam hal politik, yakni dalam rangka mengakomodir masukan dari partai-partai pendukungnya, Jokowi disarankan mesti lebih hati-hati. Komitmen dan kesepakatan bersama mesti tetap dijadikan panglima.

Beberapa komentar yang terlontar, di tengah meraih banyak dukungan, persoalan penentuan cawapres ini malah bisa jadi menjelma sebabak dilema. Jokowi, harus benar-benar memastikan bahwa pilihannya bisa membuat koalisi yang terbentuk makin kuat, bukan sebaliknya.



Pertimbangan

Tren populisme agama, masih menurut survei Alvara, dinilai sangat berperan. Indikator ini, menjadi alasan bagi pertimbangan munculnya kriteria kepemimpinan nasionalisme-religius yang berpeluang diperebutkan bagi partai Islam. 

Tak heran, jika sekali dua nama-nama yang memiliki basis religius muncul dalam survei. Selain Ketum PKB yang karib disapa Cak Imin, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) malah pernah memunculkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) meski dengan angka tak seberapa.

Begitupun dalam survei yang pernah dirilis Media Survei Nasional (Median). Tren kepemimpinan religius ini berbanding lurus dengan kemunculan nama-nama seperti Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Tren kepemimpinan kedua adalah figur militer.


Pada 2016, Lembaga Survei Segitiga Institute merilis hasil survei yang menyatakan bahwa sebesar 40,5% masyarakat Indonesia mengidamkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer. Hal itu, bahkan dinyatakan spesifik berupa periode kepemimpinan nasional 2019-2024.

Angka tersebut tentu jauh lebih besar ketimbang responden yang menyatakan lebih cocok dengan kepemimpinan sipil, yakni sebesar 21,4%. Sementara 27,3% lainnya bilang, sipil-militer, bukan soal.

Dalam survei itu dikatakan, ketertarikan kepemimpinan militer di Indonesia terbentuk dari sumbangan masa lalu. Terutama, masa Orde Baru (Orba) yang pemahaman ideologi politik militer ditanamkan langsung oleh pemerintah lebih dari tiga dekade lamanya.

Anggapan lain yang tumbuh dari survei itu adalah sepinya oknum militer yang terjerat pidana kasus korupsi. Selebihnya, lebih terkait kepada soal-soal sepele semisal kesan tegas, gagah, serta rapi dalam segi komando.

Selain sisi agama dan militer, opsi lanjutan yang dibilang perlu untuk diperhatikan dalam menentukan kriteria pendamping bagi Jokowi adalah keberadaan sosok yang dinilai andal dalam urusan-urusan ekonomi. Hal itu muncul berdasarkan pertimbangan bahwa kondisi ekonomi dalam negeri menjadi bidang yang paling disorot publik selama berlangsungnya pemerintahan Jokowi-JK. 

Secara kelaziman, kebijakan ekonomi yang fundamental sudah nyaris pasti membutuhkan dukungan politik. Tetapi, mengingat permasalahan ekonomi nasional kebanyakan persoalan struktural, maka kriteria ekonomi ini lebih merujuk pada gambaran teknokrat profesional yang tidak banyak bersentuhan dengan praktik politik itu sendiri.

Selebihnya, bolehlah seperti yang disarankan JK, pendamping Jokowi, persisnya cuma membutuhkan dua perkara. Yakni, elektabilitas yang mengimbangi, dan mampu seiring sejalan dalam bekerja.

Atau, jangan tanggung-tanggung, sekompak Sukarno-Hatta yang menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai cita-cita bersama.






(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id