Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden dalam upacara Detik-detik Proklamasi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (17/8/2014) pagi - MI/RUMPAGRES/Abror
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden dalam upacara Detik-detik Proklamasi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (17/8/2014) pagi - MI/RUMPAGRES/Abror ()

Penyakit Cepat Puas Diri

29 Agustus 2014 19:06
TIDAKLAH keliru kalau kita sering diingatkan bahwa hasil akhir itu sangat ditentukan oleh kemauan yang ada pada diri kita. Saat menyampaikan pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengutip pidato pembelaan Bung Hatta di Den Haag, Belanda, yang mengatakan: "Hanya ada satu negeri, yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah usahaku."
 
Kita sengaja angkat kembali pidato itu, karena Presiden Yudhoyono mempunyai kesempatan emas untuk menorehkan prestasi besar. Pada periode kedua kepemimpinan, ia seharusnya bisa memenuhi janji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen.
 
Dari 15 janji kampanye yang disampaikan pada tahun 2009, Presiden Yudhoyono menempatkan target pertumbuhan ekonomi pada posisi teratas. Dengan penuh optimisme ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal akan mencapai 7 persen.
 
Pada tahun 2011 arahnya memang menuju ke sana. Pada kuartal keempat tahun 2011 itu pertumbuhan ekonomi kita pernah mencapai angka 6,5 persen, hanya sedikit di bawah target yang ditetapkan Presiden Yudhoyono. Namun setelah itu ternyata perekonomian kita tidak bergerak ke atas, tetapi justru menurun. Tidak tanggung-tanggung selama 13 kuartal atau 3,5 tahun, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan titik terendah terjadi pada kuartal kedua 2014 ini di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,12 persen.
 
Dengan kondisi seperti itu, maka sudah dipastikan janji Presiden Yudhoyono untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen tidak akan bisa tercapai. Di akhir masa pemerintahan tahun 2014 ini, menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Brojonegoro, pertumbuhan maksimal yang bisa tercapai hanya 5,3 persen.
 
Bambang Brojonegoro berdalih rendahnya angka pertumbuhan itu disebabkan oleh melorotnya ekspor, khususnya ekspor pertambangan, dan lemahnya belanja pemerintah. Namun semua itu seharusnya sudah diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya karena kewenangannya berada di tangan pemerintah.
 
Hanya saja karena pemerintah tidak melakukan apa pun untuk memecahkan persoalan itu, maka kesempatan emas pun terbuang sia-sia. Sekarang nyaris tidak ada lagi kesempatan yang bisa dilakukan dan Presiden Yudhoyono harus menerima kenyataan pahit, menutup akhir pemerintahannya dengan janji yang tidak bisa terpenuhi.
 
Semua itu merupakan akibat dari sikap cepat puas diri. Setelah mampu melewati krisis global dan menjadi salah satu dari tiga negara di dunia yang lepas dari resesi ekonomi, kita cenderung merasa bahwa ekonomi akan terus berjalan linier. Memang pertumbuhan ekonomi kita selalu berada di kisaran 5 persen. Namun seperti dijelaskan di atas, setelah kuartal keempat tahun 2011, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya cenderung melambat.
 
Seharusnya pemerintah melakukan tindakan korektif untuk membalikkan lagi keadaan. Banyak langkah yang seharusnya bisa dilakukan untuk mendorong ekspor, apalagi mempercepat belanja pemerintah.
 
Kita bisa melihat langkah lebih berani yang dilakukan Pemerintah Filipina. Setelah didera krisis global, mereka berani melakukan langkah terobosan. Filipina melihat peluang pelarangan ekspor mineral Indonesia, dengan meningkatkan volume ekspor mineral untuk memanfaatkan pasar yang kekurangan pasokan.
 
Sekarang kita melihat bagaimana perekonomian Filipina kembali menggeliat. Kuartal I tahun ini pertumbuhan ekonomi mereka mencapai 6,3 persen dan Kuartal II lalu naik lagi menjadi 6,4 persen. Filipina berada di bawah Malaysia yang juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonominya.
 
Indonesia yang semula paling sehat sekarang justru terseok. Ini merupakan konsekuensi dari sikap ragu-ragu dan tidak berani mengambil keputusan. Akibatnya peluang itu diambil oleh negara tetangga yang lebih cerdik dan berani mengambil langkah tindakan.
 
Pelajaran mahal ini harus diambil oleh Presiden Terpilih Joko Widodo. Pemerintah itu tugas utamanya adalah mengambil keputusan. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan, tetapi untuk itulah seseorang ditunjuk untuk menjadi pemimpin.
 
Berulangkali kita sampaikan bahwa kalau pilihan itu hanya antara baik dan buruk, maka siapa pun bisa menjadi pemimpin. Tetapi dalam kehidupan itu, pilihan yang dihadapi seringkali adalah antara yang buruk dan kurang buruk. Makanya di sanalah pemimpin harus hadir untuk mengambil keputusan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase pertumbuhan ekonomi

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif