Dengan vaksinasi dan imunisasi, kekebalan tubuh manusia terhadap berbagai macam penyakit ditumbuhkan sejak usia dini.
Melalui vaksinasi dan imunisasi pula cacat tubuh dan kematian dicegah, sehingga penurunan kualitas hidup akibat berbagai penyakit dapat dicegah.
Apa jadinya jika vaksin yang diharapkan menumbuhkan kekebalan tubuh bagi anak-anak kita ternyata merupakan produk palsu? Apa pula yang akan terjadi jika zat yang diklaim merupakan vaksin itu berisi kandungan kimiawi yang dapat merusak tubuh? Fakta mengerikan itulah yang terjadi dan terungkap dalam sepekan terakhir ini.
Jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri mengungkap pembuatan dan peredaran vaksin palsu untuk bayi dan balita, pekan lalu.
Para pelaku yang ditangkap pihak berwajib mengaku mengedarkan produk farmasi berupa obat atau vaksin palsu, seperti campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG.
Dari pengakuan para tersangka, diketahui bahwa vaksin palsu dibuat menggunakan campuran antibiotika dan cairan infus.
Kita sangat terkesiap dengan fakta penemuan vaksin palsu tersebut. Meski ini bukan pertama kalinya produk-produk farmasi palsu terungkap, tetap saja hal itu membuat kita sangat cemas.
Apalagi belakangan terungkap bahwa wilayah peredaran vaksin palsu tersebut sangat luas.
Tidak hanya di Pulau Jawa, vaksin imitasi itu telah pula beredar sampai Sumatra.
Yang jauh lebih mengerikan, praktik pembuatan dan peredaran vaksin palsu tersebut telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun.
Dengan cakupan seluas itu dan masa peredaran selama itu, berapa jumlah anak-anak kita yang menjadi korban vaksin palsu tersebut?
Apa pula dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap puluhan ribu dan mungkin ratusan ribu anak-anak kita?
Karena itu, kita sependapat dengan pandangan bahwa terungkapnya kasus penyebaran vaksin palsu merupakan bagian dari kelalaian negara dalam melindungi warga negara, terutama generasi mendatang bangsa ini.
Harus kita sadari benar bahwa kelalaian ini fatal dan berpotensi sangat buruk terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak kita.
Pemerintah harus mengambil langkah menyeluruh untuk mengetahui secara pasti cakupan peredaran dan seberapa besar jumlah anak-anak bangsa ini yang menjadi korban dalam waktu 10 tahun pembuatan dan peredaran vaksin palsu tersebut.
Pemerintah selanjutnya harus melakukan assesment terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari zat palsu itu.
Kita juga mau rencana vaksinasi ulang bagi anak-anak yang dinyatakan mendapatkan vaksin palsu agar keamanannya dipastikan.
Intinya, kita menginginkan negara menebus kelalaiannya dalam perkara vaksin palsu ini dengan melakukan sejumlah langkah.
Pertama, menangani korban vaksin palsu.
Kedua, menghukum siapa pun yang lalai dan terlibat pembuatan dan peredaran vaksin palsu tersebut.
Ketiga, meningkatkan pengawasan agar tak ada lagi vaksin palsu beredar di negara ini.
